Senin, 15 Des 2025

Ramai Isu Gaji DPR Naik Rp 3 Juta per Hari, Puan Maharani: “Enggak Ada”

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sel, 19 Agu 2025

menalar.id – Media sosial belakangan ini diramaikan kabar soal gaji anggota DPR RI naik hingga Rp 3 juta per hari. Isu itu ramai beredar di medsos dan menuai kritik warganet.

Ketua DPR RI Puan Maharani membantah isu tersebut. Ia menegaskan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota dewan.

“Enggak ada kenaikan, hanya, sekarang DPR udah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun, diganti dengan apa namanya, kompensasi uang rumah. Jadi itu saja,” kata Puan, Senin (18/8/2025).

“Karena kan rumahnya sudah dikembalikan kepada pemerintah. (Jadi) itu saja,” imbuhnya.

Uraian Gaji DPR

Pendapatan anggota DPR terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, sedangkan tunjangan tercantum dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

Berikut rinciannya:

  • Gaji pokok:

    • Ketua DPR: Rp 5.040.000
    • Wakil Ketua DPR: Rp 4.620.000
    • Anggota DPR: Rp 4.200.000
  • Tunjangan:

    • Suami/istri: 10% gaji pokok
    • Anak: 2% gaji pokok (maksimal dua anak)
    • Jabatan: Rp 9,7 juta–Rp 18,9 juta
    • Kehormatan: Rp 5,58 juta–Rp 6,69 juta
    • Komunikasi: Rp 15,5 juta–Rp 16,4 juta
    • Pengawasan & anggaran: Rp 3,75 juta
    • Lain-lain: uang sidang, tunjangan beras, bantuan listrik-telepon, hingga asisten anggota.

Jika dijumlahkan, pendapatan seorang anggota DPR dengan istri dan dua anak bisa mencapai Rp 54,3 juta per bulan. Jumlah ini jauh di atas upah minimum regional (UMR). Sebagai perbandingan, UMR DKI Jakarta 2025 sebesar Rp 5,39 juta, sementara UMR Jawa Tengah Rp 2,16 juta.

 

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aturan Penyadapan di RUU KUHAP Menuai Penolakan

    Aturan Penyadapan di RUU KUHAP Menuai Penolakan

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Poin yang menyita perhatian publik adalah soal penyadapan oleh aparat penegak hukum. Aturan soal penyadapan itu tercantum dalam Pasal 124 dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP versi terbaru yang dikeluarkan pemerintah pada 11 Juli 2025. Dalam pasal […]

  • Guru di Banten Demo soal Kisruh SPMB dan Tunjangan Tertunda

    Guru di Banten Demo soal Kisruh SPMB dan Tunjangan Tertunda

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Para guru di Banten menggelar aksi demo di depan rumah dinas Gubernur Banten, Andra Soni, Kamis (3/7). Mereka memblokir gerbang utama sebagai bentuk protes atas kisruh Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan tunjangan yang belum dibayar selama enam bulan terakhir, Kamis (3/7/2025). Guru honorer hingga ASN mengeluhkan minimnya sosialisasi pemerintah soal SPMB. Mereka merasa […]

  • Korsel

    Banjir Besar Hantam Korsel, 17 Orang Meninggal Dunia

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sejumlah daerah di Korea Selatan (Korsel) terhantam banjir besar disertai tanah longsor. Sedikitnya 17 orang meninggal dunia setelah hujan deras terus mengguyur selama beberapa hari. BBC melaporkan,  jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan bertambah seiring operasi penyelamatan darurat yang tengah berlangsung, Minggu (20/7/2025). Kantor Manajemen Bencana Korea Selatan mengungkapkan bahwa 11 orang lainnya […]

  • Komnas HAM Kritik Wacana Restorative Justice untuk Kasus HAM Berat

    Komnas HAM Kritik Wacana Restorative Justice untuk Kasus HAM Berat

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa kasus pelanggaran HAM berat tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/9/2025). “Restorative justice tidak boleh digunakan untuk kasus pelanggaran […]

  • Prabowo Disambut Mewah di Turki, Hasil Nyata Masih Dipertanyakan

    Prabowo Disambut Mewah di Turki, Hasil Nyata Masih Dipertanyakan

    • calendar_month Sab, 12 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto menjalani kunjungan kenegaraan ke Turki pada Rabu-Kamis (9-10/4/2025) dan disambut secara megah oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Tiga helikopter tempur mengibarkan bendera Indonesia, sementara pasukan berkuda mengawal iring-iringannya menuju Istana Kepresidenan di Ankara. Videotron besar di sepanjang jalan utama menampilkan wajah kedua pemimpin dengan ucapan selamat datang dalam dua bahasa, […]

  • Zulkifli Hasan Bela Bahlil Di Tengah Kisruh IUP Di Raja Ampat

    Zulkifli Hasan Bela Bahlil Di Tengah Kisruh IUP Di Raja Ampat

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan angkat bicara dan memihak Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai persoalan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Melansir dari CNBC Indonesia, “Pak Bahlil tadi tepuk tangannya banyak. Rame tadi saya dengar. Padahal izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan. Beliau ini […]

expand_less