Breaking News

Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Langkah Konkret

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 1 Mei 2025

menalar.idPara buruh menuntut komitmen serius pemerintah dalam menghapus sistem outsourcing, bukan sekadar retorika politik. Dalam aksi May Day 2025 di depan DPR RI, Koordinator Aksi Sunarno menegaskan bahwa dukungan buruh tergantung pada realisasi konkret kebijakan tersebut.

“Ya seharusnya kamu dukung gitu loh, kalau memang itu serius gitu, jadi bukan hanya gimmick. Kalau itu disampaikan hanya gimmick atau pencitraan, tentu kami tidak mendukung, karena itu harus kita buktikan gitu lho,” tegas Sunarno.

Ia menekankan perlunya kejelasan program penghapusan outsourcing, termasuk revisi atau pencabutan regulasi yang mengatur sistem tersebut.

“Programnya seperti apa yang jelas, terkait dengan membatalkan undang-undangnya atau menghapus undang-undangnya, aturannya atau seperti apa, harus jelas,” tambahnya.

Tuntutan Perluasan Perlindungan Buruh

Sunarno menyatakan bahwa fokus reformasi ketenagakerjaan tidak hanya pada outsourcing, tetapi juga harus mencakup perlindungan bagi pekerja harian.

“Tetapi sistem kerja yang tidak bisa menjamin hak kaum buruh atau kepastian kaum buruh ini memang harus dihapus, yang diperlakukan adalah sistem yang dapat menjamin keberlangsungan atau menjamin kepastian kerja,” jelasnya.

Respons Prabowo: Janji dan Realitas Investasi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji mempercepat penghapusan outsourcing melalui kajian Dewan Kesejahteraan Nasional.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujarnya dalam pidato May Day di Monas.

Namun, Prabowo juga mengingatkan untuk mempertimbangkan kepentingan investor.

“Harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” tandasnya.

Langkah Konkret yang Ditunggu

Pemerintah berencana mempertemukan serikat buruh dengan asosiasi pengusaha untuk merumuskan solusi. Tuntutan penghapusan outsourcing menjadi salah satu poin utama aksi May Day 2025, menandai ketegangan antara idealisme perlindungan buruh dan realitas iklim investasi.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bukan Kasus Pertama, Ini Sejarah Lahirnya Virus Nipah

    Bukan Kasus Pertama, Ini Sejarah Munculnya Virus Nipah

    • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah India menggemparkan dunia setelah melaporkan lima kasus virus Nipah (NiV) di Distrik Barasat, Benggala Barat, Jumat (23/1/2026). Karena hal itu, sekitar 100 warganya melakukan karantina, termasuk sejumlah tenaga medis, melansir India Express. Meski mengejutkan, kasus ini bukan kali pertamanya terjadi di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas kesehatan global terus memantau virus […]

  • Iran Gempur Israel Lewat Serangan Rudal Balasan

    Iran Gempur Israel Lewat Serangan Rudal Balasan

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ledakan dan suara sirene menggema di wilayah Israel bagian tengah dan utara,termasuk Tel Aviv, Haifa, Nes Ziona, dan Rishon Lezion. Setelah Iran meluncurkan serangan rudal secara bertubi-tubi pada Minggu (22/6/2025) waktu setempat. Serangan ini terjadi, hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel menghantam tiga fasilitas nuklir di Iran. Militer Israel menyatakan telah […]

  • Kaesang: Percuma Punya Elektibilitas Tinggi, tapi Enggak Punya Isi Tas

    Kaesang: Percuma Punya Elektibilitas Tinggi, tapi Enggak Punya Isi Tas

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan pernyataan yang mencengangkan dalam Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) PSI Sulawesi Tengah di Palu, pada Rabu (19/11/2025). “Teman-teman, saya ingin Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di Pemilu. Jadi, saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga, turun ke masyarakat,” ujarnya, mengutip kompas.com.  […]

  • Serangan Mematikan Rusia di Ukraina Barat Menewaskan 25 orang, Termasuk Anak-Anak

    Serangan Mematikan Rusia di Ukraina Barat Menewaskan 25 orang, Termasuk Anak-Anak

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Setidaknya 25 orang, termasuk tiga anak, tewas setelah drone dan rudal Rusia menyerang kota Ternopil di Ukraina barat. Serangan itu menghantam dua blok apartemen, menurut laporan tim penyelamat Ukraina, pada Rabu (19/11/2025). Sebanyak 73 orang terluka, di antaranya 15 anak, menjadikan serangan ini salah satu yang paling mematikan di Ukraina barat sejak perang besar […]

  • Daniel

    Aksi Kamisan ke-887, LBH Jakarta Soroti Transparasi RKUHAP

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Sejumlah organisasi warga sipil menggelar Aksi Kamisan yang ke-887 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aksi kali ini menyoroti pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Selasa (18/11/2025) kemarin. Aksi Kamisan dimulai dengan mengheningkan cipta selama satu jam menghadap ke arah Istana Merdeka. Kemudian, peserta mengisi berbagai refleksi dan orasi, diantaranya dari […]

  • Akademikus Serentak Kritik Pasal KUHAP yang Bernada Mengancam Peneliti

    Akademikus Serentak Kritik Pasal KUHAP yang Bernada Mengancam Peneliti

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Presidium KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah menilai, pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hari Ini mengandung substansi pasal bermasalah. Banyak pasal-pasal yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, seperti kepastian hukum dan kebebasan akademik masyarakat. “Pengesahan RUU KUHAP tidak hanya mengancam masyarakat sipil. […]

expand_less