PPP Kubu Agus Daftar Hasil Muktamar ke Kemenkum
- account_circle Nisrina
- calendar_month Rab, 1 Okt 2025
menalar.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Agus Suparmanto resmi mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kementerian Hukum, Rabu (1/10/2025). Pendaftaran ini dilakukan sebagai syarat pengesahan kepengurusan baru periode 2025-2030.
Sekjen PPP Taj Yasin Maimoen datang langsung ke kantor Kemenkum bersama Ketua Dewan Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy dan sejumlah kader. Mereka mengenakan jas hijau berlogo Ka’bah.
“Kami taat aturan. Setelah muktamar selesai, memang harus menyerahkan hasilnya dan menunggu SK dari Kemenkum,” kata Taj Yasin.
Dalam berkas yang diserahkan, hanya ada dua nama: Agus Suparmanto sebagai ketua umum dan Taj Yasin sebagai sekretaris jenderal. Taj mengatakan Agus dipilih secara aklamasi pada muktamar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9).
Ada tujuh berkas yang diserahkan, mulai dari AD/ART, daftar hadir, berita acara muktamar, hingga surat dari Mahkamah Partai. “Kami tinggal menunggu koreksi dari Kemenkum. Kalau bisa secepatnya disahkan, itu harapan kami,” ujar Taj.
Kubu Mardiono Juga Klaim Menang
Meski begitu, kubu lain juga mengklaim hasil muktamar. Muhamad Mardiono, yang sebelumnya menjabat Plt Ketua Umum, menyebut dirinya sah terpilih lewat aklamasi yang didukung 1.304 muktamirin.
Namun, muktamar sempat ricuh. Pendukung kedua kubu terlibat adu mulut hingga lempar kursi. Pimpinan sidang Amir Uskara kemudian mempercepat sidang dan mengetuk palu memilih Mardiono sebagai ketua umum.
Kubu Agus menolak hasil itu dan melanjutkan sidang sendiri hingga memilih Agus sebagai ketua umum.
Kemenkum Akan Ikut AD/ART
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kemenkum akan menilai kepengurusan baru PPP berdasarkan AD/ART partai. Ia berharap konflik bisa diselesaikan secara internal.
“Nanti akan kita lihat siapa yang memenuhi AD/ART. Tapi saya berharap bisa selesai di dalam dulu,” kata Supratman.
Pakar Minta Islah
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai syarat ketua umum memang harus dari kader PPP sesuai AD/ART. Ia menyebut kubu Mardiono lebih memenuhi ketentuan. Meski begitu, Jimly berharap dua pihak tidak terus berkonflik.
“Tidak usah saling mencari pasal. Duduk bersama lebih baik agar PPP bisa bangkit lagi di Pemilu 2029,” ujarnya.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno juga menyarankan adanya muktamar islah. “PPP butuh bersatu kalau mau kembali ke parlemen,” katanya.
- Penulis: Nisrina
