Mentan Ungkap Manipulasi Data Beras di Pasar Induk
- account_circle Sayida
- calendar_month Kam, 5 Jun 2025
menalar.id,. – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik manipulasi data beras yang terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta. Pernyataan ini muncul setelah Satgas Pangan Mabes Polri menemukan indikasi kuat adanya rekayasa data stok beras yang merugikan baik petani maupun konsumen.
Amran menyampaikan komitmennya dalam mengawal keadilan distribusi pangan dan memastikan perlindungan terhadap semua pihak yang terdampak.
“Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Kita harus dampingi. Jangan ada segelintir orang ingin merusak negara kita, harus kolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah dari mafia,” tegas Amran dalam pernyataannya di Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan permainan besar di balik fluktuasi harga dan distribusi beras di PIBC. Berdasarkan data dari PT Food Station Tjipinang dan hasil investigasi lapangan, penyidik menemukan manipulasi data stok yang merugikan sistem distribusi.
Amran menyoroti ketidaksesuaian antara harga di tingkat penggilingan dan harga konsumen yang terus naik, meski pasokan sebenarnya cukup.
“Harga beras di tingkat petani penggilingan turun. Itu sesuai BPS, bukan data saya. Tapi harga di konsumen itu naik. Artinya apa? Ada yang tidak benar,” ujarnya.
Satgas Pangan Polri menjelaskan lebih rinci modus permainan data tersebut. Mereka menemukan bahwa pada (28/5/2025), pengelola PIBC mencatat pengeluaran beras sebesar 11.410 ton. Namun, angka tersebut bukan hasil dari pencatatan aktual, melainkan berasal dari kalkulasi selisih stok, yang tidak mencerminkan kondisi riil.
“Data dimainkan, ini bukan kelalaian teknis, ini bisa dikategorikan sebagai sabotase terhadap distribusi dan pencapaian ketahanan pangan negara,” ujar Satgas Pangan.
Satgas juga mengungkapkan bahwa stok sebesar 46.551 ton yang tercatat bukanlah hasil observasi di lapangan, melainkan berasal dari laporan manajemen toko dan data kiriman, tanpa verifikasi langsung ke gudang. Mereka bahkan menemukan bahwa pengeluaran beras dalam jumlah kecil yang dilakukan menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, mobil, atau bajajtidak masuk dalam catatan resmi karena volumenya di bawah 500 kilogram.
Tim Satgas mendapati bahwa PIBC belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) resmi untuk melakukan stock opname. Aktivitas inventarisasi terakhir dilakukan pada Oktober–November 2023, dan baru dilakukan kembali pada Mei 2025 karena lonjakan harga dan keluhan pedagang.
Satgas Pangan juga memeriksa tiga toko besar di PIBC, yaitu Idolaku, Sumber Raya, dan Sinar Jaya. Berdasarkan hasil pengecekan, pasokan beras di toko-toko tersebut stabil dan tidak terjadi lonjakan pengeluaran pada 28 Mei. Masing-masing toko menyimpan stok cukup besar: Idolaku 500 ton, Sumber Raya 300–400 ton, dan Sinar Jaya 200 ton. Distribusi harian pun berjalan normal, dan kenaikan harga berada di kisaran Rp100–400 per kilogram, yang dinilai masih wajar.
Lebih jauh, Satgas mencurigai adanya praktik percaloan dan monopoli yang memengaruhi pasar serta psikologi masyarakat. Hingga kini, Satgas masih menyelidiki struktur data dan alur distribusi beras yang dikelola PT Food Station Tjipinang Jaya.
Satgas menegaskan akan terus memantau harga dan pergerakan pasokan beras. Bila ditemukan bukti manipulasi yang merugikan negara dan rakyat, Satgas menyatakan siap mengambil tindakan hukum tegas.
Penulis Sayida
Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum
