Breaking News

Menkeu Purbaya akan Ubah Strategi untuk Cegah Utang 2026 Tidak Membengkak

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Rab, 24 Sep 2025

menalar.id,.- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya memperkirakan utang negara tahun anggaran 2026 terproyeksi tidak akan banyak dan memiliki potensi lebih rendah dari target APBN 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, ia optimis akan hal itu karena ia akan mengganti strategi pertumbuhan.

Sebab, yang awalnya mengandalkan utang menjadi berbasis pendapatan.

“Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita tidak akan terpaksa menambahkan utang lebih. Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan APBN yang sama, saya akan medapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (23/9/2025).

Purbaya mengatakan uang yang terkelola dengan baik, di mana dana pemerintah tidak mengganggu perekonomian, dapat mendorong pertumbuhan  ekonomi lebih lanjut yang pada gilirannya juga meningkatkan penerimaan negara.

Menurut perhitungannya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp220 triliun. Sementara itu, jika pertumbuhan naik 0,5 persen, tambahan penerimaan yang bisa negara dapatkan sekitar Rp110 triliun.

“Jadi, itu yang kita kejar-kejar nanti,” tambah Purbaya.

Purbaya mengatakan dirinya mendapat masukan dari anggota DPR RI agar utang dapat terkelola secara bijaksana dengan berpegang pada prinsip countercyclical. Dengan kata lain, saat perekonomian tumbuh pesat, penarikan utang harus terjaga dengan batasan, dan utang baru hanya terlaksana ketika ekonomi memerlukan stimulus untuk mendorong pertumbuhan kembali.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penarikan utang tidak dilakukan secara kaku, melainkan menyesuaikan dengan situasi perekonomian.

Optimisme Menkeu Purbaya Perihal Utang Negara

Namun, Purbaya optimistis tidak akan ada penarikan utang besar pada tahun anggaran 2026. Bahkan, ia meyakini penerbitan utang nantinya dapat lebih kecil dibandingkan target yang telah pemerintah tetapkan dalam APBN 2026.

“Nanti kita lihat semester pertama tahun depan bagaimana realisasi pertumbuhan ekonominya,” ujar dia.

Sebagai tambahan, DPR telah mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi Undang-Undang dengan proyeksi defisit sebesar Rp698,15 triliun, atau setara 2,68 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Target pendapatan negara pemerintah tetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun yang mencakup penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, PNBP Rp459,2 triliun, serta hibah senilai Rp660 miliar.

Total belanja negara juga pemerintah tetapkan mencapai Rp3.842,72 triliun, dengan rincian Rp3.149,73 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp692,99 triliun untuk transfer ke daerah.

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Panggil 1.200 Rektor dan Guru Besar, Dana Riset Jadi Rp12 T

    Prabowo Panggil 1.200 Rektor dan Guru Besar, Dana Riset Jadi Rp12 T

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Presiden Prabowo memanggil 1.200 rektor dan guru besar untuk berkumpul di Istana Kepresidenan, pada Kamis (15/1/2026). Prabowo mengatakan akan menambah dana riset untuk perguruan tinggi menjadi Rp12 triliun. Melansir Kompas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Prabowo berharap riset-riset di seluruh perguruan tinggi menjadi lebih kuat. Ia menambahkan bahwa dana riset untuk […]

  • KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya.

    Buntut Kasus SMAN 72, Pemprov DKI Akan Batasi Konten Anak

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya. Rencana ini muncul setelah peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta pada awal November yang menyebabkan korban hingga 96 orang. Komisioner KPAI Kawiyan menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang […]

  • Hutan

    Kemenhut Salurkan Rp200 Triliun Untuk Pasar Karbon

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan pemerintah akan mengerahkan sekitar Rp200 triliun untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030. Target tersebut nantinya disalurkan melalui pembangunan pasar karbon berintegritas tinga di sektor kehutan. “Indonesia menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030,” ucap Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim Haruni Krisnawati. Pernyataan […]

  • NASA

    Trump Pangkas Anggaran NASA, Pegawai Kecam Lewat Voyager Declaration

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ratusan mantan pegawai dan aktif NASA kecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memangkas anggaran badan antariksa dalam jumlah besar. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak hanya mengancam program luar angkasa AS. Tetapi juga dapat membahayakan keselamatan para astronaut. Kritik ini dituangkan dalam sebuah surat terbuka berjudul Voyager Declaration, yang ditujukan kepada Administrator […]

  • BBM Resmi Naik Per 1 Desember 2025, Berikut Rinciannya

    BBM Resmi Naik Per 1 Desember 2025, Berikut Rinciannya

    • calendar_month Sen, 1 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi naik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seluruh Indonesia, mulai Senin (1/12/2025). Kenaikkan harga tersebut secara menyeluruh baik PT Pertamina hingga swasta. Harga Pertamax di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta naik menjadi Rp12.750 per liter dari sebelumnya Rp12.200 per liter, dan Pertamina langsung memberlakukan penyesuaian ini. Pertamina […]

  • DJP Bantah Isu Akan Pajaki Amplop Kondangan

    DJP Bantah Isu Akan Pajaki Amplop Kondangan

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keras isu rencana pemungutan pajak atas amplop kondangan, baik yang diterima secara tunai maupun melalui transfer digital. Bantahan ini muncul menanggapi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli Harbani menjelaskan bahwa […]

expand_less