Minggu, 14 Des 2025

Ketua MPR Akui Belum Baca Surat Pemakzulan Gibran

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Jum, 6 Jun 2025

menalar.id,. – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku belum membaca surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI. Surat tersebut disebut-sebut telah diterima oleh pihak MPR dan bahkan telah sampai di meja kerja Muzani.

Namun, hingga saat ini, Muzani menyatakan belum mengetahui isi maupun alasan yang tercantum dalam surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa kesibukannya dalam mempersiapkan Hari Raya Idul Adha menjadi alasan dirinya belum masuk kantor dalam beberapa hari terakhir.

“Saya belum masuk kantor, sudah beberapa hari ini karena mau lebaran (Idul Adha) ini,” tutur Muzani saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).

Pada hari yang sama, Muzani terlihat berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto setelah salat Idul Adha. Ketika ditanya apakah pembicaraan itu berkaitan dengan isu pemakzulan Gibran, Muzani enggan memberikan jawaban tegas.

“Ya ngobrol-ngobrol, namanya lebaran,” ucapnya singkat.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyatakan belum membaca surat pemakzulan tersebut. Ia mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, telah menerima surat itu, tetapi Dasco sendiri belum sempat melihatnya secara langsung.

Dasco mengaku sudah mencari dokumen tersebut saat berada di Kompleks Parlemen, tetapi tidak berhasil menemukannya karena Sekjen tidak berada di tempat saat itu.

“Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya, (tapi) suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca,” ujar Dasco saat diwawancarai di Gedung DPR, Senayan, Rabu (4/6/2025).

Ia menambahkan bahwa DPR saat ini sedang menjalani masa reses, yang menyebabkan banyak proses administratif tertunda, termasuk distribusi surat resmi.

Menurut Dasco, pimpinan DPR juga belum melakukan pembahasan apa pun mengenai isi surat tersebut.

“Saya kan tanda tangan surat-surat terus saya bilang, eh itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh masih di sekjen Pak, sekjennya lagi keluar,” terang Dasco.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari lembaga legislatif mengenai tanggapan atau tindak lanjut atas surat pemakzulan terhadap Wapres Gibran. Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mengajukan permintaan pemakzulan dengan sejumlah alasan yang belum dipublikasikan secara rinci kepada media.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Danantara Gandeng Korsel, Dorong “I-Wave” Saingi Korean Wave

    Danantara Gandeng Korsel, Dorong “I-Wave” Saingi Korean Wave

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Danantara nyatakan minatnya untuk menjalin kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) dalam industri media dan hiburan, seperti film dan K-Pop. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, berkata ketertarikan tersebut. Pandu menilai Korsel telah berhasil memperkenalkan bahasa nasionalnya ke seluruh dunia. Meskipun jumlah penduduknya relatif kecil dibandingkan dengan populasi global. Ia melihat […]

  • Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer atau Ancaman Supremasi Sipil?

    Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer atau Ancaman Supremasi Sipil?

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menegaskan bahwa TNI tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dalam mengatur penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga. Mantan KSAD ini menjelaskan bahwa beberapa alasan mendasari mengapa TNI tetap menjunjung supremasi sipil meskipun posisi kementerian dan lembaga yang diperuntukkan bagi TNI aktif bertambah dari 10 menjadi 15. Kebutuhan […]

  • Lebanon

    Lebanon Krisis Hingga Kehilangan Akses Air Bersih, Mengapa?

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Krisis air tengah melanda Lebanon, terutama di Beirut. Lebanon kekurangan pasokan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pasokan air dari pemerintah merosot tajam, memaksa warga membeli air dari truk pengangkut. Kondisi ini dipicu karena curah hujan yang mencapai rekor terendah. Akibatnya, sumur-sumur lokal mengering, serta buruknya kinerja sektor publik yang gagal memenuhi kebutuhan dasar […]

  • Ribuan Warga Papua Demo Minta Pj Gubernur Agus Fatoni Diganti

    Ribuan Warga Papua Demo Minta Pj Gubernur Agus Fatoni Diganti

    • calendar_month Sel, 12 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat Papua menggelar aksi damai menuntut agar Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni diganti dengan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih sebagai pejabat sementara gubernur. Aksi ini berlangsung sejak (11/8/2025) hingga hari ini. Mantan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, mengatakan unjuk rasa tersebut muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur dan […]

  • DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, mengungkapkan bahwa DPR sedang menyiapkan undang-undang khusus untuk mengatur penyadapan. Rencana ini sejalan dengan keputusan panitia kerja revisi KUHAP yang menyepakati penghapusan aturan soal penyadapan dari rancangan undang-undang tersebut. “Bahkan, kami sudah melakukan beberapa kunjungan kerja, artinya sudah ada biaya negara yang dikeluarkan untuk membahas penyadapan ini,” kata Habiburokhman […]

  • Dedi Mulyadi: Pemprov Jawa Barat Bakal Sekolahkan Dokter Umum Jadi Spesialis Mulai 2026

    Dedi Mulyadi: Pemprov Jawa Barat Bakal Sekolahkan Dokter Umum Jadi Spesialis Mulai 2026

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menganggarkan biaya pendidikan dokter umum di rumah sakit pemerintah untuk melanjutkan sekolah spesialis pada 2026. Nantinya, para dokter lulusan program ini wajib kembali mengabdi di daerah asal. Kalau melanggar, mereka harus membayar denda. “Kalau tidak kita tidak akan melahirkan dokter-dokter pengabdi, dokter-dokter ikhlas, dan menurut saya tidak […]

expand_less