Breaking News

Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sen, 21 Jul 2025

menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmikan undang-undang baru yang mengatur stablecoin, yaitu aset kripto yang nilainya dipatok pada dolar AS. Regulasi ini bernama GENIUS Act dengan perolehan suara 308 melawan 122, Jumat (18/7/2025).

Dukungan tersebut separuh datang dari anggota Demokrat serta mayoritas Republik. Menurut Reuters, rancangan undang-undang tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan Senat.

Peluang Besar Bagi Industri Kripto

Dengan disahkannya, aturan ini akan membuka peluang stablecoin untuk dipakai secara luas sebagai alat pembayaran dan sarana transfer uang sehari-hari. Trump menyebut pengesahan ini sebagai kemenangan besar untuk industri kripto yang selama ini menuntut kejelasan regulasi.

“Penandatanganan ini adalah validasi besar atas kerja keras dan semangat pionir Anda,” ucap Trump dalam seremoni bersama pejabat pemerintah, pelaku industri kripto, dan anggota parlemen, Sabtu (19/7).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent, menegaskan bahwa hal ini akan memperkuat dominasi dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Teknologi stablecoin juga dapat memperluas akses ke ekonomi dolar sekaligus mendorong permintaan surat utang negara AS yang mendukung stablecoin.

Stablecoin dirancang untuk menjaga nilai tetap stabil, biasanya 1 banding 1 dengan dolar AS. Popularitasnya meningkat tajam, khususnya di kalangan pedagang kripto untuk memindahkan dana antar-token.

Aturan Baru

Dalam aturan baru, stablecoin wajib didukung oleh aset likuid seperti uang tunai dolar AS dan obligasi pemerintah jangka pendek. Penerbit juga diwajibkan mengumumkan komposisi cadangan mereka setiap bulan.

Pelaku industri percaya regulasi ini akan meningkatkan kredibilitas stablecoin, sehingga bank, ritel, dan konsumen lebih percaya untuk menggunakannya dalam transaksi cepat. Standard Chartered bahkan memprediksi kapitalisasi pasar stablecoin bisa naik dari 260 miliar dolar US menjadi 2 triliun dolar US pada 2028.

Pengesahan undang-undang ini menjadi hasil dari lobi panjang industri kripto yang menyumbang lebih dari 245 juta dolar US pada pemilu 2024 demi mendukung kandidat pro-kripto, termasuk Trump. Dalam pidatonya, Trump berterima kasih kepada para eksekutif kripto dan menyebut AS kini berada di garis depan industri aset digital.

Kritikan Partai Demokrat

Namun, sebagian anggota Demokrat mengkritik aturan ini karena tidak melarang perusahaan teknologi besar menerbitkan stablecoin sendiri. Mereka juga menilai seharusnya ada aturan yang lebih ketat soal anti pencucian uang dan larangan bagi penerbit asing.

“Tanpa penutupan celah hukum serta perlindungan pada infrastruktur dolar digital AS, sistem keuangan negara ini bisa menjadi surga bagi pelaku kriminal dan rezim musuh,” kata Scott Greytak dari Transparency International AS.

Bank AS Tinjau Industri Kripto

Sementara itu, sejumlah bank besar AS tengah meninjau peluang untuk masuk ke sektor kripto. Meski saat ini langkah mereka terbatas pada program uji coba dan kerja sama. Perusahaan seperti Circle dan Ripple bahkan sedang mengajukan izin bank demi menekan biaya operasional.

Aturan baru ini juga diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap surat utang jangka pendek pemerintah AS, mengingat penerbit stablecoin diwajibkan menempatkan obligasi negara sebagai cadangan aset mereka.

Trump juga terus mendorong kebijakan pro-kripto. Sebelumnya menandatangani perintah eksekutif pada Maret untuk membentuk cadangan strategis bitcoin. Ia bahkan meluncurkan koin meme bernama $TRUMP dan memiliki saham di perusahaan kripto World Liberty Financial.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Langkah Konkret

    Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Langkah Konkret

    • calendar_month Kam, 1 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id – Para buruh menuntut komitmen serius pemerintah dalam menghapus sistem outsourcing, bukan sekadar retorika politik. Dalam aksi May Day 2025 di depan DPR RI, Koordinator Aksi Sunarno menegaskan bahwa dukungan buruh tergantung pada realisasi konkret kebijakan tersebut. “Ya seharusnya kamu dukung gitu loh, kalau memang itu serius gitu, jadi bukan hanya gimmick. Kalau itu […]

  • Dikukuhkan, Pengurus BSNPG Usul Hak Pilih Jadi Wajib Pilih

    Dikukuhkan, Pengurus BSNPG Usul Hak Pilih Jadi Wajib Pilih

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR (BSNPG) Syahmud B. Ngabalin mengusulkan perubahan diksi dan substansi terkait “Hak Pilih” menjadi “Wajib Pilih”. Menurutnya, sudah saatnya kita menegakkan sebuah sistem baru yang menempatkan rakyat bukan hanya sebagai pemegang hak, tetapi juga sebagai pemikul kewajiban. “Peningkatan partisipasi Pemilih pada agenda politik seperti PILPRES, PILEG dan PILKADA bukan […]

  • Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ada sekitar 120 ribu penderita penyakit katastropik yang dihapus dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

    54 Juta Warga Belum Punya BPJS, Sedangkan Pasien Katastropik Cuma Direaktivasi 3 Bulan

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ada sekitar 120 ribu penderita katastropik yang dihapus dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Karena hal itu, Budi pun mengusulkan pemerintah untuk mereaktivasi kepesertaan 120 ribu anggota tersebut. Budi memaparkan, dari total 120 ribu orang tersebut, sekitar 12.262 orang memiliki riwayat […]

  • Presiden Prabowo Subianto meresmikan kembali 166 Sekolah Rakyat di 34 provins, Banjarbaru, Senin (12/1/2026).

    Prabowo Kembali Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto meresmikan kembali 166 Sekolah Rakyat di 34 provins, Banjarbaru, Senin (12/1/2026). Ia menjelaskan alasan utama kabinetnya bersikeras mendirikan sekolah rakyat. Hal ini upaya negara untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi oleh kebanyakan anak-anak Indonesia. Prabowo menganggap masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara. Ia menilai, Indonesia tijdvak menganut paham negara neoliberal […]

  • KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

    KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti aliran dana terkait kasus korupsi kuota haji 2024, pada Rabu (14/1/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hal tersebut untuk menanggapi sangkalan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Aizzudin terkait aliran dana tersebut. “Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait […]

  • Belum Masuk Database BKN, Guru R4 Suarakan Nasib di DPR

    Belum Masuk Database BKN, Guru R4 Suarakan Nasib di DPR

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Suasana haru mewarnai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI, Senin (14/7/2025). Redissa, guru dari Bengkulu yang juga anggota Ikatan Pendidik Nusantara (IPN), menangis saat menyampaikan aspirasi mewakili para guru honorer kategori R4. Guru honorer R4 adalah mereka yang sudah mengajar cukup lama tapi belum terdata di database resmi Badan Kepegawaian Negara […]

expand_less