Breaking News

Di Balik Perubahan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 5 Jul 2025

menalar.id,. – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menghadapi tantangan kompleks. Selain tekanan global, pemerintah harus menanggung beban ekonomi program-program prioritas baru Presiden Prabowo Subianto.

“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” ungkap Sri dalam Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2025 di Jakarta, (3/7/2025).

Sejumlah program prioritas tersebut antara lain makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan perumahan. Program tersebut membutuhkan anggaran masif. Untuk menjalankan makan bergizi gratis misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/7/2025), Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 4,7-5,0 persen, lebih rendah dari target awal 5,2 persen.

“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan antara 4,7 hingga 5,0,” jelasnya.

Menteri keuangan ini juga memprediksi inflasi semester II 2025 berada di level 2,2-2,6 persen dengan nilai tukar rupiah Rp16.300-Rp16.800 per dolar AS. Sri Mulyani menekankan perlunya kewaspadaan terhadap dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan konflik Timur Tengah.

“Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5 persen dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,” tegasnya.

Pemerintah mengandalkan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun program-program ini turut berkontribusi pada proyeksi defisit APBN 2025 yang membengkak menjadi Rp662 triliun (2,78% PDB) dari target semula Rp616 triliun (2,53% PDB).

Untuk menutup defisit, pemerintah mengajukan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun setelah mendapat persetujuan DPR.

“Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” ujar Sri Mulyani.

Penerimaan negara mengalami tekanan di kuartal I 2025 akibat penundaan pengumpulan PPN dan pembayaran dividen BUMN yang kini dikelola Danantara. Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.527 triliun, dengan peningkatan alokasi untuk program-program prioritas.

Meski menghadapi tantangan berat, Sri Mulyani menegaskan komitmen Kemenkeu menjaga stabilitas APBN.

“Kondisi yang tidak bisa kami kontrol, yaitu situasi global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian,” pungkasnya.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Nasi ke Snack, Program Makan Bergizi Gratis yang Kehilangan 'Gizi'-nya

    Dari Nasi ke Snack, Program MBG yang Kehilangan ‘Gizi’-nya

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Sekolah SDN Pondok Betung 1, Hamidah, mengaku terkejut ketika paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya berisi nasi, lauk, dan sayur, berubah menjadi makanan ringan. “Saya mungkin juga termasuk yang kaget waktu itu, biasanya sesuai dengan informasi gitu kan. Bahkan waktu sosialisasi itu Ahli Gizinya juga ada hadir ke sekolah, tapi begitu dapat […]

  • BNPB Pastikan Banjir dan Longsor Sumatra Belum Masuk Kategori Bencana Nasional

    BNPB Pastikan Banjir dan Longsor Sumatra Belum Masuk Kategori Bencana Nasional

    • calendar_month Sab, 29 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id -, Di tengah banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, pemerintah memastikan bahwa status kejadian ini belum dinaikkan menjadi bencana nasional. Meski korban terus bertambah dan beberapa wilayah masih terisolasi akibat akses jalan terputus serta jaringan komunikasi lumpuh, BNPB menilai penanganan di tingkat provinsi masih bisa berjalan dengan dukungan penuh […]

  • Tim

    BNPB: Tragedi Ponpes Al Khoziny Jadi Bencana Terbesar 2025

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut insiden ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, sebagai salah satu bencana dengan jumlah korban terbanyak sepanjang tahun 2025. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, mengatakan bahwa jumlah korban dalam peristiwa tersebut jauh lebih banyak dibandingkan berbagai bencana alam lain yang terjadi […]

  • Gempa Berkekuatan M7,1 Guncang Sulawesi Utara

    Gempa Berkekuatan M7,1 Guncang Sulawesi Utara

    • calendar_month Ming, 11 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gempa dengan kekuatan magnitudo M7,1 mengguncang wilayah Pantai Timur Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (10/1/2026). Gempa terjadi karena adanya pergerakan Lempeng Maluku di bawah laut. Mengutip CNBC Indonesia, Direktur Gempa bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono menjelaskan bahwa gempa terjadi pukul 10.58 malam dengan magnitudo M6,4. Sumber gempa terletak pada […]

  • KKP Selidiki Dugaan Penguasaan Pulau Kecil oleh Warga Negara Asing

    KKP Selidiki Dugaan Penguasaan Pulau Kecil oleh Warga Negara Asing

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya akan menyelidiki laporan mengenai penguasaan pulau-pulau kecil di Bali dan Nusa Tenggara Barat oleh warga negara asing. Pernyataan ini menanggapi temuan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang sebelumnya mengungkap indikasi penguasaan asing atas sejumlah pulau di dua provinsi tersebut. “Terhadap pulau di wilayah tersebut, tentu kami […]

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

expand_less