Di Balik Perubahan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025
- account_circle Sayida
- calendar_month Sab, 5 Jul 2025

menalar.id,. – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menghadapi tantangan kompleks. Selain tekanan global, pemerintah harus menanggung beban ekonomi program-program prioritas baru Presiden Prabowo Subianto.
“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” ungkap Sri dalam Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2025 di Jakarta, (3/7/2025).
Sejumlah program prioritas tersebut antara lain makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan perumahan. Program tersebut membutuhkan anggaran masif. Untuk menjalankan makan bergizi gratis misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025.
Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/7/2025), Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 4,7-5,0 persen, lebih rendah dari target awal 5,2 persen.
“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan antara 4,7 hingga 5,0,” jelasnya.
Menteri keuangan ini juga memprediksi inflasi semester II 2025 berada di level 2,2-2,6 persen dengan nilai tukar rupiah Rp16.300-Rp16.800 per dolar AS. Sri Mulyani menekankan perlunya kewaspadaan terhadap dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan konflik Timur Tengah.
“Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5 persen dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,” tegasnya.
Pemerintah mengandalkan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun program-program ini turut berkontribusi pada proyeksi defisit APBN 2025 yang membengkak menjadi Rp662 triliun (2,78% PDB) dari target semula Rp616 triliun (2,53% PDB).
Untuk menutup defisit, pemerintah mengajukan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun setelah mendapat persetujuan DPR.
“Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” ujar Sri Mulyani.
Penerimaan negara mengalami tekanan di kuartal I 2025 akibat penundaan pengumpulan PPN dan pembayaran dividen BUMN yang kini dikelola Danantara. Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.527 triliun, dengan peningkatan alokasi untuk program-program prioritas.
Meski menghadapi tantangan berat, Sri Mulyani menegaskan komitmen Kemenkeu menjaga stabilitas APBN.
“Kondisi yang tidak bisa kami kontrol, yaitu situasi global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian,” pungkasnya.
Penulis Sayida
Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum