Breaking News

Danantara Pimpin Pembelian Lahan di Mekkah untuk Kampung Haji Indonesia

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 31 Jul 2025

menalar.id,. – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan rencana pemerintah membeli lahan di Mekkah guna membangun kampung haji khusus jemaah Indonesia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan memimpin proses pembelian dan pengembangan lahan tersebut.

Rosan menjelaskan, pemerintah masih membahas skema pembelian, termasuk kemungkinan melibatkan BUMN atau menggunakan anggaran murni negara. Namun, Danantara dipastikan menjadi leading sector dalam proyek ini.

“Karena ini bisa bersifat komersial juga, nanti bisa kita lihat kombinasinya. Tetapi Danantara yang akan me-lead ini karena akan dibangun juga daerahnya, komersial area-nya,” jelas Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Menurut CEO Danantara ini, Pemerintah Arab Saudi menawarkan beberapa opsi lahan dengan variasi lokasi dan luas area. Meski belum merinci anggaran, Rosan memastikan kebutuhan pembiayaan telah terkoordinasi dengan otoritas setempat.

“Paling penting bagaimana kita bisa menjaga para haji dan umroh kita ini bisa menjalankan ibadahnya dengan sangat baik ke depannya,” tegasnya.

Lokasi Strategis Dekat Masjidil Haram

Rencana ini telah mendapat persetujuan dari Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Lokasi yang disepakati berjarak hanya 400 meter dari Masjidil Haram, memudahkan jemaah Indonesia mengakses Kakbah.

“Beliau (MBS) menyetujui permintaan Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang lokasinya hanya 400 meter dari Masjidil Haram,” ungkap Rosan dalam keterangan pers di Brussel, Belgia, Minggu (13/7/2025), seperti dilansir Antara.

Detail Lahan dan Proses Pembebasan

Pemerintah Arab Saudi menyediakan 8 plot lahan dengan luas bervariasi, mulai dari 16 hektare hingga 80 hektare. Beberapa lokasi berdekatan dengan Masjidil Haram, sementara lainnya berjarak 1–2 kilometer.

“Ada yang nempel (di Masjidil Haram), ada yang jaraknya 1–2 kilometer. Kita akan mengikuti prosesnya setelah pertemuan Presiden dan MBS,” jelas Rosan.

Sebagian lahan masih dihuni warga setempat, namun Pemerintah Arab Saudi akan menangani proses kompensasi dan relokasi.

“Tanahnya ada yang flat dan berbukit, tapi penduduknya menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi,” tambahnya.

Koordinasi dengan Pemimpin Saudi

Rosan melaporkan perkembangan proyek ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembelian lahan juga telah mendapat dukungan dari Royal Commission of Makkah.

“Saya laporkan proses pembelian tanah di Makkah yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Makkah,” ujarnya di Istana Kepresidenan.

Rencana ini merupakan bagian dari komitmen bilateral Indonesia-Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji, seperti disepakati dalam pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran MBS.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • PN Jakarta Pusat vonis Ira Puspadewi 4,5 tahun

    PN Jakarta Pusat vonis Ira Puspadewi 4,5 tahun

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia ferry Ira Puspadewi dengan 4,5 tahun penjara, pada Minggu (23/11/2025). Ira terjerat kasus akuisisi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN). Melansir CNN Indonesia, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan bahwa Ira terbukti bersalah karena […]

  • MK Putuskan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Dipisah, Akhiri Sistem "Pemilu 5 Kotak"

    MK Putuskan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Dipisah, Akhiri Sistem “Pemilu 5 Kotak”

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum tingkat nasional harus terpisah dari pemilihan lokal. Putusan ini mengakhiri sistem “Pemilu 5 kotak” yang selama ini berlaku dan tidak akan diterapkan pada Pemilu 2029 mendatang. MK mengabulkan sebagian permohonan judicial review yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang […]

  • Polisi Masih Selidiki Kematian Timothy Anugerah, Dugaan Sementara Jatuh dari Gedung

    Polisi Masih Selidiki Kematian Timothy Anugerah, Dugaan Sementara Jatuh dari Gedung

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Polisi masih terus menyelidiki kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugerah (22) yang jatuh dari lantai empat gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisik), di Denpasar, Bali. Timothy ditemukan dalam keadaan kritis di area parker belakang gedung FISIP, Jumat (18/10/2025) pagi, Kemudian ia dilarikan ke RSUP Prof. Ngoerah. Namun meninggal dunia beberapa […]

  • ISIS

    Teroris ISIS Pembakar Pilot Yordania Diadili di Swedia, Sidang Bersejarah Dimulai!

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Keputusan pengadilan terhadap pria asal Swedia yang terlibat dalam kasus pembunuhan tragis oleh pilot Yordania telah dijadwalkan di Stockholm, Swedia, Kamis (31/7/2025). Sebelumnya, warga negara Swedia tersebut dituduh atas pembakaran secara hidup-hidup yang terlibat oleh kelompok teroris Negara Islam (ISIS) di Suriah. Sidang ini pun menjadi yang pertama di dunia yang mengadili individu […]

  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan program nasional dengan tujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara dengan biaya terjangkau.

    Cek Sekarang! Ini 21 Perawatan yang Tak Bisa Pakai BPJS

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan program nasional dengan tujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara dengan biaya terjangkau. Bahkan, negara menanggung iuran peserta tertentu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis. Program ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial […]

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

expand_less