Breaking News

AS Lakukan Shutdown, Apa Artinya? 6 Negara Bagian Ini Terdampak

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 2 Okt 2025

menalar.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi lakukan shutdown setelah Senat gagal meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran tahunan, pada Selasa (30/9) malam. Dalam pemungutan suara, 55 senator menyatakan setuju sementara 45 menolak.

Jumlah itu bahkan tidak mencapai ambang minimal 60 suara yang diperlukan agar RUU dapat disahkan. Kebuntuan ini memicu saling tuding antara Partai Republik dan Partai Demokrat.

Republik menyalahkan Demokrat karena tidak memberikan dukungan. Sementara Demokrat balik menuding pihak konservatif itu sebagai penyebab kebuntuan.

Penutupan pemerintahan federal kali ini menjadi yang pertama sejak enam tahun lalu, setelah terakhir terjadi pada 2019 di masa awal pemerintahan Donald Trump.

Apa itu shutdown pemerintah AS?

Agar memahami konteks ini, perlu diketahui apa itu Shutdown. Shutdown terjadi ketika sebagian instansi pemerintahan federal terpaksa menghentikan aktivitasnya karena Kongres tidak berhasil menyepakati anggaran belanja sebelum tenggat waktu.

Tahun fiskal 2025 berakhir pada 30 September tengah malam dan tanpa persetujuan anggaran, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan pembiayaan. Dampaknya, sejumlah layanan publik akan ditutup, termasuk museum dan taman nasional. Pegawai federal non-esensial pun dirumahkan tanpa menerima gaji.

Meski demikian, lembaga yang dianggap vital bagi keselamatan dan keamanan tetap beroperasi. Hingga kini, belum ada kepastian kapan shutdown akan berakhir.

Senat telah menjadwalkan kembali melakukan pemungutan suara, pada Rabu (1/10) pagi. Untuk kali ini, Partai Republik berjanji akan terus mendorong voting hingga tercapai kesepakatan dengan Demokrat.

Negara Bagian yang Terkena

Adapun negara bagian yang terkena dampak dari shutdown ini.

1. Alaska
Alaska menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dari penutupan pemerintah federal. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pegawai federal, sehingga ancaman Presiden Donald Trump untuk memecat pegawai negeri selama shutdown sangat besar. Apabila pemecatan terjadi, hal itu akan memukul perekonomian Alaska.

2. California
National Park Service yang berada di California mengumumkan bahwa taman-taman nasional akan tetap beroperasi saat shutdown. Kecuali yang memiliki gerbang atau akses khusus dengan kunci.

Meski begitu, jumlah petugas di taman yang masih dibuka akan dikurangi, sehingga meningkatkan risiko kerusakan dan vandalisme.

3. Colorado
Rocky Mountain National Park, salah satu taman nasional paling ramai dikunjungi di AS yang brada di Colorado juga terancam terdampak. Gubernur Colorado Jared Polis bahkan mempertimbangkan penggunaan dana negara bagian agar taman nasional tetap bisa dibuka untuk publik selama shutdown.

4. Connecticut
Negara bagian Connecticut merupakan lokasi U.S. Coast Guard Academy dan sejumlah pos Coast Guard. Namun, karena Coast Guard berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan bukan Departemen Pertahanan, cabang militer ini tidak mendapatkan pendanaan selama shutdown, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya.

5. Louisiana
Louisiana juga menghadapi dampak shutdown karena pendanaan untuk National Flood Insurance Program (NFIP) di negara bagian tersebut habis masa berlakunya per (1/10). Hal ini membuat perlindungan terhadap risiko banjir di wilayah tersebut berada dalam kondisi rawan.

6. Oregon
Di Oregon terdapat sekitar 30 ribu pegawai federal. Setiap instansi sudah menyiapkan skema menghadapi shutdown. Pegawai di sektor esensial diminta tetap bekerja meski tanpa menerima gaji hingga situasi berakhir, sementara pekerja di sektor non-esensial dirumahkan tanpa bayaran, sebagaimana dilaporkan NPR.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK Hapus Kewajiban Pekerja Jadi Peserta Tapera, Beri Waktu Transisi 2 Tahun

    MK Hapus Kewajiban Pekerja Jadi Peserta Tapera, Beri Waktu Transisi 2 Tahun

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Putusan perkara nomor 96/PUU-XXII/2024 ini dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/9/2025). Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, permohonan yang diajukan para pemohon dikabulkan seluruhnya. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya. Masalah Konsep Tabungan Hakim MK Saldi Isra menjelaskan, istilah […]

  • demo

    Pajak Membesar, Ribuan Warga Prancis Gelar Aksi “Block Everything”

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Gelombang aksi protes bertajuk “Block Everything” (blokir semuanya) melanda hampir seluruh wilayah Prancis. Ribuan warga turun ke jalan untuk menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron. Awalnya, seruan aksi ini hanya bergema di media sosial Facebook. Namun kemudian berkembang menjadi gerakan besar di jalanan. Menurut laporan AFP, jumlah massa yang turun mencapai sekitar 197.000 orang. […]

  • DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela

    DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri bersikap tegas terhadap tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Ia menilai langkah tersebut melanggar kedaulatan negara lain dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. “Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan […]

  • Prabowo Perintahkan Kemendagri Copot Jabatan Bupati Aceh Selatan

    Prabowo Perintahkan Kemendagri Copot Jabatan Bupati Aceh Selatan

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencabut Bupati Aceh untuk turun dari jabatannya, pada Senin (8/12/2025). Bupati Aceh Selatan Mirwan pergi umrah saat wilayah kepemimpinannya sedang terdampak bencana. Wakil Mendagri Bima Arya menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban dan larangan bagi Kepala Daerah serta Wakil Kepala […]

  • Ketua Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Buruh Tolak Pilkada via DPRD, Said Iqbal: “Bisa Kembali ke Orba”

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu ia sampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026). Said menilai pemilihan kepala daerah melalui […]

  • Schengen

    Uni Eropa Beri Visa Schengen ke WNI, DPR: Bukti Diplomasi RI Berhasil

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id –  Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengusulkan kebijakan visa  cascade untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Aturan ini melonggarkan WNI untuk mengajukan visa. Apabila ada WNI yang berkunjung untuk kedua kalinya ke Uni Eropa, mereka akan mendapat visa Schengen multi-entry. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Gedung […]

expand_less