Breaking News
light_mode

APBN 2026: Penghasilan Warga Bisa Tembus Rp7,7 Juta

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 8 Jan 2026

menalar.id., – Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 memperkenalkan indikator pembangunan baru. Alasan pemerintah memasukkan indikator ini untuk memastikan pengelolaan APBN berjalan lebih terukur dan berkualitas.

Kemudian, pemerintah menetapkan gross national income (GNI) per kapita atau pendapatan nasional bruto per orang per tahun sebagai indikator pembangunan baru dalam UU APBN 2026. Pemerintah menargetkan GNI per kapita sebesar US$ 5.520 atau setara Rp 92,68 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.791 per dolar AS.

Target tersebut tentu meningkat dibandingkan sasaran tahun 2025 dalam RPJMN 2025–2029 yang berada di level US$ 5.410 atau sekitar Rp 90,92 triliun. Adapun isi dari Pasal 49 UU 17/2025, yaitu:

Gross national income per kapita sebesar USD 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh dolar Amerika Serikat).”

Apabila melihat secara bulanan, pemerintah menargetkan GNI per kapita mencapai sekitar Rp 7,72 juta per bulan. Angka ini naik dari target GNI per kapita sepanjang 2025, yaitu Rp 7,57 juta per bulan.

Target APBN 2026

Selain menetapkan target pendapatan nasional bruto, pemerintah juga mengarahkan APBN 2026 untuk mendorong pembangunan yang lebih berkualitas melalui berbagai indikator lain. Pemerintah menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14%.

Pemerintah juga membidik indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 76,67. Dengan menekan angka kemiskinan ke kisaran 6,5–7,5%, serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44–4,96%.

Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan rasio gini ke rentang 0,377–0,380, menekan kemiskinan ekstrem hingga 0–0,5%. Selain itu pemerintah akan meningkatkan indeks modal manusia menjadi 0,57.

Kendati demikian, pemerintah menggunakan APBN 2026 untuk meningkatkan indeks kesejahteraan petani hingga 0,7731 serta mendorong proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 37,95 %.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bendera One Piece Berkibar di Kantor Bupati Pati, Simbol Protes Kenaikan PBB

    Bendera One Piece Berkibar di Kantor Bupati Pati, Simbol Protes Kenaikan PBB

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebuah bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami, ikon khas dari anime One Piece terlihat berkibar di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Letaknya berdampingan dengan Bendera Merah Putih, dipasang di tiang yang menempel pada sebuah mobil ambulans yang terparkir di sisi barat kantor sejak Jumat (1/8/2025). Pengibaran bendera One Piece dianggap sebagai bentuk […]

  • iran

    Iran Bak “Neraka Dunia”, Gelombang Panas Tembus 50 Derajat

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Iran kini hadapi gelombang panas ekstrem dengan suhu mencapai 50 derajat.  Menurut laporan Al Jazeera, Dinas Meteorologi Nasional Iran menyebut pekan ini sebagai minggu terpanas sepanjang tahun terutama di kawasan selatan, Senin (21/7/2025). Sementara itu, suhu di Ibu Kota Teheran tercatat mencapai 40 derajat pada Minggu dan diperkirakan naik menjadi 41°C pada Senin. […]

  • Cak Imin: Pilkada Sebaiknya Lewat DPRD atau Penunjukan Pusat

    Cak Imin: Pilkada Sebaiknya Lewat DPRD atau Penunjukan Pusat

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menyampaikan usulan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung. Menurutnya, sistem yang ada sekarang perlu dievaluasi total. Ia mengusulkan kepala daerah bisa saja ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah. “Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan […]

  • Jaksa Nilai Unggahan Laras Hasut Demo Rusuh, Tuntut 1 Tahun Penjara

    Laras Terancam Penjara Setahun Gegara Unggahan Demo Agustus

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa. Jaksa menyatakan Laras terbukti melakukan tindak pidana penghasutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan tersebut berkaitan dengan demonstrasi besar yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu […]

  • Myanmar Memanas: Biara Dibom, 23 Orang Tewas di Sagaing

    Myanmar Memanas: Biara Dibom, 23 Orang Tewas di Sagaing

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Konflik bersenjata antara junta militer Myanmar dan kelompok pro-demokrasi masih terus berkecamuk. Serangan terbaru terjadi, pada Jumat dini hari (11/7). Saat itu, militer meluncurkan serangan udara yang menghantam sebuah biara di Desa Lintalu, wilayah Sagaing, Myanmar. Kepala Administrasi Rakyat Distrik Sagaing Hlaing Bwa, mengatakan serangan tersebut menargetkan tempat ibadah yang menjadi lokasi pengungsian […]

  • 286 Ribu Kendaraan di Tangsel Menunggak Pajak, Pemutihan Jadi Solusi

    286 Ribu Kendaraan di Tangsel Menunggak Pajak, Pemutihan Jadi Solusi

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sebanyak 286 ribu kendaraan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menunggak pajak. Samsat Ciputat mencatat angka tersebut berdasarkan data hingga akhir Desember 2024. Firdaus Akbar, Kasie Penerimaan dan Penagihan UPTDT Pendapatan Daerah Ciputat, menjelaskan jumlah tunggakan kendaraan. “Yang nunggak secara keseluruhan 286 ribu unit kendaraan. Data ini untuk masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 […]

expand_less