Breaking News

Eksodus Kader PDIP, PSI Raup Dukungan Usai Sinyal Jokowi

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Rab, 30 Jul 2025

menalar.id – Dukungan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin mengalir, terutama dari sejumlah mantan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah satu penyebabnya: kabar bahwa mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merapat ke PSI.

Langkah pertama datang dari Barisan Sudarsono Jokowi Lovers (BSJL), kelompok relawan yang dipimpin Sudarsono, eks Wakil Ketua DPC PDIP Pemalang. Sudarsono menyebut seluruh anggota BSJL yang berjumlah 600 orang sepakat bergabung dengan PSI usai bertemu langsung dengan Jokowi di kediamannya, Solo, pada Minggu, 27/7/2025.

“Sudah banyak orang yang menghubungi kami, baik mantan kader maupun yang masih aktif di PDIP. Mereka menyatakan minat untuk ikut bergabung,” ujar Sudarsono, Selasa 29/7/2025.

Meski belum menyebut angka pasti, Sudarsono mengaku yakin gelombang dukungan akan terus mengalir. Terlebih setelah pertemuannya dengan Jokowi yang menurutnya memberi sinyal positif soal PSI. Dalam pertemuan itu, kata Sudarsono, ia sempat meminta Jokowi menjadi Ketua Dewan Penasihat BSJL, permintaan yang direspons dengan dukungan terhadap PSI.

“Jokowi menyatakan akan mendukung penuh dan membawa PSI masuk ke parlemen. Jadi kami sepakat berada dalam satu gerbong yang sama di 2029: PSI,” ucapnya.

Sebagai informasi, Sudarsono dipecat dari PDIP pada awal 2025 karena mendukung pengusutan dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam kasus Harun Masiku.

Di sisi lain, PDIP tak menanggapi terlalu jauh kabar eksodus kadernya. Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP, mengatakan belum mendengar kabar soal perpindahan kader secara besar-besaran. Namun ia menyatakan, pindah partai adalah hak individu.

“PDI Perjuangan sudah melewati berbagai situasi, termasuk tekanan dari berbagai penjuru. Soal pemilih, akan sangat tergantung pada kepercayaan publik dan jalannya pemilu itu sendiri,” ujar Ganjar, Selasa.

Nama Jokowi makin kuat dikaitkan dengan PSI usai pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, yang menyebut tokoh nasional berinisial “J” bakal menjadi Ketua Dewan Pembina partai. “Inisial J sudah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina,” kata Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin, 28/7/2025.

Meski begitu, Jokowi sendiri masih menjaga jarak saat ditanya soal kabar itu. “Belum,” jawabnya singkat saat ditanya soal keanggotaannya di PSI, Minggu malam, 20/7/2025. Soal posisi sebagai Ketua Dewan Pembina? “Tanyakan ke PSI,” katanya.

Namun satu hal yang pasti, Jokowi menegaskan komitmennya mendukung PSI dan siap bekerja keras untuk partai yang kini dipimpin putra bungsunya itu, meski belum dijelaskan bentuk dukungannya secara rinci.

(Sumber: TEMPO)

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • prabowo

    Prabowo Jalin Perjanjian Bisnis Bersama Pangeran Saudi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyepakati perjanjian antar bisnis (B-to-B) berama Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MbS) dalam pertemuan bilateral, Rabu (2/7/2025). Kesepakatan itu mencakup bidang energi bersih, industri petrokimia, dan laynana banan bakar penerbangan senilai US$27 miliar ata Rp437 triliun. Sejumlah Kerja Sama […]

  • kaan

    Indonesia Beli 48 Jet Tempur Kaan ke Turki, Total Rp162 Triliun

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Indonesia kini membeli 48 unit jet tempur generasi kelima Kaan buatan Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan kesepakatan ini melalui platform X, Rabu (11/6/2025). Ia menyebut Indonesia sebagai “negara sahabat dan saudara Turki”. “Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani dengan negara sahabat dan saudara kita, Indonesia, sebanyak 48 Kaan akan diproduksi di […]

  • Hasto Dapat Amnesti, KPK: Itu Kewenangan Presiden

    Hasto Dapat Amnesti, KPK: Itu Kewenangan Presiden

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyoroti soal usulan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti untuk Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ketua KPK Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan hak Presiden Republik Indonesia. “Itu kewenangan Presiden sesuai Pasal 14 UUD 1945,” ujar Setyo saat dihubungi wartawan, Kamis (31/7/2025) malam. Apabila diketahui, Pasal […]

  • Komnas HAM Kecam Pembubaran Retret Pelajar Kristen di Sukabumi

    Komnas HAM Kecam Pembubaran Retret Pelajar Kristen di Sukabumi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras pembubaran retret pelajar Kristen di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Komisi ini menilai tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama, berkumpul, dan rasa aman yang dijamin konstitusi. “Tindakan ini mencerminkan intoleransi antarumat beragama dan merupakan ancaman bagi kehidupan keberagaman di Indonesia,” […]

  • Prabowo Setujui Anggaran Renovasi Rumah Warga Terdampak Bencana

    Prabowo Setujui Anggaran Renovasi Rumah Warga Terdampak Bencana

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk renovasi rumah warga terdampak bencana di Sumatera. Persetujuan itu ia sampaikan setelah mendengarkan laporan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan lembaga di Aceh, Ahad (7/12/2025). Dalam laporannya, Suharyanto menyebut ada 37.546 rumah rusak mulai dari rusak berat, sedang, hingga […]

  • BPJS Kesehatan

    Final! Pemerintah Sepakat Tanggung Iuran BPJS Kes Selama 3 Bulan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR RI telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah untuk membahas polemik penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang belakangan menuai sorotan publik, Senin (9/2/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi pemimpin. DPR turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Keuangan […]

expand_less