Breaking News

Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sen, 21 Jul 2025

menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmikan undang-undang baru yang mengatur stablecoin, yaitu aset kripto yang nilainya dipatok pada dolar AS. Regulasi ini bernama GENIUS Act dengan perolehan suara 308 melawan 122, Jumat (18/7/2025).

Dukungan tersebut separuh datang dari anggota Demokrat serta mayoritas Republik. Menurut Reuters, rancangan undang-undang tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan Senat.

Peluang Besar Bagi Industri Kripto

Dengan disahkannya, aturan ini akan membuka peluang stablecoin untuk dipakai secara luas sebagai alat pembayaran dan sarana transfer uang sehari-hari. Trump menyebut pengesahan ini sebagai kemenangan besar untuk industri kripto yang selama ini menuntut kejelasan regulasi.

“Penandatanganan ini adalah validasi besar atas kerja keras dan semangat pionir Anda,” ucap Trump dalam seremoni bersama pejabat pemerintah, pelaku industri kripto, dan anggota parlemen, Sabtu (19/7).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent, menegaskan bahwa hal ini akan memperkuat dominasi dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Teknologi stablecoin juga dapat memperluas akses ke ekonomi dolar sekaligus mendorong permintaan surat utang negara AS yang mendukung stablecoin.

Stablecoin dirancang untuk menjaga nilai tetap stabil, biasanya 1 banding 1 dengan dolar AS. Popularitasnya meningkat tajam, khususnya di kalangan pedagang kripto untuk memindahkan dana antar-token.

Aturan Baru

Dalam aturan baru, stablecoin wajib didukung oleh aset likuid seperti uang tunai dolar AS dan obligasi pemerintah jangka pendek. Penerbit juga diwajibkan mengumumkan komposisi cadangan mereka setiap bulan.

Pelaku industri percaya regulasi ini akan meningkatkan kredibilitas stablecoin, sehingga bank, ritel, dan konsumen lebih percaya untuk menggunakannya dalam transaksi cepat. Standard Chartered bahkan memprediksi kapitalisasi pasar stablecoin bisa naik dari 260 miliar dolar US menjadi 2 triliun dolar US pada 2028.

Pengesahan undang-undang ini menjadi hasil dari lobi panjang industri kripto yang menyumbang lebih dari 245 juta dolar US pada pemilu 2024 demi mendukung kandidat pro-kripto, termasuk Trump. Dalam pidatonya, Trump berterima kasih kepada para eksekutif kripto dan menyebut AS kini berada di garis depan industri aset digital.

Kritikan Partai Demokrat

Namun, sebagian anggota Demokrat mengkritik aturan ini karena tidak melarang perusahaan teknologi besar menerbitkan stablecoin sendiri. Mereka juga menilai seharusnya ada aturan yang lebih ketat soal anti pencucian uang dan larangan bagi penerbit asing.

“Tanpa penutupan celah hukum serta perlindungan pada infrastruktur dolar digital AS, sistem keuangan negara ini bisa menjadi surga bagi pelaku kriminal dan rezim musuh,” kata Scott Greytak dari Transparency International AS.

Bank AS Tinjau Industri Kripto

Sementara itu, sejumlah bank besar AS tengah meninjau peluang untuk masuk ke sektor kripto. Meski saat ini langkah mereka terbatas pada program uji coba dan kerja sama. Perusahaan seperti Circle dan Ripple bahkan sedang mengajukan izin bank demi menekan biaya operasional.

Aturan baru ini juga diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap surat utang jangka pendek pemerintah AS, mengingat penerbit stablecoin diwajibkan menempatkan obligasi negara sebagai cadangan aset mereka.

Trump juga terus mendorong kebijakan pro-kripto. Sebelumnya menandatangani perintah eksekutif pada Maret untuk membentuk cadangan strategis bitcoin. Ia bahkan meluncurkan koin meme bernama $TRUMP dan memiliki saham di perusahaan kripto World Liberty Financial.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menhub Bantah Larangan Truk, Hanya Pembatasan Operasional Saat Mudik

    Menhub Bantah Larangan Truk, Hanya Pembatasan Operasional Saat Mudik

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi truk selama masa Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah hanya memberlakukan pembatasan operasional untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan di jalan raya selama periode tersebut. Dudy menyatakan bahwa pemerintah telah mengatur pembatasan operasional angkutan barang guna memastikan keselamatan, keamanan, ketertiban, […]

  • mbg

    Surat Perjanjian MBG Bocor, Warga Sleman Dibungkam Bila Terjadi Keracunan

    • calendar_month Ming, 21 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Publik tengah dihebohkan oleh postingan surat perjanjian yang diduga berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalasan, Sleman, DIY. Surat itu memuat kesepakatan dengan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk klausul yang mewajibkan penerima menjaga kerahasiaan jika terjadi kasus keracunan. Berdasarkan alamat yang tercantum, SPPG berlokasi di Kalasan, Sleman. Dalam […]

  • Polri dan Otoritas Kamboja Perkuat Kerja Sama Tangani Judi Online

    Polri dan Otoritas Kamboja Perkuat Kerja Sama Tangani Judi Online

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polri menggelar pertemuan dengan otoritas Kamboja untuk membahas penanganan kasus judi online (judol) dan scam yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mencegah masuknya operator judol dan pelaku scam melalui pintu-pintu kedatangan di Kamboja. Pernyataan Resmi Polri Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, menjelaskan hasil kesepakatan untuk saling […]

  • Ini Alasan Ma'aruf Amin Mundur dari Dewan Pertimbangan

    Ini Alasan Ma’aruf Amin Mundur dari Dewan Pertimbangan

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Wakil Presiden ke-13 Ma’aruf Amin mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Dengan itu, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi menjelaskan pengunduran tersebut. Masduki menyebut faktor usia menjadi pertimbangan utama. Ia mengatakan Ma’ruf mendorong adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh MUI. “Alasannya karena memang Kiai Ma’ruf itu pertama […]

  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal mendapat kritikan usai video pernyataannya tersebar di sosial media.

    Viral Wakil Ketua DPR Sebut “Tak Perlu Ahli Gizi” untuk MBG!

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal mendapat kritikan usai video pernyataannya tersebar di sosial media. Dalam rekaman itu, Cucun mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membutuhkan tenaga ahli gizi sebagai pengawas. Kronologi Insiden Kontroversi ini muncul ketika Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung berlangsung. Dalam forum tersebut, seorang peserta memberikan […]

  • Apa Itu Red Notice Interpol? Memahami Kasus Riza Chalid

    Apa Itu Red Notice Interpol? Memahami Kasus Riza Chalid

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Divisi Hubungan Internasional Polri baru saja mengumumkan Riza Chalid masuk ke dalam Red Notice Interpol. Hal ini menandakan Riza Chalid sebagai buronan internasional. Penetapan ini merupakan upaya penyelesaian atas kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kerja Sama […]

expand_less