Breaking News

Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sen, 21 Jul 2025

menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmikan undang-undang baru yang mengatur stablecoin, yaitu aset kripto yang nilainya dipatok pada dolar AS. Regulasi ini bernama GENIUS Act dengan perolehan suara 308 melawan 122, Jumat (18/7/2025).

Dukungan tersebut separuh datang dari anggota Demokrat serta mayoritas Republik. Menurut Reuters, rancangan undang-undang tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan Senat.

Peluang Besar Bagi Industri Kripto

Dengan disahkannya, aturan ini akan membuka peluang stablecoin untuk dipakai secara luas sebagai alat pembayaran dan sarana transfer uang sehari-hari. Trump menyebut pengesahan ini sebagai kemenangan besar untuk industri kripto yang selama ini menuntut kejelasan regulasi.

“Penandatanganan ini adalah validasi besar atas kerja keras dan semangat pionir Anda,” ucap Trump dalam seremoni bersama pejabat pemerintah, pelaku industri kripto, dan anggota parlemen, Sabtu (19/7).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent, menegaskan bahwa hal ini akan memperkuat dominasi dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Teknologi stablecoin juga dapat memperluas akses ke ekonomi dolar sekaligus mendorong permintaan surat utang negara AS yang mendukung stablecoin.

Stablecoin dirancang untuk menjaga nilai tetap stabil, biasanya 1 banding 1 dengan dolar AS. Popularitasnya meningkat tajam, khususnya di kalangan pedagang kripto untuk memindahkan dana antar-token.

Aturan Baru

Dalam aturan baru, stablecoin wajib didukung oleh aset likuid seperti uang tunai dolar AS dan obligasi pemerintah jangka pendek. Penerbit juga diwajibkan mengumumkan komposisi cadangan mereka setiap bulan.

Pelaku industri percaya regulasi ini akan meningkatkan kredibilitas stablecoin, sehingga bank, ritel, dan konsumen lebih percaya untuk menggunakannya dalam transaksi cepat. Standard Chartered bahkan memprediksi kapitalisasi pasar stablecoin bisa naik dari 260 miliar dolar US menjadi 2 triliun dolar US pada 2028.

Pengesahan undang-undang ini menjadi hasil dari lobi panjang industri kripto yang menyumbang lebih dari 245 juta dolar US pada pemilu 2024 demi mendukung kandidat pro-kripto, termasuk Trump. Dalam pidatonya, Trump berterima kasih kepada para eksekutif kripto dan menyebut AS kini berada di garis depan industri aset digital.

Kritikan Partai Demokrat

Namun, sebagian anggota Demokrat mengkritik aturan ini karena tidak melarang perusahaan teknologi besar menerbitkan stablecoin sendiri. Mereka juga menilai seharusnya ada aturan yang lebih ketat soal anti pencucian uang dan larangan bagi penerbit asing.

“Tanpa penutupan celah hukum serta perlindungan pada infrastruktur dolar digital AS, sistem keuangan negara ini bisa menjadi surga bagi pelaku kriminal dan rezim musuh,” kata Scott Greytak dari Transparency International AS.

Bank AS Tinjau Industri Kripto

Sementara itu, sejumlah bank besar AS tengah meninjau peluang untuk masuk ke sektor kripto. Meski saat ini langkah mereka terbatas pada program uji coba dan kerja sama. Perusahaan seperti Circle dan Ripple bahkan sedang mengajukan izin bank demi menekan biaya operasional.

Aturan baru ini juga diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap surat utang jangka pendek pemerintah AS, mengingat penerbit stablecoin diwajibkan menempatkan obligasi negara sebagai cadangan aset mereka.

Trump juga terus mendorong kebijakan pro-kripto. Sebelumnya menandatangani perintah eksekutif pada Maret untuk membentuk cadangan strategis bitcoin. Ia bahkan meluncurkan koin meme bernama $TRUMP dan memiliki saham di perusahaan kripto World Liberty Financial.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

    Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini karena telah banyak murid yang menjadi korban keracunan di berbagai daerah. Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025). Adapun demonstrasi itu dilakukan oleh sekelompok ibu, anak muda, […]

  • Usai Pemberkasan Lengkap, KPK Akan Tahan Dua Anggota DPR

    Usai Pemberkasan Lengkap, KPK Akan Tahan Dua Anggota DPR

    • calendar_month Jum, 10 Okt 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menahan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Nasdem Satori dan Fraksi Gerindra Heri Gunawan. KPK menetapkan kedua anggota DPR tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dana program sosial Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa […]

  • Nadiem Makarim Tantang Kejaksaaan Agung

    Nadiem Makarim Tantang Kejaksaaan Agung

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Nadiem Makarim menantang Kejaksaan Agung untuk mengadakan pembuktian terbalik pada perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook. Usai Nadiem menantang Kejaksaan Agung, akhirnya Kejaksaan Agung menanggapi tantangan yang Nadiem berikan. Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa pihaknya siap menuruti semua proses hukum di persidangan dan menghargai hak yang Nadiem miliki sebagai seorang terdakwa. “Ya, […]

  • Dikukuhkan, Pengurus BSNPG Usul Hak Pilih Jadi Wajib Pilih

    Dikukuhkan, Pengurus BSNPG Usul Hak Pilih Jadi Wajib Pilih

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR (BSNPG) Syahmud B. Ngabalin mengusulkan perubahan diksi dan substansi terkait “Hak Pilih” menjadi “Wajib Pilih”. Menurutnya, sudah saatnya kita menegakkan sebuah sistem baru yang menempatkan rakyat bukan hanya sebagai pemegang hak, tetapi juga sebagai pemikul kewajiban. “Peningkatan partisipasi Pemilih pada agenda politik seperti PILPRES, PILEG dan PILKADA bukan […]

  • Mitra Tak Diakui, Gerai KDMP Tuban Ditutup

    Mitra Tak Diakui, Gerai KDMP Tuban Ditutup

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, resmi ditutup sehari setelah peresmiannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Penutupan ini dilakukan oleh manajemen Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pengelolaan gerai tersebut. Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Anas Al Khifni, mengatakan […]

  • mbg

    194 Pelajar di Garut Keracunan Usai Konsumsi MBG

    • calendar_month Kam, 18 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pelajar dari tingkat SD, MA, SMP hingga SMA mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis (MBG), di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Selasa (16/9/2025). Hingga Rabu (17/9) malam,  total 194 siswa terdampak. Berdasarkan data Polres Garut, 177 siswa mengalami gejala ringan. Sementara 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas […]

expand_less