Breaking News

Krisis Populasi! China Beri Subsidi Tunai untuk Kelahiran Anak

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 5 Jul 2025

menalar.id – Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak. Hal ini sebagai langkah untuk mengatasi tren penurunan angka kelahiran yang terus berlangsung selama tiga tahun terakhir.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko jangka panjang terhadap perekonomian. Terutama akibat berkurangnya jumlah penduduk usia produktif dan penurunan populasi secara keseluruhan.

Dikutip dari The Straits Times, Sabtu (5/7/2025), pemerintah China akan memberikan subsidi sebesar 3.600 yuan atau sekitar Rp8,1 juta per tahun bagi setiap anak yang lahir mulai 1 Januari 2025. Bantuan ini akan diberikan hingga anak tersebut berusia tiga tahun.

Rencana pemberian subsidi ini akan berlaku secara nasional dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membalikkan penurunan angka kelahiran. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 hanya tercatat 9,54 juta kelahiran. Angka ini turun drastis dari 18,8 juta kelahiran pada 2016, tahun saat China mencabut kebijakan satu anak.

China Pesimis Soal Angka Kelahiran

Pemerintah China telah lama menyuarakan kekhawatirannya terhadap anjloknya angka kelahiran. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini menghadapi tantangan serius akibat menyusutnya tenaga kerja dan ancaman terhadap produktivitas nasional.

Bahkan pada 2023, China kehilangan status sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, yang kini dipegang oleh India. Berdasarkan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk China bisa turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan menyusut lebih jauh hingga di bawah 800 juta pada 2100 jika tren ini tidak berubah.

Tak hanya angka kelahiran, jumlah pernikahan di China juga menurun drastis ke titik terendah dalam 50 tahun terakhir, memperparah krisis demografis yang tengah dihadapi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah pusat dan daerah terus menggulirkan berbagai kebijakan, mulai dari bantuan tunai hingga subsidi perumahan bagi keluarga muda.

Beberapa daerah di China bahkan sudah lebih dulu meluncurkan program insentif dalam skala besar. Salah satunya adalah Kota Hohhot, ibu kota Daerah Otonomi Mongolia Dalam, yang menjadi sorotan nasional pada Maret 2025 karena menawarkan insentif sebesar 50.000 yuan (sekitar Rp113 juta) untuk anak kedua dan 100.000 yuan (sekitar Rp226 juta) bagi kelahiran anak ketiga atau lebih.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • mk

    MK Terima 5 Gugatan Formil UU TNI: Sidang Legalitas Carry Over

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Mohammad Novrizal, mengatakan DPR tidak memenuhi syarat carry over (pemindahan pembahasan) saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI Perubahan. Ia sampaikan dalam kesaksian dari pihak pemohon dalam sidang pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI […]

  • Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Publik heboh setelah menemukan volume Minyakita tidak sesuai dengan takaran pada kemasan. Temuan ini pertama kali terungkap melalui video yang warganet posting di sosial media. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung menindaklanjuti dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ia menemukan Minyakita kemasan 1 liter hanya berisi 750-800 […]

  • Pemprov DKI Jakarta Bongkar Tiang Monorel, Sutiyoso Beri Tanggapan

    Pemprov DKI Jakarta Bongkar Tiang Monorel, Sutiyoso Beri Tanggapan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan instruksi untuk membongkar tang monorel yang mangkrak selama 22 tahun di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026). Pembongkaran tersebut menjadi akhir dari gagasan pada awal 2000 yang merupakan bukti ketidakpastian kebijakan pemerintah setempat. Mengutip Tempo, Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sutiyoso mengatakan bahwa ia senang akhirnya pemerintah […]

  • prabowo

    Prabowo Jalin Perjanjian Bisnis Bersama Pangeran Saudi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyepakati perjanjian antar bisnis (B-to-B) berama Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MbS) dalam pertemuan bilateral, Rabu (2/7/2025). Kesepakatan itu mencakup bidang energi bersih, industri petrokimia, dan laynana banan bakar penerbangan senilai US$27 miliar ata Rp437 triliun. Sejumlah Kerja Sama […]

  • harvard menang

    Harvard Menang Lawan Trump, Mahasiswa Asing Akan Belajar Kembali

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Harvard University menang melawan kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang melarang Harvard menerima mahasiswa asing. Pengadilan Federal Boston menetapkan keputusan ini, pada Kamis (29/5/2025). Sebelumnya, pada (22/5), Trump mengeluarkan larangan tersebut yang langsung mengancam status hukum lebih dari 5.000 mahasiswa dan peneliti internasional di Harvard. Karena hal itu, mahasiswa dan para peneliti akan […]

  • ojol

    Ojol Versi Pemerintah, Benarkah Pengemudi dan Penumpang Lebih Untung?

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah memiliki wacana untuk ciptakan aplikasi transportasi online seperti ojek daring. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Djoko menilai langkah ini dapat menghadirkan banyak keuntungan, baik bagi pengemudi maupun masyarakat. Menurutnya, aplikasi milik pemerintah lebih memungkinkan menekankan aspek sosial dibanding sekadar […]

expand_less