Breaking News

PSI Minta Pramono Tak Cepat Puas Soal Peringkat Kemacetan Jakarta

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sab, 5 Jul 2025

menalar.id- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo yang menyebut Jakarta bukan lagi kota paling macet di Indonesia, berdasarkan data indeks kemacetan dari laman TomTom Traffic.

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar tidak cepat puas. Menurutnya, meski data menunjukkan penurunan, kemacetan di Jakarta masih mengganggu, terutama saat jam-jam sibuk.

“Kemacetan tetap jadi masalah, apalagi di waktu sibuk,” ujar August, Sabtu (5/7/2025).

August menilai Pramono belum boleh berpuas diri hanya karena Jakarta turun peringkat dari daftar kota termacet. Menurutnya, kemacetan masih jadi masalah sehari-hari dan butuh solusi jangka panjang.

August menegaskan, Pramono perlu punya target jelas untuk menyelesaikan masalah kemacetan Jakarta secara tuntas, “Masyarakat tetap merasakan dampaknya yang melelahkan dari waktu ke waktu,” ujarnya.

August mengatakan beberapa titik di Jakarta yang masih sering macet parah. Salah satunya Tol Cawang, jalan dari arah Bekasi dan Bogor lewat Tol Jagorawi yang menumpuk saat masuk Tol Dalam Kota. Ia juga menyebut rute jalan Sudirman-Thamrin.

“Hal itu mengakibatkan kemacetan panjang yang jadi momok bagi orang-orang ketika berangkat dan pulang kantor setiap harinya,” katanya.

“Tidak perlu jauh-jauh, sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin yang merupakan jalan protokol juga menyaksikan kemacetan panjang setiap harinya. Malahan, kondisinya semakin parah ketika hujan turun beberapa hari ke belakang ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pramono Anung mengklaim kemacetan di Jakarta menurun, merujuk hasil survei dari layanan pemantau kemacetan TomTom Traffic.

Menurut survei TomTom Traffic, peringkat kemacetan Jakarta turun dari posisi pertama pada 2023 ke posisi kelima tahun ini.

“Sekarang nomor satu Bandung, nomor dua Medan, nomor tiga Palembang, nomor empat Surabaya, lima Jakarta,” terang Pramono.

Pramono menerangkan bahwa adanya peningkatan fasilitas kendaraan umum, termasuk adanya rute baru Transjabodetabek yang menyebabkan angka kemacetan menurun.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rumah Sri Mulyani Turut Dijarah, Saksi Ungkap Pola Mencurigakan

    Rumah Sri Mulyani Turut Dijarah, Saksi Ungkap Pola Mencurigakan

    • calendar_month Ming, 31 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Massa kembali melakukan penjarahan di rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang berlokasi di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3, Tangerang Selatan, Minggu (31/8/2025) dini hari. Penjarahan dilakukan sekitar pukul 01.00–03.00 WIB dengan terbagi menjadi dua gelombang. Salah satu staf keamanan rumah Sri Mulyani Joko Sutrisno, turut menjelaskan kronologi, dikutip dari Antara. “Gelombang pertama […]

  • DPR Siap Membahas RUU Perampasan Aset

    DPR Siap Membahas RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR siap membahas RUU Perampasan Aset setelah revisi KUHAP diselesaikan. Menurut Dasco, isi RUU Perampasan Aset banyak bersinggungan dengan UU Tipikor, KUHP, dan KUHAP. Dasco mengatakan, RUU Perampasan Aset akan menggabungkan materi dari sejumlah aturan yang ada. Ketua Baleg DPR Bob Hasan membuka opsi merevisi Program Legislasi […]

  • Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PDIP Alex Indra Lukman merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang berkeinginan menanam kelapa sawit di Papua. 

    Prabowo Ingin Tanam Sawit di Papua, PDIP Alex: “Harus Dikaji Dulu”

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PDIP Alex Indra Lukman merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menanam sawit di Papua. Tujuannya agar ekonomi Papua berkembang dengan mendorong produksi dalam negeri. Alex pun memperingati untuk meninjau kembali dampak lingkungan yang akan terjadi. Menurutnya, langkah itu perlu agar tata ruang tetap terjaga. Hutan juga harus […]

  • Eks Kepala BPHL II Medan Jadi Tersangka Korupsi Penebangan Hutan

    Eks Kepala BPHL II Medan Jadi Tersangka Korupsi Penebangan Hutan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menetapkan mantan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan Kusnadi sebagai tersangka kasus korupsi penebangan kayu di Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (14/1/2026). Korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,1 miliar. Melansir Detiksumut, Kasi Intelijen Kejari Karo Dona Martinus Sebayang menyatakan Kusnadi menerbitkan izin Sistem Informasi Penatausahaan […]

  • Wapres Gibran Soroti Peran AI dalam Atasi Kemacetan Hingga Copet

    Wapres Gibran Soroti Peran AI dalam Atasi Kemacetan Hingga Copet

    • calendar_month Sen, 5 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan (AI) berhasil membantu mengurai kemacetan selama arus mudik Lebaran dan mendeteksi tindak kriminal di transportasi umum. Ia menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam acara Creative Job Opportunity with AI di Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Jumat (3/5/2025). AI Bantu Kelancaran Arus Mudik Gibran mencontohkan […]

  • Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan ke seluruh wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku di kawasan Bandung Raya. Dedi menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi menerbitkan surat […]

expand_less