Breaking News

Fadli Zon Pertanyakan Bukti, Korban dan Aktivis Bangkitkan Ingatan Tragedi Mei 1998

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 15 Jun 2025

menalar.id,. – Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal tragedi pemerkosaan massal dalam tragedi mei 1998 memicu gelombang kritik. Ia menyebut insiden itu sebagai sekadar rumor, sebuah pernyataan yang langsung memantik kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil hingga warganet.

Fadli mengemukakan pandangannya dalam wawancara bersama jurnalis senior IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, yang membahas proses penulisan ulang sejarah. Dalam perbincangan tersebut, Fadli menegaskan bahwa narasi tentang pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa yang selama ini berkembang luas, tidak memiliki bukti kuat untuk dimasukkan dalam sejarah resmi Indonesia.

“Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu?” kata Fadli Zon dalam wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube IDN Times pada Rabu, (11/6/2025).

Ucapan tersebut segera memicu reaksi publik yang luas. Kontroversi ini membangkitkan kembali ingatan kolektif masyarakat atas babak kelam dalam sejarah reformasi.

Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa 13–15 Mei 1998 yang dibentuk beberapa bulan setelah kerusuhan terjadi, mayoritas korban kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998 berasal dari perempuan etnis Tionghoa. Meski begitu, TGPF mencatat bahwa kekerasan dalam peristiwa tersebut tidak hanya menimpa etnis Tionghoa, tetapi juga kelompok lainnya. Namun, kekerasan seksual secara khusus paling banyak dialami oleh perempuan Tionghoa dari berbagai lapisan kelas sosial.

Hingga 3 Juli 1998, sebanyak 168 orang telah melaporkan diri sebagai korban pemerkosaan dan pelecehan seksual massal. Dari jumlah itu, TGPF berhasil memverifikasi 85 perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender.

Dalam laporan tersebut, tim merinci jenis kekerasan yang dialami: 52 korban mengalami pemerkosaan, 14 orang menjadi korban pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 orang mengalami serangan atau penganiayaan seksual, dan sembilan lainnya menjadi korban pelecehan seksual.

Saat era reformasi 1998, Fadli Zon bukan lagi mahasiswa, melainkan sudah duduk menjadi anggota Dewan. Di pengujung masa pemerintahan Orde Baru, Fadli Zon adalah anggota MPR dari utusan golongan pemuda (1997-1999).

Laporan tersebut memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota besar dunia. Para demonstran menuntut agar pemerintah Indonesia mengusut tuntas kasus ini. Aksi-aksi protes tercatat terjadi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Boston, Beijing, Bangkok, hingga Hongkong. Saat itu, para demonstran menggelar aksi di luar pagar kedutaan.

Di Taipei, sejumlah aktivis perempuan, politisi, ekonom, dan akademisi bersatu mendesak pemerintah Taiwan agar menjatuhkan sanksi ekonomi kepada pemerintah Indonesia. Tokoh perempuan Taiwan, Huang Selling, menyerukan bahwa pemerkosaan massal terhadap kelompok etnis mana pun tidak boleh dibiarkan tanpa ganjaran yang setimpal.

Sementara itu, aksi protes di Hongkong bahkan sempat berlangsung panas. Massa melempari gerbang Konsulat Jenderal RI dengan telur busuk. Kepala Bidang Penerangan Konsulat, Suhadi, mengonfirmasi bahwa unjuk rasa terkait pemerkosaan Mei 1998 memang terjadi di wilayah tersebut. Antara pertengahan Juli hingga akhir Agustus 1998, tercatat 17 kali demonstrasi yang melibatkan total sekitar 4.000 peserta.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Habiburokhman: Revisi KUHAP Bisa Saja Batal

    Habiburokhman: Revisi KUHAP Bisa Saja Batal

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menyebut revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa saja batal disahkan. Menurutnya, proses revisi ini bergantung pada seberapa kuat aspirasi publik yang menolak. “Bisa saja RUU KUHAP tidak jadi disahkan. Hal tersebut bisa terjadi (jika) para penolak KUHAP berhasil meyakinkan para pimpinan partai untuk membatalkan pengesahan KUHAP,” […]

  • KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan tambahan anggaran hampir Rp1 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (7/7). Menurut Afif, tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar itu dibutuhkan untuk dua hal utama, yaitu membiayai belanja pegawai dan sejumlah program strategis yang belum tercover dalam pagu […]

  • Yusril: Wapres Gibran Tidak Akan Berkantor di Papua

    Yusril: Wapres Gibran Tidak Akan Berkantor di Papua

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, walaupun ditugaskan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, Rabu (9/7/2025). Yusril menjelaskan pemerintah akan menempatkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua secara permanen di Papua. Badan ini dibentuk untuk […]

  • Pelajar Tewas di Matraman Gegara Lubang di Jalan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

    Pelajar Tewas Gegara Jalan Berlubang di Matraman, Siapa yang Bertanggung Jawab?

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Seorang pelajar meninggal usai melewati lubang di jalan saat mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (9/2/2026) pagi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.00 WIB, saat kondisi lalu lintas di kawasan tersebut masih relatif sepi. Warga sekitar pertama kali melihat korban dengan kondisi tergeletak di jalan dengan menggunakan seragam sekolah tanpa […]

  • Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintahannya sedang menyusun aturan terkait larangan penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Ia menegaskan bahwa ondel-ondel merupakan warisan budaya Betawi yang seharusnya hanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, bukan untuk kegiatan mengamen di jalanan. “Kami sedang menggodok untuk (aturan) itu. Saya akan mengeluarkan Pergub bahwa ondel-ondel sebagai salah […]

  • Columbia

    Imbas Pro-Palestina, Columbia Bayar Rp3,6 Triliun ke Pemerintah AS

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Universitas Columbia telah menyetujui pembayaran lebih dari US$220 juta (Rp3,6 triliun) kepada pemerintahan Presiden Donald Trump. Pembayaran ini merupakan bentuk kompensasi untuk mengembalikan pendanaan federal di bidang riset yang sebelumnya ditangguhkan. Hal ini, dilakukan karena kekhawatiran pemerintah terkait meningkatnya kasus antisemitisme di lingkungan kampus. Alasan lain, kampus menegaskan komitmen untuk terciptanya atmosfer universitas […]

expand_less