Breaking News
search
Nasional

Sengketa Kepemilikan Pulau Aceh-Sumut, DPR Percaya Prabowo

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
Sengketa Kepemilikan Pulau Aceh-Sumut, DPR Percaya Prabowo

menalar.id-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menangani penyelesaian sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara (Sumut).

Sufmi mengonfirmasi bahwa timnya sudah menghubungi Presiden Prabowo Subianto mengenai sengketa kepemilikan pulau antara Aceh dengan Sumatra utara.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ungkapnya, Sabtu (14/6).

Menurutnya, Presiden memiliki upaya dan langkah yang tepat menangani kasus ini. Ia meyakini jika Kepala negara mampu sebagai pemimpin penyelesaian kasus sengketa ini.

Ketua Harian Partai Gerindra ini juga menyatakan, Prabowo menargetkan keputusan akhir terkait status kepemilikan keempat pulau tersebut akan segera diambil.

Sebelumnya, polemik  kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumut muncul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) yang resmi tercatat di wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Keputusan ini medatangi protes keras dari Pemerintah Aceh yang  bersikeras  keempat pulau tersebut adalah bagian dari wilayahnya. Baru-baru ini, Kemendagri mengungkapkan akan meninjau kembali status kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumut pada Selasa (17/6).

  • Penulis: Nisrina
Tags

Artikel Terkait

Pemerintah Tetapkan Aturan Pembatasan Medsos Bagi Anak
Nasional

Pemerintah Tetapkan Aturan Pembatasan Medsos Bagi Anak

  • calendar_month Ming, 8 Mar 2026
  • account_circle Farrel Aditya
  • 0Komentar

menalar.id,.- Pemerintah menetapkan anak berusia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform media sosial berisiko tinggi. Ketentuan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 turunan dari PP TUNAS. Dikutip laman resmi Komdigi, implementasi pembatasan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026. Dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, […]

Menkes Budi Gunadi: Kenaikan Iuran BPJS Hanya Berdampak pada Kelas Menengah ke Atas
Nasional

Menkes: Kenaikan Iuran BPJS Hanya Untuk Kelas Menengah-Atas

  • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke atas. “Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Rabu (25/2/2026). Budi menjelaskan saat ini BPJS Kesehatan menghadapi […]

menalar.id,. - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Mulanya, Prabowo meninjau sejumlah dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanamana hidroponik milik polri. Peresmian 1.179 Dapur MBG Kemudian, Prabowo turut berinteraksi dengan beberapa SPPG Polri di sejumlah daerah. Dalam peresmian tersebut, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, seperti: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan Menteri Koordinator PMK Pratikno Mensesneg Prasetyo Hadi Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pihaknya memiliki target pembangunan SPPG sebanyak 1.500 di seluruh Indonesia pada 2026. Dengan target tersebut, polri kini memiliki peran besar dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, muncul pertanyaan mendasar, bolehkah polri sebagai institusi penegak hukum dapat mengelola SPPG atau dapur umum MBG? Apakah Polri Dapat Mengelola Dapur MBG? Menurut Undang-Undang Pasal 14 Nomor 2 Tahun 2002 polri memiliki tanggung jawab, antara lain: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Peraturan Presiden (PP) Pasal 19 ayat (1) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menyebut jika BGN dapat bekerja sama denga instansi pemerintah, perseroan terbatas, perseroan perorang, Koperasi, BUM Desa, BUMN, BUMD, atau badan usaha berbadan hukum lainnya. Kemudian juga persekutuan komanditer atau badan usaha tidak berbadan hukum lainnya, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta yayasan atau lembaga organisasi atau kemasyarakatan berbadan hukum lainnya. Apabila mengacu pada dua peraturan tersebut, polri tidak melanggar karena hal itu masuk ke dalam pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah. Meski demikian, hal ini mengkhawatirkan sebab proses pemantauannya sulit dan tertutup. Respons Pakar Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa turut merespons kekhawatiran tersebut, Ia menjelaskan secara normatif, selain sebagai intervensi gizi, program MBG juga mendorong partisipasi UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat desa. "Ketika aktor politik lokal menjadi pelaksana langsung, terjadi deviasi fungsi yang mana dari pengawasan menjadi eksekusi. Ini bertentangan dengan prinsip separation of roles dalam tata kelola publik," tegasnya, Selasa (16/9/2025) melansir dari Inilah.com. Ia menilai apabila ada dominasi dari instansi hukum dan elite politik semacam ini, maka berisiko menciptakan rent-seeking behavior. Maksudnya, keputusan alokasi tidak lagi berbasis efisiensi atau keadilan, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok. "Akibatnya dapat menghambat inklusi UMKM dan melemahkan efek ekonomi berganda, yang seharusnya dihasilkan oleh program MBG," pungkas Herry. Konflik Dapur MBG Milik Polri Sebelumnya, sejumlah masyarakat melaporkan jika polri melakukan "pencaplokan" kuota ke sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan dapur MBG yang masyarakat kelola. Dapur MBG yang masyarakat kelola beralasan pihaknya harus mencari sekolah lain dengan jarak tempuh lebih jauh. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini membenarkan hal tersebut. "Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes," ucap Yahya. Beberapa hari kemudian, Yahya memberi klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Polri. Ia menilai, sikap Polri tak bukan karena kondisi dapur MBG Polri jauh lebih layak dan dapat menjadi contoh. "Pernyataan saya di rapat Komisi IX pada RDP bersama BGN sebelumnya saya luruskan. Saya memohon maaf kepada polri atas kekeliruan tersebut. SPPG Polri terbukti memiliki standar yang back dan menjadi mitra yang dapat diandalkan," Sambungnya. Yahya memuji dapur MBG Polri yang memiliki standar baik, mulai dari bangunan permanen, peralatan dapur lengkap, hingga kendaraan distribusi sendiri.
Nasional

1.179 SPPG! Bolehkah Polri Kelola Dapur MBG?

  • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Mulanya, Prabowo meninjau sejumlah dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanamana hidroponik milik polri. Peresmian 1.179 Dapur MBG Kemudian, Prabowo turut berinteraksi dengan beberapa SPPG Polri di sejumlah […]

BPJS Kesehatan
Nasional

Final! Pemerintah Sepakat Tanggung Iuran BPJS Kes Selama 3 Bulan

  • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – DPR RI telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah untuk membahas polemik penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang belakangan menuai sorotan publik, Senin (9/2/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi pemimpin. DPR turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Keuangan […]

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional
    Regional

    DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak pemerintah agar menetapkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi status darurat bencana nasional, pada Kamis (27/11/2025). Permintaan tersebut muncul karena besarnya dampak yang terjadi di Aceh dan sekitarnya. DPR menegaskan bahwa banjir di tiga provinsi itu sudah memenuhi kriteria […]

  • Kaesang: Percuma Punya Elektibilitas Tinggi, tapi Enggak Punya Isi Tas
    Nasional

    Kaesang: Percuma Punya Elektibilitas Tinggi, tapi Enggak Punya Isi Tas

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan pernyataan yang mencengangkan dalam Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) PSI Sulawesi Tengah di Palu, pada Rabu (19/11/2025). “Teman-teman, saya ingin Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di Pemilu. Jadi, saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga, turun ke masyarakat,” ujarnya, mengutip kompas.com.  […]

  • Eddy Hiariej Siap Debat RKUHAP dengan Aktivis HAM Haris Azhar Besok
    Politik

    Eddy Hiariej Siap Debat RKUHAP dengan Aktivis HAM Haris Azhar Besok

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Eddy Hiariej akan berdebat secara langsung dengan aktivis HAM Haris Azhar dalam forum publik membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Forum debat ini digelar oleh Social Movement Institute (SMI) dan akan berlangsung di Auditorium Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Jalan Cik Di Tiro, […]

  • Kejagung Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Nadiem
    Hukum

    Kejagung Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Nadiem

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada aktivitas memperkaya diri sendiri, melainkan juga dapat mencakup upaya memperkaya pihak lain. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, yang menyangkal adanya aliran dana kepada kliennya dalam kasus dugaan korupsi […]

  • Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook
    Hukum

    Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Senin (12/1/2026). Nadiem terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Melansir Kompas, Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia meminta agar […]

  • Haedar Nashir: Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Komitmen Nyata, Bukan Sekadar Seremonial
    Nasional

    Haedar Nashir: Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Komitmen Nyata, Bukan Sekadar Seremonial

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen nilai dan moral kebangsaan, bukan sekadar acara seremonial belaka. Pernyataan ini ia sampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (1/6/2025). “Jadikan momentum kelahiran Pancasila sebagai komitmen nilai dan moral kebangsaan untuk merefleksikan […]

Terpopuler

Maaf, saat ini belum tersedia post untuk ditampilkan.

Terbaru

KontraS
Politik

Kondisi Andrie KontraS Sudah Stabil Pasca Operasi Mata

  • calendar_month Sel, 17 Mar 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) melaporkan kondisi Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus (27) saat ini telah stabil. Sebelumnya ia menjalani berbagai tindakan medis pascateror penyiraman air keras yang terjadi pada pertengahan pekan lalu. Tim medis RSCM menangani kondisi tersebut dengan melakukan pembersihan jaringan yang […]

Pemerintah Tetapkan Aturan Pembatasan Medsos Bagi Anak
Nasional

Pemerintah Tetapkan Aturan Pembatasan Medsos Bagi Anak

  • calendar_month Ming, 8 Mar 2026
  • account_circle Farrel Aditya
  • 0Komentar

menalar.id,.- Pemerintah menetapkan anak berusia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform media sosial berisiko tinggi. Ketentuan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 turunan dari PP TUNAS. Dikutip laman resmi Komdigi, implementasi pembatasan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026. Dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, […]

Harga BBM akan Melonjak Imbas Konflik Timur Tengah
Ekonomi

Harga BBM akan Melonjak Imbas Konflik Timur Tengah

  • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
  • account_circle Farrel Aditya
  • 0Komentar

menalar.id,.- Konflik yang terjadi di Timur Tengah dapat berdampak pada melonjaknya harga  bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. “Otomatis (harga BBM) akan naik, sama seperti saat perang Ukraina, tetapi kan kali ini suplai dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak) juga meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya, dikutip Tempo, Senin (2/2/2026). Airlangga menjelaskan tiga dampak […]

Iran hadapi krisis usai Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan yang Israel bersama Amerika Serikat (AS) lakukan, pada Sabtu (28/2/2026) dini hari.
Internasional

Iran Alami Krisis Usai Diserang, Siapa Pengganti Ali Khamenei?

  • calendar_month Ming, 1 Mar 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Iran hadapi krisis usai Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan yang Israel bersama Amerika Serikat (AS) lakukan, pada Sabtu (28/2/2026) dini hari. Karena hal itu, Presiden Iran, ketua pengadilan, dan anggota Dewan Wali Iran sementara mengambil alih tugas Pemimpin Tertinggi selama masa transisi. “Presiden, ketua pengadilan, dan seorang anggota Dewan Wali akan […]

Media Iran Fars News Agency mengumumkan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei telah meninggal dunia. Serangan gabungan pasukan Israel dan Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (28/2/2026) malam disebut menjadi penyebab kematiannya.
Internasional

Israel Bunuh Pemimpin Ali Khamenei, Iran: “Kami Akan Balas!”

  • calendar_month Ming, 1 Mar 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Media Iran Fars News Agency mengumumkan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei telah meninggal dunia. Saat itu, Khamenei berada di kantornya sambil etap mengemban tugasnya sebagai pemimpin. Serangan gabungan pasukan Israel dan Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (28/2/2026) pagi disebut menjadi penyebab kematiannya. Dalam pernyataannya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyampaikan kabar duka cita […]

Jaksa Tuntut Delpedro 2 Tahun, Proses Hukum Dinilai Cederai Demokrasi
Hukum

Jaksa Tuntut Delpedro 2 Tahun, Prosesnya Dinilai Cederai Demokrasi

  • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Jaksa menuntut Delpedro Marhaen dan tiga terdakwa lain dalam perkara demonstrasi Agustus 2025 dengan pidana penjara selama dua tahun, Jumat (27/2/2026). Menanggapi tuntutan tersebut, Delpedro menegaskan ancaman hukuman itu tidak membuat mereka takut. Ia menilai argumentasi jaksa penuntut umum tidak selaras dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Karena itu, ia menyampaikan kekecewaannya atas […]

Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses anggota polisi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.
Hukum

Kasus Affan Belum Tuntas! Delpedro Desak Dua Polisi Dihukum

  • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses anggota polisi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Perlu diingat, Affan tewas setelah kendaraan taktis Brimob melindasnya dalam demonstrasi pada Agustus tahun lalu di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Delpedro menegaskan aparat tidak boleh menerapkan standar ganda dalam penegakan […]

Menkes Budi Gunadi: Kenaikan Iuran BPJS Hanya Berdampak pada Kelas Menengah ke Atas
Nasional

Menkes: Kenaikan Iuran BPJS Hanya Untuk Kelas Menengah-Atas

  • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke atas. “Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Rabu (25/2/2026). Budi menjelaskan saat ini BPJS Kesehatan menghadapi […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Hukum

KPK Kembali Panggil Budi Karya, Sebut Terima Uang Pelicin

  • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo lebih dulu menjelaskan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Budi yang pada saat itu ia juga membawahi DJKA. “Dalam perkara suap proyek di DJKA, penyidik […]

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengirim pasukan TNI ke Gaza, Palestina dalam waktu dekat. Ia memperkirakan pengerahan tersebut berlangsung dalam 1–2 bulan ke depan dengan jumlah sekitar 8.000 prajurit.
Internasional

Prabowo Janji Bakal Kirim delapan ribu TNI ke Gaza

  • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengirim pasukan TNI ke Gaza, Palestina dalam waktu dekat. Ia memperkirakan pengerahan tersebut berlangsung dalam 1–2 bulan ke depan dengan jumlah sekitar 8.000 prajurit. “Mungkin tidak lama, 1-2 bulan lagi,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui setelah Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (KTT BoP) Gaza […]

expand_less