Breaking News

UU TNI Jadi Dalih? Polisi dan Aparat Jadi Ujung Tombak Pembungkaman Jurnalis

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 29 Mar 2025

menalar.id,. – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengecam keras tren peningkatan kekerasan dan intimidasi terhadap perusahaan media dan jurnalis di Indonesia dalam dua pekan terakhir. AMSI mengkhawatirkan kebebasan berekspresi dan demokrasi akan semakin terancam jika pemerintah tidak segera mengungkap pelaku intimidasi terhadap pers.

AMSI meyakini serangkaian intimidasi, termasuk serangan digital dan kekerasan terhadap jurnalis, telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menebarkan ketakutan, rasa tidak aman, dan memicu self-censorship di kalangan redaksi media.

Serangan terhadap Jurnalis Saat Meliput Protes UU TNI

“Serangkaian insiden ini merupakan upaya sistematis untuk membungkam media dan jurnalis, agar tidak lagi memberitakan kesalahan dan pelanggaran yang terjadi di sekeliling kita,” kata Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, dalam keterangan resminya, Jumat (28/3/2025).

Sejumlah media melaporkan terjadinya kekerasan fisik, serangan digital, ancaman, dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil atas pengesahan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 34 Tahun 2004.

Pada 20 Maret 2025, saat DPR mengesahkan revisi UU TNI, AMSI menerima laporan kekerasan fisik dan psikis terhadap jurnalis peliput. Di Jakarta, jurnalis IDN Times dan pers kampus Suara Mahasiswa UI menjadi korban pemukulan dan intimidasi saat meliput demonstrasi.

Tidak berhenti di Jakarta, dua jurnalis dari BeritaJatim.com dan Suara Surabaya juga menjadi sasaran kekerasan aparat saat meliput demonstrasi di Surabaya pada 24 Maret 2025.

“Hasil liputan mereka, berupa foto dan video, dihapus aparat secara paksa. Padahal mereka baru saja mengabadikan serangkaian kekerasan yang dilakukan polisi pada demonstran. Foto dan video mereka adalah bukti hukum yang dibutuhkan untuk menjatuhkan sanksi pada polisi yang menggunakan kekerasan berlebihan untuk menangani aksi unjuk rasa,” ungkapnya.

Di hari yang sama, tiga jurnalis di Sukabumi dan Bandung dari Kompas.com, DetikJabar, dan VisiNews juga mengalami intimidasi saat meliput aksi protes mahasiswa. Mereka disergap polisi dan dipaksa menghapus rekaman.

Sehari kemudian, delapan pers mahasiswa di Malang juga mengalami kekerasan dari polisi saat meliput demonstrasi penolakan revisi UU TNI.

Ancaman terhadap Kebebasan Pers

Pada 19 Maret 2025, kantor Tempo di Jakarta menerima kiriman kepala babi disertai ancaman ke akun Instagram Tempo. Ancaman ini diduga bertujuan menghentikan pemberitaan kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Teror berlanjut dengan serangan digital ke akun WhatsApp keluarga jurnalis Tempo dan pengiriman paket berisi enam tikus tanpa kepala.

“Jika dibiarkan, maka era pers bebas yang diperjuangkan pada era Reformasi 1998, akan lenyap, berganti menjadi pers yang hanya melaporkan narasi tunggal pemerintah,” ungkap Maryadi.

Pentingnya Penegakan Hukum dan Perlindungan Jurnalis

Wahyu Dhyatmika menegaskan Indonesia memiliki UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers. Mekanisme hukum seperti hak jawab dan mediasi melalui Dewan Pers tersedia untuk penyelesaian tanpa kekerasan.

“Langkah-langkah di luar mekanisme hukum, termasuk intimidasi dan serangan fisik, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi yang sehat,” kata Sekjen AMSI, Maryadi.

“Kejelasan dan transparansi dalam penegakan hukum akan menjadi faktor krusial dalam mencegah eskalasi lebih lanjut dan memberikan rasa aman bagi jurnalis serta pelaku industri media,” tegas Maryadi.

AMSI merekomendasikan:

1. Polisi harus mengusut tuntas pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, termasuk dalang pengiriman bangkai ke kantor Tempo.

2. Pemerintah harus menjamin keamanan jurnalis dan pekerja media.

3. Perusahaan media harus memperkuat sistem keamanan digital dan keselamatan jurnalis di lapangan.

“Sebagai organisasi yang menaungi 400 lebih perusahaan media siber di Indonesia, AMSI berkomitmen untuk terus mendukung anggotanya dalam menghadapi masa yang sulit ini,” tutup Maryadi.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Insiden Lempar Mikrofon di Kemenag NTB, DPR: Tak Pantas bagi Pejabat Publik

    Insiden Lempar Mikrofon di Kemenag NTB, DPR: Tak Pantas bagi Pejabat Publik

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Video Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Zamroni Aziz, viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi 28 detik itu, Zamroni terlihat melempar tiang mikrofon seusai acara pelantikan Kepala Kemenag Dompu, Najamuddin, Jumat (19/9/2025). Video tersebut sempat disiarkan langsung lewat kanal YouTube resmi Kemenag NTB. Zamroni yang mengenakan jas biru dan peci […]

  • Khawatirkan Premanisme, Ormas Adat Tarakan Aksi Tolak GRIB Jaya

    Khawatirkan Premanisme, Ormas Adat Tarakan Aksi Tolak GRIB Jaya

    • calendar_month Rab, 14 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Organisasi masyarakat (Ormas) adat lokal Kota Tarakan, Kalimantan Utara, menolak keras kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga membawa aroma premanisme. Aliansi ormas adat setempat akan menggelar aksi damai pada Sabtu (17/5/2025), untuk menyampaikan aspirasi mereka. Peserta aksi akan berkumpul di Balai Adat Keramat pukul 09.00 WITA, kemudian bergerak menuju […]

  • mbg

    Pemerintah Minta Maaf dan Janji Evaluasi Besar-Besaran Program MBG

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, akhirnya angkat suara mengenai maraknya kasus keracunan yang menimpa pelajar di berbagai daerah akibat konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran. “Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi […]

  • KPK Sebut Keterangan Ustaz Khalid Penting Soal Kuota Haji

    KPK Sebut Keterangan Ustaz Khalid Penting Soal Kuota Haji

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- KPK menyebut keterangan dari Ustaz Khalid Basalamah sangat membantu dalam proses klarifikasi soal kuota haji, Senin (23/6). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Ustaz Khalid bersikap kooperatif dan memberikan keterangan penting yang membantu tim penyelidik, Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam. “Yang bersangkutan bersikap kooperatif, menyampaikan informasi-informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim sehingga ini tentu […]

  • Kejagung Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Nadiem

    Kejagung Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Nadiem

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada aktivitas memperkaya diri sendiri, melainkan juga dapat mencakup upaya memperkaya pihak lain. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, yang menyangkal adanya aliran dana kepada kliennya dalam kasus dugaan korupsi […]

  • Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

    Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

    • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran menterinya untuk menghapus kebijakan kuota impor, khususnya untuk komoditas vital yang menyangkut hajat hidup rakyat. Instruksi ini telah disampaikan langsung kepada Menko, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Ketua DEN Luhut Pandjaitan. Kebebasan Impor Daging Sapi Salah satu komoditas yang langsung terkena dampak kebijakan ini […]

expand_less