Minggu, 14 Des 2025

Usai Pemberkasan Lengkap, KPK Akan Tahan Dua Anggota DPR

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Jum, 10 Okt 2025

menalar.id.,-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menahan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Nasdem Satori dan Fraksi Gerindra Heri Gunawan. KPK menetapkan kedua anggota DPR tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dana program sosial Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menyampaikan bahwa proses penyidikan masih diproses hingga kini yang fokus pada Satori dan Heri Gunawan. Ia juga mengatakan bahwa KPK masih perlu melengkapi dokumen dari saksi pendukung dalam kasus mereka, sebelum nantinya dilakukan penahanan.

“Nanti tentu kami akan update jika sudah dilakukan penahanan,” kata Budi kepada wartawan, pada Kamis (9/10/2025).

Budi menuturkan bahwa proses penyidikan tetap intensif berjalan melalui pemeriksaan pada sejumlah saksi dari berbagai kalangan. Salah satu diantara saksi yang telah diperiksa adalah istri tersangka, Satori.

Disamping itu, jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka masih menunggu penyesuaian waktu dari tim penyidik.

Selama tahap penyidikan, KPK menyita sejumlah aset yang digadang merupakan hasil korupsi. Kini, barang-barang tersebut telah diamankan sebagai barang bukti.

KPK resmi menginformasikan identitas dua orang tersangka dalam perkara ini pada Kamis (7/8/2025). Kedua tersangka, yakni Heri Gunawan alias Hergun selaku anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra serta Satori selaku anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Nasdem.

Dalam persoalannya, Satori menugaskan orang kepercayaannya, sedangkan Hergun menugaskan tenaga ahli untuk menyusun dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 8 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Satori dan empat yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Hergun.

Selain BI dan OJK, Hergun dan Satori juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi XI DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya.

Sejak 2021-2023, yayasan-yayasan yang dikelola oleh Hergun dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja, tetapi tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial.

 

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • banjir

    BNPB: Banjir Bali Sudah Surut, Selanjutnya Rehabilitas Wilayah

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, meyakinkan bahwa banjir di Bali yang sempat meluas kini telah sepenuhnya surut, pada Sabtu (13/9/2025). Tahap penanganan bencana pun resmi beralih ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Suharyanto, banjir yang mencuat sejak (10/9) telah dinyatakan selesai, lantaran tidak ada lagi genangan air di seluruh […]

  • TPNPB OPM Larang Pengibaran Merah Putih di Papua Jelang 17 Agustus

    TPNPB OPM Larang Pengibaran Merah Putih di Papua Jelang 17 Agustus

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) menyampaikan larangan pengibaran bendera merah putih di wilayah Papua pada 17/8/2025. Juru bicara markas pusat TPNPB OPM, Sebby Sambom, menegaskan bahwa masyarakat di Papua hanya diperbolehkan mengibarkan bendera Bintang Kejora dan melaksanakan upacara pada 1/12, bukan […]

  • BRICS

    BRICS Desak Reformasi IMF dan Akhiri Dominasi Barat

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – BRICS menyerukan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF), termasuk perubahan sistem kuota dan penghentian tradisi penunjukan orang Eropa sebagai pemimpin lembaga tersebut. Seruan itu tertuang dalam pernyataan bersama para menteri keuangan BRICS setelah pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025). BRICS menekankan perlunya perbaikan representasi regional dalam kepemimpinan IMF. Mereka menilai sistem pasca-Perang […]

  • irlandia

    Irlandia Minta Israel dan Negara Pemasok Senjata Dikeluarkan dari PBB

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Irlandia menyerukan agar Israel beserta negara-negara pendukung yang memasok senjata kepadanya dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan ini disampaikan Presiden Irlandia Michael Higgins, menyusul laporan tim ahli independen di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyimpulkan Israel melakukan tindakan genosida di Jalur Gaza. “Dokumen itu sangat penting. Ketua kelompok kerja tersebut […]

  • demo

    Demo 25 Agustus! Ini 9 Tuntutan Massa yang Dilayangkan

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ratusan massa menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senin (25/8/2025). Para demonstran mulai berdatangan sekitar pukul 11.00 WIB dan memenuhi jalan Gatot Subroto, dikutip dari CNBC Indonesia. Kemudian, sekitar pukul 12.40 WIB, polisi mulai membubarkan massa menggunakan water cannon setelah massa aksi bergeser dari gerbang utama DPR di jalan Gatot Subroto menuju […]

  • Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait tuduhan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

    Luhut Penyebab Banjir Sumatera? Jubir Angkat Bicara

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait tuduhan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Melalui juru bicaranya Jodi Mahardi, Luhut secara tegas membantah seluruh tudingan tersebut. Ia menolak dikaitkan dengan perusahaan yang belakangan publik anggap sebagai penyebab banjir besar di Pulau Sumatra. “Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut […]

expand_less