Trump Minta Rp16,7 Triliun untuk BoP, Menkeu: “Kemungkinan dari APBN”
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month Kam, 29 Jan 2026
menalar.id,. – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kemungkinan negara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk iuran ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Adapun jumlah dana yang akan diberikan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.
Meski demikian, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan arahan resmi terkait mekanisme pembayaran iuran itu.
“Kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” kata Purbaya, Kamis (29/1/2026).
Sedangkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan iuran Dewan Perdamaian sebagai upaya mendukung proses rekonstruksi di Gaza, Palestina.
“Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugino di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Sugiono menjelaskan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembiayaan rekonstruksi tersebut karena ikut terlibat sebagai anggota Dewan Perdamaian. Partisipasi tersebut memberikan keuntungan berupa status keanggotaan tetap dalam Dewan Perdamaian.
“Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap,” sebut Sugiono.
Meski demikian, Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban bagi negara anggota Dewan Perdamaian untuk membayar iuran. Ia menyebut Dewan Perdamaian dibentuk sebagai bagian dari upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di Palestina.
“Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina,” kata Sugiono.
Dewan Perdamaian Buatan Trump
Sebelumnya, Trump resmi menciptakan dan membuka founding members untuk Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Trump mengakui mengundang 60 negara untuk bergabung.
Namun, hanya sekitar 20 negara yang menerima undangan tersebut dan resmi menjadi anggota pendiri dengan syarat memberikan iuran. Adapun tujuan dewan ini untuk merekontruksi wilayah gaza, bahkan Trump menyebut misinya dengan “new gaza”.
Berikut daftar negara yang bergabung:
- Argentina
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Belarus
- Mesir
- Hungaria
- Indonesia
- Yordania
- Kazakhstan
- Kosovo
- Maroko
- Pakistan
- Qatar
- Arab Saudi
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Uzbekistan
- Vietnam
Sementara itu, negara-negara yang menolak bergabung untuk saat ini adalah:
- Prancis
- Norwegia
- Slovenia
- Swedia
Adapun negara dan entitas yang telah diundang namun belum menyatakan komitmen antara lain:
- Inggris
- China
- Kroasia
- Jerman
- Italia
- Komisi Eksekutif Uni Eropa
- Paraguay
- Rusia
- Singapura
- Ukraina
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
