Minggu, 14 Des 2025

Sejumlah BEM Mundur dari BEM SI, Protes Nuansa Politik

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Rab, 30 Jul 2025

menalar.id – Setelah Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan digelar pada 19/7/2025 lalu, sejumlah BEM dari berbagai kampus satu per satu memutuskan keluar dari aliansi tersebut. Dengan alasan forum yang seharusnya menjadi wadah independen gerakan mahasiswa justru dinilai sarat kepentingan politik, terutama setelah hadirnya pejabat pemerintah dalam agenda itu.

Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto menyebut bahwa keputusan untuk mundur diambil karena forum munas kali ini penuh dengan nuansa politik dan manuver yang dinilai mengganggu arah gerakan. “Kehadiran elite politik dan aparat keamanan mencederai independensi gerakan mahasiswa,” kata Tiyo dalam keterangannya.

Tak hanya UGM, BEM Universitas Diponegoro (Undip) juga mengambil langkah serupa. Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq menyampaikan bahwa dinamika politik praktis sangat terasa dalam forum tersebut. “Alih-alih menjadi ruang dialektika untuk perjuangan rakyat dan menggagas kemajuan bangsa, forum itu berubah menjadi arena konflik penguasa,” ujarnya.

BEM KM Universitas Islam Sultan Agung juga turut mundur. Presiden BEM-nya, Wiyu Ghaniy Allatif Yudistira menilai forum tersebut tidak mencerminkan semangat gerakan mahasiswa karena lebih banyak membicarakan kepentingan dibanding substansi. “Forum munas jauh dari nilai moralitas mahasiswa,” ucapnya.

Sikap senada datang dari BEM Universitas Tanjungpura. Presiden Mahasiswa Muhammad Najmi Ramadhan menekankan pentingnya kemandirian dalam gerakan mahasiswa. “Gerakan mahasiswa harus berpijak pada kemandirian,” katanya.

BEM KM Universitas Tidar juga tidak diam. Ketua BEM-nya, Achmad Rizky Airlangga menyebut forum Munas ke-18 ini terlalu kental dengan praktik politik yang tidak sejalan dengan semangat perjuangan mahasiswa. “Ini komitmen kami untuk menjaga arah serta muruah gerakan rakyat yang seharusnya,” ujarnya.

Terbaru, lima BEM kampus dari Bali juga ikut mundur pada Rabu (30/7/2025). Mereka berasal dari BEM PM Universitas Udayana, BEM Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, BEM PM Universitas Pendidikan Nasional, BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan BEM STIKES Bina Usada.

Kelima BEM ini mengungkapkan keberatan karena adanya oknum yang mengklaim suara forum secara sepihak. Menurut mereka, hal itu mencederai kedaulatan organisasi. “Maka sikap tegas dan terang yang dapat kami ambil ialah menyatakan pengunduran diri dari aliansi BEM SI Kerakyatan,” kata Ketua BEM PM Universitas Udayana I Wayan Arma Surya.

Ia menegaskan bahwa pengunduran diri ini bukan bentuk lari dari dinamika. “Ini adalah pernyataan moral bahwa ketika demokrasi disalahgunakan, kami memilih keluar dengan kepala tegak,” ucapnya.

Meski begitu, tak semua memilih pergi. BEM SI wilayah Sulawesi justru tetap bertahan. Koordinator Wilayah Sulawesi Nabil Al Mahmud, menyebut perbedaan pandangan dalam forum adalah hal wajar dan seharusnya tidak jadi alasan untuk meninggalkan perjuangan.

“Langkah keluar hanya akan menjauhkan kita dari ruang perbaikan. Kami memilih bertahan agar bisa terus mengawal arah gerakan dari dalam, bukan menyerah pada ketidaksepakatan,” kata Nabil.

(Sumber: TEMPO)

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bank Banten

    Bank Banten Dapat Suntikan Modal Rp.139 Miliar dari Pemprov Banten

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle Alfa
    • 0Komentar

    menalar.id – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk mendapatkan suntikan modal dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp139 miliar dalam bentuk aset atau inbreng. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengungkap bahwa aset yang menjadi tambahan modal baru untuk Bank Banten telah dihitung atau appraisal oleh lembaga yang profesional. “Mudah-mudahan, ke depan Bank Banten lebih meningkat lagi, […]

  • Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait tuduhan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

    Luhut Penyebab Banjir Sumatera? Jubir Angkat Bicara

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait tuduhan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Melalui juru bicaranya Jodi Mahardi, Luhut secara tegas membantah seluruh tudingan tersebut. Ia menolak dikaitkan dengan perusahaan yang belakangan publik anggap sebagai penyebab banjir besar di Pulau Sumatra. “Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut […]

  • Eddy Hiariej Siap Debat RKUHAP dengan Aktivis HAM Haris Azhar Besok

    Eddy Hiariej Siap Debat RKUHAP dengan Aktivis HAM Haris Azhar Besok

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Eddy Hiariej akan berdebat secara langsung dengan aktivis HAM Haris Azhar dalam forum publik membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Forum debat ini digelar oleh Social Movement Institute (SMI) dan akan berlangsung di Auditorium Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Jalan Cik Di Tiro, […]

  • Eksodus Kader PDIP, PSI Raup Dukungan Usai Sinyal Jokowi

    Eksodus Kader PDIP, PSI Raup Dukungan Usai Sinyal Jokowi

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dukungan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin mengalir, terutama dari sejumlah mantan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah satu penyebabnya: kabar bahwa mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merapat ke PSI. Langkah pertama datang dari Barisan Sudarsono Jokowi Lovers (BSJL), kelompok relawan yang dipimpin Sudarsono, eks Wakil Ketua DPC […]

  • bea cukai

    Sri Mulyani Atur Hadiah Lomba yang Kena Bea Cukai

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani berlakukan jenis hadiah lomba serta penghargaan dari luar negeri yang tak selamat dari pungutan bea masuk dan pajak saat dibawa masuk ke Indonesia, (4/6/2025). Rincian tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025. Dalam rincian tersebut tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang […]

  • Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip "Tukang Stempel" Pemerintah

    Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip “Tukang Stempel” Pemerintah

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Partisipasi publik yang minim dalam pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) memicu kekhawatiran bahwa DPR tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Masyarakat menilai pengesahan revisi UU TNI ini bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya praktik Orde Baru. Kini, DPR dianggap hanya menjadi “tukang stempel” kebijakan eksekutif, sementara rakyat diperlakukan seperti “Orang Tak Dikenal” […]

expand_less