Breaking News

Polemik Munas, BEM UGM – Undip Keluar dari BEM SI

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 21 Jul 2025

menalar.id- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) dan BEM Universitas Diponegoro (Undip) memutuskan mundur dari aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Keputusan itu muncul setelah mereka menyatakan kekecewaan terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan di Padang, Sumatera Barat.

Munas yang berlangsung pada 13/7 hingga 19/7/2025 di Universitas Dharma Andalas itu menghadirkan sejumlah tokoh politik dan pejabat negara. Panitia mengundang Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN) Sumbar. Bahkan, BIN turut mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan selamat atas penyelenggaraan acara tersebut.

Kehadiran para pejabat dan politikus itu memicu polemik di antara peserta. Suasana musyawarah sempat memanas akibat perebutan posisi kepengurusan, yang berujung pada kericuhan dan menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami luka.

Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto, menyoroti karangan bunga dari Kepala BIN Sumbar sebagai simbol yang mencerminkan lebih dari sekadar ucapan. Ia menilai kehadiran BIN sebagai peringatan serius terhadap arah gerakan mahasiswa.

“Tanda bahaya karena upaya menjinakkan gerakan mahasiswa,” ujarnya.

Tiyo juga melihat situasi ini sebagai bentuk kemunduran gerakan. Ia mendorong seluruh elemen mahasiswa untuk melakukan refleksi mendalam agar tidak kehilangan integritas perjuangan.

Sementara itu, Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, berpendapat Munas seharusnya menjadi forum penting untuk merumuskan strategi gerakan mahasiswa demi membela kepentingan rakyat.

“Tak pantas. Seharusnya membahas eskalasi gerakan mahasiswa dan berfokus pada solidaritas bersama,” kata Ariq saat dihubungi pada Minggu 20/7/2025.

Alasan Panitia BEM SI hadirkan pejabat dan politikus

Ketua BEM Universitas Dharma Andalas, Rifaldi, menjelaskan bahwa panitia mengundang pejabat, politikus, polisi, dan BIN daerah karena mereka termasuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat yang membuka acara.

Menurut Rifaldi, panitia juga perlu melibatkan Forkopimda karena pengelola Asrama Haji tempat peserta menginap mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak Forkopimda. “Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” ujarnya.

Rifaldi menambahkan, karangan bunga dari BIN Sumbar datang secara tiba-tiba ke lokasi acara. “Langsung kami turunkan karena sebelumnya tidak ada informasi BIN kirim ucapan selamat,” kata Rifaldi.

Ia menyebut kericuhan yang terjadi selama munas sebagai bagian dari dinamika gerakan. Munas BEM SI Kerakyatan ini melibatkan sekitar 300 mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Respons BEM SI soal mundurnya BEM UGM dan Undip

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan berharap BEM UGM, Undip, dan BEM lain yang memutuskan keluar bisa kembali bergabung. Ia berencana memediasi mereka agar bisa kembali merapatkan barisan.

“Harapan kami seperti itu kembali masuk, ada penyatuan aliansi agar mahasiswa tidak terpecah-belah,” kata Muzammil 21/7/2025.

Meski begitu, Muzammil memahami dan menghargai kekecewaan dua BEM dari kampus besar tersebut. Menurutnya, perbedaan dalam merespons berbagai persoalan merupakan hal yang wajar dalam organisasi gerakan. “Kami memahami setiap gerakan memiliki arah strategis masing-masing dalam merespons dinamika bangsa,” ujar dia.

Ia juga menyebut keluarnya BEM UGM dan Undip menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan BEM SI agar bisa lebih mengedepankan integritas dan idealisme dalam membangun aliansi. Muzammil menyadari dua kampus itu memiliki peran penting dalam perjalanan panjang BEM SI. “Kiprah, kontribusi, dan peran aktif mereka pernah menjadi bagian dari denyut nadi perjuangan kolektif mahasiswa,” tuturnya.

Meski banyak pihak tidak sepakat dengan arah kepengurusan BEM SI Kerakyatan saat ini, Muzammil tetap berharap semangat menyuarakan kepentingan rakyat bisa menjadi pemersatu. Ia menegaskan bahwa BEM SI membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh gerakan mahasiswa dari kampus negeri maupun swasta untuk bergabung.

“Terlebih seluruh BEM di Indonesia mari kembali ke akar semangat dan kita bergerak bersama mendorong kemajuan dan berpihak kepada rakyat,” katanya.

(Sumber: TEMPO)

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tangsel Geger Kasus Pelecehan Seksual di SMK Waskito

    Tangsel Gegerkan Kasus Pelecehan Seksual di SMK Waskito

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dunia pendidikan kembali tercoreng setelah dugaan kasus pelecehan seksual muncul di SMK Waskito, Tangerang Selatan. Awalnya, hanya satu siswi berinisial C yang berani melapor, namun kini jumlah korban bertambah menjadi tiga orang. Menurut pihak sekolah, pelaku terduga mulai melecehkan korban C sejak bulan April 2025 lalu. Pelecehan terjadi berulang kali, bahkan pada lingkungan […]

  • DPR Sahkan RKUHAP, Dugaan Perbuatan Sewenang-wenang

    DPR Sahkan RKUHAP, Dugaan Perbuatan Sewenang-wenang

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang di ruang paripurna DPR, Selasa (18/11/2025). DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Mengutip CNN Indonesia, Ketua DPR RI Puan Maharani mengambil keputusan tersebut dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang II 2025-2026. Anggota DPR menyetujui […]

  • Bayang Jokowi Menguat di Kongres PSI Solo

    Bayang Jokowi Menguat di Kongres PSI Solo

    • calendar_month Jum, 11 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres akhir pekan depan di Solo, Jawa Tengah. Salah satu agenda utamanya adalah pemilihan ketua umum baru. Lokasi kongres yang dipilih memunculkan spekulasi soal masih kuatnya pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terhadap partai tersebut. Kongres bakal berlangsung di kampung halaman Jokowi, dan salah satu tempat yang digunakan […]

  • Colombia

    Eks Presiden Kolombia Álvaro Uribe Dihukum 12 Tahun Atas Manipulasi Saksi

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Mantan presiden Kolombia Álvaro Uribe resmi dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 12 tahun. Vonis ini menjadi penutup dari perjalanan panjang dan kontroversialnya dalam panggung politik Kolombia selama puluhan tahun. Menurut The Guardian, Uribe yang kini berusia 73 tahun divonis bersalah atas tuduhan mengintervensi saksi, abtu (2/8/2025). Ia dijatuhi hukuman maksimal setelah terbukti memerintahkan […]

  • Kasus Kematian Jurnalis Situr Wijaya: Keluarga Siapkan Langkah Hukum

    Situr Wijaya Jurnalis Palu: Keluarga Siapkan Langkah Hukum Dugaan Pembunuhan

    • calendar_month Sen, 7 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Situr Wijaya, jurnalis asal Palu, tewas di hotel Dparagon, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pihak keluarga masih menunggu hasil autopsi jenazah untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dengan kematian tak wajar wartawan media online Insulteng.id tersebut. Menurut Ketua PWI Peduli Sulteng yang biasa dipanggil Heru itu. Istri almarhum, Selvianti, berpesan jika hasil autopsi menunjukkan penyebab kematian […]

  • KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengungkap data statitstik yang menerangkan pejabat eselon I, II, dan III dan pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak mendapatkan penanganan dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tindak pidana korupsi yang mereka tangani lembaga antirasuah tersebut berdasarkan jabatan/profesi […]

expand_less