Pemerintah Akan Digitalisasi Bansos Melalui GovTech Akhir 2025
- account_circle Sayida
- calendar_month Ming, 15 Jun 2025
menalar.id,. – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pemerintah untuk memanfaatkan layanan digital pemerintah (GovTech) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai akhir 2025. Langkah ini bagian dari upaya disiplin fiskal dengan meningkatkan efisiensi belanja negara sembari mendorong pendapatan produktif.
“Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program bansos,” ujar Luhut dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menjelaskan, digitalisasi layanan pemerintahan bertujuan memperkuat kinerja fiskal.
“Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan adopsi teknologi ini dengan target peluncuran GovTech Agustus mendatang,” jelasnya.
Mengenal GovTech: Integrasi Layanan Publik Berbasis Digital
Berdasarkan dokumen DPR, GovTech merupakan platform integrasi layanan tujuh kementerian yang dikembangkan Perum Peruri. Sistem ini tidak hanya menyatukan infrastruktur layanan kementerian melalui aplikasi, tapi juga memiliki pusat data berbasis government cloud.
Salah satu terobosannya adalah penerapan Kartu Identitas Digital (KID) sebagai single sign-on (SSO) untuk seluruh layanan publik. GovTech beroperasi sebagai portal web yang memadukan berbagai sistem informasi pemerintah.
Platform ini dirancang multi-perangkat, dapat diakses via komputer, notebook, PDA, maupun smartphone. Secara hukum, GovTech masuk kategori alat telekomunikasi sesuai UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi, dengan prinsip utama memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.
INA Digital: Cikal Bakal GovTech Era Jokowi
Sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo telah meluncurkan GovTech bernama INA Digital pada 27 Mei 2024. Peluncuran ini berdasarkan Perpres No.82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
INA Digital dirancang sebagai katalis transformasi digital pemerintah dengan menyediakan layanan publik yang efisien dan terpercaya. Pada fase awal, platform ini berkolaborasi dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan layanan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan digital, serta transaksi keuangan pemerintah.
Optimalisasi Layanan Publik di Era Digital
Penerapan GovTech dalam penyaluran bansos diharapkan dapat meminimalisasi kebocoran dan meningkatkan akurasi data penerima. Sistem terpadu ini juga diyakini akan mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara satu pintu.
Dengan integrasi KID sebagai identitas tunggal, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sekaligus transparansi penyaluran bansos. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintahan baru untuk mempercepat transformasi digital sektor publik.
Penulis Sayida
Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum
