PBNU Dorong Peran Ulama Masuk dalam Sejarah yang Ditulis Ulang
- account_circle Sayida
- calendar_month Ming, 15 Jun 2025
menalar.id,. – Pemerintah saat ini gencar mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan, proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak agar kontribusi ulama dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan peradaban Indonesia tercantum dalam penulisan ulang sejarah.
“Kita ingin penulisan sejarah ini juga memperhatikan perspektif dan peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta peran mereka dalam membangun peradaban bangsa,” ujar Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Gus Ulil, sapaan akrabnya, menilai selama ini narasi sejarah Indonesia masih minim mengakui peran ulama. Menurutnya, banyak bagian historiografi nasional yang masih mengandung perspektif kolonial.
Karena itu, ia mendukung langkah Kementerian Kebudayaan merevisi sejarah nasional. “Langkah Menbud untuk menulis sejarah nasional yang berwawasan Indonesia ini kita dukung,” tegasnya.
PBNU juga mengapresiasi upaya pemerintah menciptakan sejarah yang lebih Indonesia-sentris. “Kita mendukung pembuatan sejarah nasional yang lebih memperhatikan perspektif Indonesia,” tambahnya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, proyek penulisan ulang sejarah merupakan program prioritasnya sejak awal menjabat. Pasalnya, pembaruan historiografi Indonesia sudah lama tertunda.
Ia menyebut banyak temuan baru yang perlu dimasukkan, seperti fakta bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ketujuh Masehi. “Ini berbeda 600 tahun dengan narasi selama ini yang menyatakan Islam baru masuk pada abad ke-13,” jelasnya.
Sejarah Ditulis dengan Tone Positif
Sebelumnya, Fadli Zon menegaskan penulisan ulang sejarah akan mengedepankan narasi positif dan Indonesia-sentris. Tujuannya, menghilangkan bias kolonial, memperkuat persatuan bangsa, dan membuat sejarah lebih relevan bagi generasi muda.
“Kita tidak ingin fokus mencari kesalahan. Setiap zaman pasti ada kekurangan, tapi kita ingin menonjolkan hal-hal positif dari era Bung Karno hingga Jokowi,” ujarnya di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum, termasuk sejarawan. Menbud memastikan prosesnya transparan dan melibatkan berbagai pihak.
sejarah dengan tone positif, asalkan tetap berdasarkan fakta. Ia menegaskan, positif di sini bukan berarti menutupi kesalahan, melainkan mengungkap peristiwa secara jujur.
“Tone positif berarti data dan fakta diungkap apa adanya. Tidak ada maksud memoles sejarah demi kepentingan tertentu,” tegas Pigai di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Kementerian HAM akan terlibat untuk memastikan keakuratan fakta, terutama terkait keadilan sejarah. “Jika ada peristiwa yang sengaja ditutupi, itu namanya ketidakadilan. Kebenaran harus diungkap,” pungkasnya.
- Penulis: Sayida
