Breaking News

Massa Bakar Ban di Alun-Alun Pati, Kawal Sidang Pemakzulan Bupati Sudewo

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 31 Okt 2025

menalar.id – Ribuan massa dari Masyarakat Pati Bersatu (MPB) memadati kawasan Alun-Alun Pati pada Jumat (31/10/2025), untuk mengawal rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang membahas hasil Panitia Khusus (Pansus) Angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Massa datang sejak pagi, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar Sudewo lengser dari jabatannya.

Di sekitar alun-alun, massa juga terlihat membakar ban bekas sebagai bentuk protes. “Pembakaran ban ini simbol tuntutan kami, bukan tindakan rusuh,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando. Polisi tampak berjaga ketat di sekitar lokasi, sementara jalan menuju gedung DPRD dipasangi kawat berduri.

Koordinator MPB, Supriyono alias Botok, mengimbau para peserta aksi untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. “Sekali lagi, jangan terprovokasi dan jangan melakukan tindakan anarkis. Kalau melawan hukum, bisa ditangkap aparat,” katanya melalui pengeras suara.

Dari pantauan di lapangan, sebagian massa menunggu di luar pagar DPRD sambil menyaksikan jalannya sidang melalui layar proyektor yang dipasang di balik kawat berduri. Namun hingga siang, layar itu belum berfungsi. Sementara di dalam gedung, DPRD Pati menggelar rapat paripurna yang dihadiri Ketua DPRD Ali Badrudin, Wakil Ketua I Hardi, Wakil Ketua II Bambang Susilo, dan Wakil Ketua III Suwito.

Anggota Pansus Hak Angket mulai membacakan hasil pemeriksaan terhadap kebijakan-kebijakan Bupati Pati. Setidaknya ada 12 kebijakan yang menjadi sorotan DPRD, termasuk keputusan menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen dan penerapan lima hari sekolah.

Tuntutan agar Sudewo dimakzulkan mencuat sejak Agustus lalu setelah beberapa kebijakannya ditolak warga. Ketika itu, ribuan warga berunjuk rasa menolak kenaikan pajak dan kebijakan sekolah lima hari. Meski akhirnya Sudewo mencabut keputusannya, unjuk rasa tetap berlanjut dan berujung ricuh. Satu mobil polisi terbakar dan empat warga ditetapkan sebagai tersangka.

“Hasil sidang paripurna ini sudah jelas menunjukkan kebobrokan Bupati Sudewo. Berdasarkan fakta-fakta, beliau layak dimakzulkan,” tegas Supriyono.

Sampai saat ini, rapat paripurna masih berlangsung di Gedung DPRD Pati, sementara massa tetap bertahan di sekitar alun-alun dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov DKI Jakarta Bongkar Tiang Monorel, Sutiyoso Beri Tanggapan

    Pemprov DKI Jakarta Bongkar Tiang Monorel, Sutiyoso Beri Tanggapan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan instruksi untuk membongkar tang monorel yang mangkrak selama 22 tahun di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026). Pembongkaran tersebut menjadi akhir dari gagasan pada awal 2000 yang merupakan bukti ketidakpastian kebijakan pemerintah setempat. Mengutip Tempo, Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sutiyoso mengatakan bahwa ia senang akhirnya pemerintah […]

  • Purbaya Tegaskan Berantas Pengemplang Pajak, Negara Kejar Rasio Pajak 12%

    Purbaya: “Saya Bakal Kejar Pengemplang Pajak, Hati-Hati”

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi akibat praktik kongkalikong antara otoritas fiskal dan wajib pajak, termasuk ulah para pengemplang pajak. Ia memastikan pemerintah tidak akan lagi memberi ruang bagi praktik-praktik tersebut. Purbaya menekankan sikap tegas itu seiring dengan tingginya kebutuhan penerimaan negara pada […]

  • BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Ada Batasan Lama Rawat Inap

    BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Ada Batasan Lama Rawat Inap

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – BPJS Kesehatan menegaskan tidak pernah memberlakukan kebijakan yang membatasi lama hari rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap fasilitas kesehatan (faskes) yang membatasi durasi perawatan tanpa alasan medis yang jelas. Ghufron menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Pusat […]

  • sma 72

    KemenHAM Pastikan Negara Pulihkan Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, negara akan menjamin proses pemulihan bagi para korban ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pada (7/11/2025). Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta Mikael Azedo Harwito menegaskan, pihaknya berkomitmen memastikan kehadiran negara bisa memberikan rasa aman. Selain itu dapat bersama memulihkan kondisi seluruh warga sekolah […]

  • indonesia

    PM Anwar Ibrahim Sambangi RI, Bahas ASEAN dan Kerja Sama Ekonomi

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (29/7/2025) pagi. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di halaman kompleks Istana. Begitu Anwar turun dari mobil, Prabowo mendekat dan menyapanya hangat. Prabowo tidak sendiri, ia bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Sekretaris Kabinet Letkol (Seskab) Teddy Indra Wijaya, […]

  • palestina

    RI Tolak Visa Atlet Israel di Kejuaraan Senam Artistik Dunia

    • calendar_month Jum, 10 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan mengeluarkan visa bagi seluruh atlet asal Israel untuk Kejuaraan Senam Artistik Dunia. Keputusan ini menuai dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai langkah tersebut tepat untuk menjaga ketenangan publik. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyampaikan, apresiasi terhadap langkah pemerintah tersebut. Ia menilai kebijakan itu […]

expand_less