Minggu, 14 Des 2025

Krisis Populasi! China Beri Subsidi Tunai untuk Kelahiran Anak

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 5 Jul 2025

menalar.id – Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak. Hal ini sebagai langkah untuk mengatasi tren penurunan angka kelahiran yang terus berlangsung selama tiga tahun terakhir.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko jangka panjang terhadap perekonomian. Terutama akibat berkurangnya jumlah penduduk usia produktif dan penurunan populasi secara keseluruhan.

Dikutip dari The Straits Times, Sabtu (5/7/2025), pemerintah China akan memberikan subsidi sebesar 3.600 yuan atau sekitar Rp8,1 juta per tahun bagi setiap anak yang lahir mulai 1 Januari 2025. Bantuan ini akan diberikan hingga anak tersebut berusia tiga tahun.

Rencana pemberian subsidi ini akan berlaku secara nasional dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membalikkan penurunan angka kelahiran. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 hanya tercatat 9,54 juta kelahiran. Angka ini turun drastis dari 18,8 juta kelahiran pada 2016, tahun saat China mencabut kebijakan satu anak.

China Pesimis Soal Angka Kelahiran

Pemerintah China telah lama menyuarakan kekhawatirannya terhadap anjloknya angka kelahiran. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini menghadapi tantangan serius akibat menyusutnya tenaga kerja dan ancaman terhadap produktivitas nasional.

Bahkan pada 2023, China kehilangan status sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, yang kini dipegang oleh India. Berdasarkan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk China bisa turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan menyusut lebih jauh hingga di bawah 800 juta pada 2100 jika tren ini tidak berubah.

Tak hanya angka kelahiran, jumlah pernikahan di China juga menurun drastis ke titik terendah dalam 50 tahun terakhir, memperparah krisis demografis yang tengah dihadapi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah pusat dan daerah terus menggulirkan berbagai kebijakan, mulai dari bantuan tunai hingga subsidi perumahan bagi keluarga muda.

Beberapa daerah di China bahkan sudah lebih dulu meluncurkan program insentif dalam skala besar. Salah satunya adalah Kota Hohhot, ibu kota Daerah Otonomi Mongolia Dalam, yang menjadi sorotan nasional pada Maret 2025 karena menawarkan insentif sebesar 50.000 yuan (sekitar Rp113 juta) untuk anak kedua dan 100.000 yuan (sekitar Rp226 juta) bagi kelahiran anak ketiga atau lebih.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cak Imin: Pilkada Sebaiknya Lewat DPRD atau Penunjukan Pusat

    Cak Imin: Pilkada Sebaiknya Lewat DPRD atau Penunjukan Pusat

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menyampaikan usulan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung. Menurutnya, sistem yang ada sekarang perlu dievaluasi total. Ia mengusulkan kepala daerah bisa saja ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah. “Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    MK Tolak Uji Materi Syarat Pendidikan Capres-Cawapres

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait syarat pendidikan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh konsultan hukum Hanter Oriko Siregar dan mahasiswa Horison Sibarani. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (15/7/2025). […]

  • Wamenaker Minta Publik Tak Generalisasi Kegagalan Job Fair Cikarang

    Wamenaker Minta Publik Tak Generalisasi Kegagalan Job Fair Cikarang

    • calendar_month Jum, 6 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) meminta masyarakat tidak menyamakan seluruh bursa kerja dengan kasus yang terjadi di Cikarang, Bekasi, beberapa waktu lalu. Noel menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyelenggarakan job fair yang sukses pada akhir Mei 2025. “Jangan samakan apa yang dilakukan di Bekasi dengan apa yang kita lakukan. Publik menggeneralisasi […]

  • DPR Minta Gratiskan Tarif Tol Saat Mudik Lebaran 2025

    DPR Minta Gratiskan Tarif Tol Saat Mudik Lebaran 2025

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Edi Purwanto, mendesak pemerintah untuk meningkatkan diskon tarif tol hingga 50% selama mudik Lebaran 2025. Bahkan, ia mengusulkan agar pemerintah menggratiskan tarif tol. Menurut Edi, pemilik tol telah memperoleh keuntungan yang besar selama ini. “Kami mengapresiasi karena telah memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Namun, […]

  • Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi, menyampaikan kesiapannya terhadap arahan politik Presiden Prabowo Subianto.

    Budi Arie Siap Ikut Arahan Prabowo, Termasuk Gabung Gerindra

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi, menyampaikan kesiapannya terhadap arahan politik Presiden Prabowo Subianto. Termasuk apabila diminta bergabung dengan Partai Gerindra. Pernyataan ini disampaikan Budi Arie usai menghadiri sebuah acara kenegaraan di Istana Negara, Rabu (7/8/2025). “Kalau diperintah Pak Presiden, kami siap. Kami tegak lurus kepada Presiden,” ujar Budi Arie kepada […]

  • australia

    Negara ini Sahkan UU Bebas Tolak Instruksi Bos di Luar Jam Kerja

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Australia kini resmi sahkan undang-undang terkait pekerjaan di luar jam kerja. Dengan begitu, pekerja di negara kanguru tersebut dapat menolak apabila mendapat instruksi bos di luar jam kerja. Hal ini diumumkan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese lewat unggahan di akun Instagramnya @albomp, Jumat (23/8/2025). “Nikmati waktu luang Anda akhir pekan ini. Mulai minggu […]

expand_less