Breaking News

Komnas HAM Kecam Penembakan di RSUD Wamena Oleh TPNPB-OPM

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 29 Jun 2025

menalar.id,. – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kecaman keras terhadap insiden penembakan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Rabu (28/5/2025). Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) diduga menjadi pelaku penembakan tersebut.

Dalam keterangan resmi dilansir Tempo pada Minggu (29/6/2025), Komnas HAM menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

“Semua pihak, termasuk Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), harus menghormati dan menjamin lingkungan rumah sakit sebagai zona aman bagi semua orang,” tegas Komnas HAM.

Lembaga itu menyoroti bahwa aksi tersebut melanggar tiga hak dasar: hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak merasa aman yang dijamin Konvensi Jenewa dan UU HAM. Serangan ini tidak hanya membahayakan nyawa individu tetapi juga mengancam sistem kesehatan dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Korban dan Klaim TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengklaim tanggung jawab atas insiden tersebut dalam keterangan tertulis Sabtu (31/5/2025).

“Kami menembak dua anggota militer Indonesia dari jarak sekitar 10 meter,” ujar Sebby, yang menyebut pelaku berasal dari Pasukan TPNPB Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Derakma.

Sebby mengimbau warga sipil, baik masyarakat adat Papua maupun pendatang, untuk membatasi aktivitas di luar rumah.

“Agar tidak menjadi korban selama operasi kami berlangsung,” tambahnya.

Versi Kepolisian

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah klaim TPNPB-OPM. Dalam keterangan Kamis (29/5/2025), Faizal menyatakan hanya satu korban, yaitu Bripka Marsidon Debataraja.

“Korban ditembak orang tak dikenal saat berada dalam mobil patroli usai mengantar pasien kecelakaan ke RSUD Wamena pukul 19.14 WIB,” jelas Faizal.

Polisi menemukan empat selongsong peluru kaliber 5,56 mm di TKP. Faizal menegaskan komitmen aparat untuk mengejar pelaku.

“Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan bersenjata di Papua,” tegasnya.

Pemulihan Keamanan

Komnas HAM mendesak Polres Jayawijaya segera memulihkan kondisi keamanan.

“Berdasarkan temuan awal, kami menekankan pentingnya pemulihan keamanan di Jayawijaya,” tulis Komnas HAM.

Insiden ini kembali memantik sorotan terhadap eskalasi kekerasan di Papua yang kerap menyasar fasilitas publik. Komnas HAM mendesak semua pihak menghormati prinsip perlindungan sipil dan fasilitas kesehatan dalam situasi konflik.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Setwapres Tanggapi Akun Judol yang Difollow Gibran

    Setwapres Tanggapi Akun Judol yang Difollow Gibran

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Sekretariat Wakil Presiden memberikan klarifikasi mengenai akun Instagram Wapres RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti akun judi online (judol). Menurut Setwapres berdasarkan data digital, akun tersebut dibuat sejak November 2022 dan mengubah nama akun sebanyak tujuh kali, Jakarta (4/6/2025). Setwapres memaparkan bahwa perubahan akun media sosial bukanlah sesuatu yang baru. Menurutnya akun dengan sejumlah pengikut […]

  • Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus

    Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), padahal kedua lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2025. “Selama ini dapur-dapur untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak? Sudah sesuai […]

  • Polri Akui Penyalahgunaan Sirine Masih Marak di Jalan

    Polri Akui Penyalahgunaan Sirine Masih Marak di Jalan

    • calendar_month Ming, 21 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Korlantas Polri akhirnya memberi tanggapan terkait maraknya gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk. Hal ini lantaran warga ramai memprotes di ruang publik maupun media sosial. Gerakan tersebut lahir sebagai bentuk kejenuhan masyarakat atas praktik penggunaan sirene, strobo, dan rotator di jalan raya yang kerap dipakai tidak sesuai aturan. Termasuk oleh kendaraan pejabat yang […]

  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025.

    Child Grooming Merajalela, LPSK Catat 1.776 Korban Sepanjang 2025

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon merupakan korban anak, yakni sebanyak 1.464 orang. Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati pun menyampaikan data tersebut untuk menyoroti kerentanan anak yang kerap terjerat relasi dengan orang dewasa tanpa menyadari jika […]

  • Pemerintah Pasif, DPR Lamban: Nasib RUU Perampasan Aset Makin Suram

    Pemerintah Pasif, DPR Lamban: Nasib RUU Perampasan Aset Makin Suram

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id. – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih terhambat di DPR RI. Meski telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029, pemerintah memilih menunggu keputusan DPR apakah akan menggunakan draf yang sama dengan versi 2023 atau melakukan revisi. “Jadi pemerintah menunggu saja karena […]

  • CNN

    Reporter CNN Indonesia Tak Bisa Lagi Meliput Gegara Bahas MBG

    • calendar_month Ming, 28 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Seorang reporter asal CNN Indonesia telah dicabut kartu identitas liputan setelah dirinya melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG). Pertanyaan itu diajukan sesaat setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) . Menurut sejumlah sumber, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden […]

expand_less