Breaking News

Komisi I DPR Percepat Rapat RUU Penyiaran, Khawatir Situasi Demo Memanas

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 25 Agu 2025

menalar.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Senin (25/8/2025).

Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono khawatir peserta rapat akan kesulitan meninggalkan kompleks parlemen karena aksi demonstrasi yang kian memanas di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.

“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber di siang hari ini. Walaupun di luar suasana mungkin agak sedikit memanas, jangan sampai menyurutkan amanat kita dalam menunaikan tugas untuk bangsa dan negara,” kata Dave saat membuka rapat.

Dalam rapat itu, Komisi I menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau.

Biasanya berlangsung lebih panjang, kali ini rapat hanya berjalan sekitar 30 menit. Setelah mendengar paparan singkat dari para narasumber, Dave langsung menutup agenda tanpa ada sesi pendalaman.

“Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Mengingat situasi di luar, kalau rapat kita berkepanjangan, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Dave menegaskan, pendalaman tetap bisa dilakukan secara tertulis. Anggota DPR yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dapat menitipkannya lewat sekretariat komisi untuk diteruskan kepada narasumber.

“Bilamana ada yang ingin pendalaman, pertanyaan, tolong disampaikan tertulis saja ya. Sampaikan tertulis kepada narsum melalui sekretariat, nanti narsum bisa jawab dan kita rangkum di meja kita,” tutupnya.

Sementara itu, di luar gedung parlemen, ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat berunjuk rasa menolak kebijakan DPR. Aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh ketika demonstran mencoba menerobos barikade aparat hingga ke jalur tol dalam kota.

Kericuhan pecah setelah aksi saling dorong. Massa melemparkan batu, botol plastik, hingga bambu runcing ke arah aparat, sementara polisi merespons dengan semprotan air dan gas air mata.

Yel-yel perlawanan menggema di sekitar gedung parlemen. Besarnya tunjangan anggota DPR juga menjadi salah satu isu utama yang disoroti massa dalam aksi tersebut.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Terbit Tahun Ini, Fadli Zon Targetkan November

    Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Terbit Tahun Ini, Fadli Zon Targetkan November

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan buku penulisan ulang sejarah Indonesia akan terbit tahun ini. Kepastian itu ia sampaikan setelah peluncuran buku batal digelar pada Hari Kemerdekaan (17/8/2025). Fadli menyatakan pihaknya menargetkan peluncuran berlangsung pada Hari Pahlawan, November mendatang. “Rencana kita pada tahun ini, mudah-mudahan kita harapkan pada bulan Oktober atau November hari pahlawan […]

  • gsf

    Israel Bajak Kapal Bantuan ke Gaza, Hanya 100 km dari Garis Pantai

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sejumlah Kapal bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza, yaitu Global Sumud Flotilla (GSF) dicegat dan dibajak oleh angkatan laut Israel, Rabu (1/10/2025). Padahal rombongan kapal tersebut sudah berada sangat dekat dengan garis pantai Gaza. Menurut data situs pelacakan kapal, kapal Mikeno (Al Bireh) terdeteksi berada di Laut Mediterania, sekitar 100–120 kilometer di sebelah barat […]

  • Rencana Demo Besar Buruh Di Jakarta Batal Mendadak, Apa yang Terjadi?

    Rencana Demo Besar Buruh Di Jakarta Batal Mendadak, Apa yang Terjadi?

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Kelompok pekerja membatalkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan besok, (3/6/2025) di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Serikat Pekerja, sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menjelaskan, setelah berdiskusi panjang dengan buruh, pemerintah, dan DPR RI, akhirnya disetujui jika empat tuntutan buruh yang terikat dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KJP-PB) akan […]

  • Prabowo Perintahkan Kemendagri Copot Jabatan Bupati Aceh Selatan

    Prabowo Perintahkan Kemendagri Copot Jabatan Bupati Aceh Selatan

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencabut Bupati Aceh untuk turun dari jabatannya, pada Senin (8/12/2025). Bupati Aceh Selatan Mirwan pergi umrah saat wilayah kepemimpinannya sedang terdampak bencana. Wakil Mendagri Bima Arya menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban dan larangan bagi Kepala Daerah serta Wakil Kepala […]

  • JPPI Ungkap Korban Keracunan MBG Capai 10 Ribu Anak

    JPPI Ungkap Korban Keracunan MBG Capai 10 Ribu Anak

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.-Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia () mengungkapkan korban keracunan MBG mencapai 10.833 dalam sepekan ini. Jumlah korban tersebut merupakan perhitungan dari kasus MBG yang terjadi sejak 29 September hingga 4 Oktober 2025. Koordinator JPPI Ubaid Matraji menjelaskan kenaikan jumlah korban keracunan pekan ini jauh lebih tinggi dibanding sata-rata mingguan bulan September  yang mencapai 1.5341 anak per […]

  • Izin Tambang Martabe Dicabut, Pemerintah Siapkan BUMN Perminas

    Izin Tambang Martabe Dicabut, Pemerintah Siapkan BUMN Baru

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rilke Jeffri Huwae memaparkan alasan pencabutan izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) di Sumatra Utara berlangsung lebih cepat dibandingkan pada biasanya. Jeffri menjelaskan jika berdasarkan regulasi, pemerintah seharusnya menjalankan tahapan pembinaan selama 180 hari sebelum mencabut izin […]

expand_less