Kamis, 30 Okt 2025

Dualisme PPP Resmi Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Wakil Ketum

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 6 Okt 2025

menalar.id – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berakhir. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan susunan kepengurusan baru partai berlambang Ka’bah itu pada Senin (6/10/2025). Dalam kepengurusan terbaru, Muhamad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara rivalnya di Muktamar X Ancol, Agus Suparmanto, diberi posisi sebagai Wakil Ketua Umum.

“Beliau (Mardiono) mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum tentang perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta. Ia menambahkan, SK pengesahan kepengurusan ditandatangani langsung olehnya.

Selain pucuk pimpinan, pemerintah juga mengesahkan Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal PPP dan Imam Fauzan sebagai Bendahara Umum. “Kami berharap dengan SK terbaru ini PPP bisa segera melengkapi kepengurusan secara penuh dan kembali tenang,” ujar Supratman.

Pandangan Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai langkah Kemenkum sudah tepat. Menurutnya, posisi ketum PPP memang harus diisi kader internal sesuai AD/ART partai. “Jadi sekarang posisi moral dan hukum Mardiono kuat,” kata Jimly. Ia menegaskan, meski kubu Agus juga mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum, tidak ada alasan bagi kementerian untuk mengesahkan kepemimpinan Agus karena bukan kader PPP.

Jimly juga mengingatkan agar PPP tidak memperpanjang konflik melalui gugatan. “Kalau mau menghancurkan partai, biarkan konflik berlarut. Tapi kalau mau selamat, harus rekonsiliasi,” ujarnya.

Rekonsiliasi Mardiono dan Agus

Mardiono sendiri menegaskan rekonsiliasi telah disepakati dengan Agus Suparmanto. Kesepakatan itu menjadi dasar masuknya Agus ke jajaran kepengurusan. “Kami rekonsiliasi agar tidak ada lagi perbedaan pendapat yang tajam,” kata Mardiono. Ia berjanji konsolidasi akan diteruskan hingga ke tingkat bawah lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

PPP diharapkan bisa kembali solid menghadapi Pemilu 2029 setelah gagal lolos ke DPR pada Pemilu 2024. “PPP ini partai bersejarah, harus diselamatkan. Kalau tidak bersatu, sulit kembali ke DPR,” ujar Jimly.

Konferensi Pers Bersama

Pengumuman rekonsiliasi ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto, serta Sekjen Taj Yasin Maimoen.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • demo

    Mahasiswa Desak Janji DPR Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Komunitas Koneksi UIN Jakarta menggelar  aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Selasa (9/9/2025). Adapun unjuk rasa itu menuntut pemerintah dan DPR seger memenuhi 17+8 tuntutan rakyat. Sekitar pukul 14.34 WIB, massa tiba dengan menggunakan jas almamater berwarna biru dan kuning. Mereka membawa spanduk bertuliskan […]

  • KPK Tegaskan Tak Akan Terima Honor dalam Pengawasan BPI Danantara

    KPK Tegaskan Tak Akan Terima Honor dalam Pengawasan BPI Danantara

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan bahwa lembaganya tidak akan menerima honorarium atau pembayaran apapun saat menjalankan tugas sebagai anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara. Setyo menjelaskan prinsip yang akan dipegang KPK dalam menjalankan tugas ini sebagaimana peraturan yang berlaku. “Prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sebagaimana aturan yang berlaku secara internal, kami juga tidak akan […]

  • KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menyampaikan kajian internal yang menyoroti 17 poin bermasalah di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Presiden dan DPR (17/7/2025). “Ini tujuh belas poin masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR,” ucap Juru Bicara KPK […]

  • hybe

    Agensi BTS Buka Cabang di India, Siap Geser Bollywood?

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Agensi raksasa Korea Selatan, yaki Hybe yang menaungi BTS hingga New Jeans akan membuka kantor cabang di India pada September atau Oktober 2025. Langkah ini menjadi bagian dari ekspansi global kelima Hybe setelah sebelumnya merambah Amerika Serikat, Jepang, Amerika Latin, dan China. Pembukaan kantor di India merupakan bagian dari strategi “Multi-home, Multi-genre” yang […]

  • Bahlil Ajak Kerja Sama Migas Rusia, Apakah Jerat Ketergantungan Baru?

    Bahlil Ajak Kerja Sama Migas Rusia, Apakah Jerat Ketergantungan Baru?

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengundang investor Rusia untuk menggarap lapangan minyak dan gas (migas) baru serta cadangan gas lepas pantai di Indonesia. Tawaran ini disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Saint Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025). “Kami mengundang mitra-mitra strategis Rusia untuk terlibat dalam eksplorasi lapangan […]

  • Megawati Tegaskan Kader PDIP Harus Solid Dukung Pemerintahan Prabowo

    Megawati Tegaskan Kader PDIP Harus Solid Dukung Pemerintahan Prabowo

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kader partai di semua tingkatan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan pesan tersebut usai pertemuan di Bali, Kamis (31/7/2025). Menurut Deddy, Megawati menekankan pentingnya dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. “Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung […]

expand_less