Breaking News

Blokade Gerbang Pancasila, Warga Sipil Tolak Pengesahan RUU TNI

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 20 Mar 2025

menalar.id,. – Sejumlah masyarakat yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila, pintu belakang Kompleks DPR/MPR RI. Mereka mulai menginap di area tersebut sejak pukul 00.00 WIB pada Kamis (20/3/2025).

Salah seorang peserta aksi yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan bahwa tujuan menginap di lokasi adalah untuk memblokade akses anggota DPR RI yang dinilai tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat sipil terkait penolakan RUU TNI. Setidaknya 30 peserta aksi bertahan di lokasi hingga pukul 09.00 WIB.

“Kami menduduki Gerbang Pancasila dan berkemah di sini untuk memblokade jalan para elite,” ujar peserta tersebut.

Selain itu, mereka yang mengaku berasal dari masyarakat sipil mengkhawatirkan adanya pengesahan RUU secara diam-diam. Oleh karena itu, mereka terus memantau setiap pergerakan kendaraan yang keluar dan masuk area DPR.

“Kami bermalam di sini untuk memastikan tidak ada kegiatan yang terjadi di luar dugaan dan ekspektasi masyarakat,” tambahnya.

Para peserta aksi juga ingin menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk mengekspresikan pendapat. Mereka berharap, dengan aksi damai menduduki gerbang, anggota DPR masih mau mendengarkan aspirasi mereka dan membatalkan pengesahan RUU TNI.

“Kami ingin menunjukkan bahwa ada banyak jalan alternatif untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat,” katanya.

Selama proses berkemah, para pengunjuk rasa mengaku mengalami intimidasi kecil dari aparat penegak hukum, seperti diusir dari lokasi dan upaya relokasi ke area yang berjarak 500 meter dari kawasan DPR.

“Kami berusaha memberikan konsensus kepada masyarakat yang ikut. Ada skenario terburuk di mana kami mungkin akan diangkut. Namun, setelah memantau perkembangan, ternyata kami tidak diangkut. Jadi, warga akan kembali datang ke sini,” ujarnya.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK Pertanyakan Jalur Legislasi UU TNI 2025

    MK Pertanyakan Jalur Legislasi UU TNI 2025

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan kejelasan proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hal ini disoroti dalam sidang uji formil yang digelar pada Senin (28/7/2025), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak Presiden. Hakim konstitusi Arsul Sani menyoroti […]

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan tindakan tegas bagi seluruh SPPG di Indonesia yang kedapatan menolak pasokan bahan dari UMKM, peternak, nelayan, dan petani lokal untuk pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, mengatakan bahwa setiap SPPG perlu merangkul UMKM, pertanian, peternakan, dan […]

  • 7 Brimob yang Lindas Ojol Mendapat Sanksi Patsus 20 Hari

    7 Brimob yang Lindas Ojol Mendapat Sanksi Patsus 20 Hari

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Sebanyak 7 anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) mendapatkan sanksi berupa penempatan khusus (patsus) selama 20 hari. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah 7 anggota Korps Brimob yang terbukti melanggar kode etik kepolisian dalam tragedi kecelakaan yang menewaskan driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan, pada Kamis malam (28/8/2025) . Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri […]

  • Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memunculkan banyak tafsir politik. Salah satunya datang dari Ubedilah Badrun, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Menurutnya, manuver ini bisa dilihat sebagai upaya merangkul dua blok politik sekaligus: Megawati Soekarnoputri dan Anies Baswedan. “Prabowo terbaca akan […]

  • BEM SI Soroti Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong

    BEM SI Soroti Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) buka suara soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, terpidana kasus korupsi impor gula. Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan, menyebut langkah ini sebagai bagian dari rekonsiliasi besar-besaran di skema politik nasional. Ia menilai, […]

  • Israel akan turut serta dalam perundingan gencatan senjata Gaza yang akan digelar di Qatar. Keputusan ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah Hamas merespons positif terhadap proposal yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

    Israel Hadiri Perundingan Gencatan Senjata di Qatar: Hamas Minta 3 Tuntutan

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Israel akan turut serta dalam perundingan gencatan senjata Gaza yang akan digelar di Qatar. Keputusan ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah Hamas merespons positif terhadap proposal yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Netanyahu telah menginstruksikan delegasi Israel akan menghadiri perundingan tertutup di Doha, pada Minggu (6/7/2025). Namun, Israel juga menolak perubahan […]

expand_less