Breaking News

Asia-Pasifik Ajukan Indonesia Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026

  • account_circle Azka Al Ath-Har
  • calendar_month Rab, 24 Des 2025

menalar.id,. – Asia-Pacific Group (APG) memilih Indonesia untuk menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menilai pemilihan tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara-negara di Asia-Pasifik terhadap Indonesia.

Penetapan nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM, pada Kamis (8/1/2026). Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro akan mengemban jabatan tersebut yang akan memimpin seluruh rangkaian sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026.

Melansir Detik, Menlu Sugiono mengucapkan apresiasi kepada negara-negara di Asia-Pasifik yang telah memberikan kepercayaan terhadap Indonesia untuk menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026. Ia menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan kepemimpinan yang adil serta mengutamakan perlindungan HAM bagi seluruh kelompok.

“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujarnya dalam unggahan Instagram, pada Rabu (24/12/2025).

Melansir CNN Indonesia, Indonesia saat ini berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Yvonne menyampaikan bahwa penetapan presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

“Momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama,” ucapnya.

Mengutip Antara, Kemenlu RI menilai dukungan tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Sugiono menyebut Indonesia merupakan negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok global tertentu.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” ungkapnya.

Mekanisme rotasi per kawasan menetapkan kelompok Asia-Pasifik sebagai pemimpin Dewan HAM PBB pada tahun 2026. Wakil Tetap RI untuk PBB Sidharto Reza Suryodipuro akan mengemban jabatan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 apabila terkonfirmasi.

Penulis

Tumbuh di antara kegelisahan dan rasa ingin tahu, belajar melihat dunia lewat detail kecil yang sering luput dari perhatian. Tertarik pada isu sosial, budaya, dan kemanusiaan.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tidak Kurangi Kewenangan KPK

    Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tidak Kurangi Kewenangan KPK

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Gerindra ini menyatakan pihaknya sedang menyiapkan jadwal untuk membahas masukan dari KPK dan aktivis antikorupsi terkait rancangan tersebut. “Kami akan menjadwalkan pembahasan masukan ini pada masa […]

  • Catatan Akhir Tahun 2025: DPR di Tengah Gelombang Kritik

    Catatan Akhir Tahun 2025: DPR di Tengah Gelombang Kritik

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sepanjang 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) beberapa kali menjadi sorotan publik akibat kebijakan dan sikap para anggotanya. Sejumlah keputusan DPR memicu kritik luas dan berujung pada aksi demonstrasi di berbagai daerah. Kekecewaan masyarakat muncul karena DPR membahas dan mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang dengan keterlibatan publik yang terbatas. Selain itu, pernyataan serta tindakan […]

  • whoosh

    KPK Masih Selidiki Kasus Whoosh, Purbaya Ogah Bayar Utang Pakai APBN

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. “Ya benar jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” ungkapnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (27/10/2025). […]

  • Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Minggu (15/2/2026).

    Nasaruddin Naik Jet Pribadi OSO, Bisakah Disebut Gratifikasi?

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Minggu (15/2/2026). Nasaruddin hadir usai diberi undangan secara langsung oleh politikus Oesman Sapta Odang (OSO). Selain Narasuddin, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan200 tokoh agama dan masyarakat setempat turut hadir. Meski demikian, publik dibuat bertanya […]

  • Mengenal RUU Perampasan Aset yang Mandek 15 Tahun

    Mengenal RUU Perampasan Aset yang Mandek 15 Tahun

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kendati sebelumnya hanya berupa wacana, kini menjadi rancangan. Waktu belakangan, RUU Perampasan Aset sempat marak dibicarakan masyarakat. Alasannya karena ucapan dari Ketua Komisi III DPR-RI Bambang Pacul pada 2023. Bambang berkata jika Dewan tak bisa berbuat banyak atas permintaan pemerintah, mereka hanya […]

  • Alih Kelola Gagal, Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi sudah tidak berada di bawah pengelolaannya sejak bertransformasi menjadi SatuSehat pada Maret 2023. Pernyataan ini menanggapi kabar peretasan situs PeduliLindungi yang dialihkan ke laman judi online. “SatuSehat sejak berubah dari PL (PeduliLindungi) per Maret 2023, otomatis pengelolaan, termasuk urusan keamanan, seluruhnya berikut website, juga tidak di Kemenkes […]

expand_less