Senin, 15 Des 2025

PM Thailand Minta Maaf, Akui Gagal Tangani Banjir di Thailand

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Rab, 3 Des 2025

menalar.id,.- Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kegagalan pemerintahannya dalam melindungi masyarakat yang terdampak banjir. Ia berjanji akan melakukan perbaikan.

Anutin mengaku banjir yang telah merenggut 176 nyawa warganya merupakan kesalahannya. Permintaan maaf itu Anutin sampaikan saat mengunjungi wilayah Hat Yai di selatan.

Hat Yai adalah kawasan yang paling terdampak banjir besar akibat hujan lebat itu. Cuaca ekstrem yang terjadi di sana akibat pengaruh Siklon Senyar, badai tropis dahsyat pada akhir November lalu, seperti di Indonesia. Saat berkunjung ke Hat Yai, pada Jumat (28/11/2025). Anutin berjanji akan mempercepat tindakan pemulihan bencana.

“Pemerintah memang punya kekurangan, saya akui itu,” ujar Anutin mengutip Reuters.

“Ketika ada kematian, ketika ada kehilangan, ketika orang-orang tidak bisa tinggal di rumah mereka, itu semata-mata kesalahan perdana menteri,” sambungnya.

Kunjungan Pemerintah Thailand

Melansir Bangkok Post, Anutin, yang merangkap jabatan sebagai menteri dalam negeri, datang ke Hat Yai pada hari Minggu bersama para menteri senior, termasuk Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas. Mereka datang untuk memeriksa kerusakan secara langsung dan menyelesaikan paket keuangan darurat. Ia menekankan bahwa pengamatan langsung di lokasi sangat penting untuk mengukur skala kerusakan secara menyeluruh dan mempercepat respons pemerintah.

Sebelum kunjungan tersebut, Anutin mengadakan pertemuan di Gedung Pemerintahan bersama Ekniti, Menteri Kantor Perdana Menteri Paradorn Prissanananthakul, dan sekretaris tetap perdagangan Vuttikrai Leewiraphan untuk merumuskan langkah-langkah dukungan jangka pendek.

Pemerintah telah menyetujui bantuan sebesar 9.000 baht atau setara Rp 4,6 juta untuk rumah tangga. Anutin telah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyusunan daftar penerima manfaat agar dana dapat tersalurkan pada keluarga terdampak paling cepat minggu depan.

Meskipun laporan menyebutkan bantuan dapat mencapai 30.000 baht per rumah tangga, Anutin menjelaskan bahwa dukungan akan datang dari berbagai sumber. Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan menyediakan dana awal sebesar 9.000 baht, sementara alokasi tambahan dapat mencakup biaya perbaikan rumah hingga 45.000 baht, tergantung pada kerusakan yang terverifikasi.

Dukungan lebih lanjut mencakup pinjaman pemulihan tanpa bunga hingga 100.000 baht per orang selama enam bulan dan pinjaman terpisah hingga 100.000 baht per rumah tangga untuk rehabilitasi properti dengan jangka waktu pembayaran satu tahun.

Korban Terdampak Kian Meningkat

Menurut Al Jazeera, banjir telah meluluhlantakkan Thailand selatan, menewaskan sedikitnya 131 orang di Songkhla saja dan 176 orang di seluruh negeri sementara layanan publik secara bertahap kembali ke daerah-daerah yang paling terdampak.

Sekitar 76.000 anak masih tidak bersekolah menurut asesmen kemanusiaan, sementara pemerintah daerah berupaya memulihkan fasilitas-fasilitas penting.

Para ahli meteorologi memperingatkan bahwa hujan yang terisolasi akan terus melanda sebagian wilayah negara tersebut seiring melemahnya sistem badai. Prakiraan cuaca memprediksi gelombang di Teluk Thailand dan Samudra Hindia melebihi satu meter, sehingga otoritas mengimbau kapal agar berhati-hati.

Meskipun demikian, saat ini pemulihan telah berjalan di Thailand. Salah satunya dari laporan pemerintah provinsi Songkhla. Mereka menyebut 80 persen layanan air keran telah pulih dan layanan penuh akan kembali pada Rabu.Tiga unit pengolahan air bergerak menghasilkan 180.000 liter air bersih setiap hari, dan sekitar 26.000 warga mulai menerima bantuan 9.000 baht hari ini.

Hujan deras yang memicu banjir dan longsor di Thailand telah terjadi sejak pekan lalu. Wilayah terdampak berada di bagian selatan negara itu. Thailand menjadi satu dari banyak negara yang mendapat hantaman bencana banjir dan longsor di Asia. Selain Thailand, bencana serupa juga menimpa Sri Lanka, Malaysia bagian utara, serta Pulau Sumatra di Indonesia.

Menurut laporan The Guardian, lebih dari 1.100 nyawa melayang akibat rangkaian bencana alam di Asia tersebut.

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • PSI Minta Pramono Tak Cepat Puas Soal Peringkat Kemacetan Jakarta

    PSI Minta Pramono Tak Cepat Puas Soal Peringkat Kemacetan Jakarta

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo yang menyebut Jakarta bukan lagi kota paling macet di Indonesia, berdasarkan data indeks kemacetan dari laman TomTom Traffic. Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar tidak cepat puas. Menurutnya, meski data menunjukkan penurunan, kemacetan di Jakarta masih […]

  • Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia menyebut lembaga itu jadi sarang korupsi, dan kasus dugaan suap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hanya contoh kecilnya. “Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Kemenaker itu gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing, izin tenaga kerja asing, sampai sertifikasi […]

  • gibran

    Gibran Terancam di Makzulkan! DPR Terima Surat dari Purnawiran TNI

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira mengungkapkan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengiris surat kepada DPR. Surat tersebut berisi permintaan untuk membacakan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam surat paripurna. Mengacu pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Andreas menjelaskan bahwa […]

  • Prabowo Setujui Anggaran Renovasi Rumah Warga Terdampak Bencana

    Prabowo Setujui Anggaran Renovasi Rumah Warga Terdampak Bencana

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk renovasi rumah warga terdampak bencana di Sumatera. Persetujuan itu ia sampaikan setelah mendengarkan laporan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan lembaga di Aceh, Ahad (7/12/2025). Dalam laporannya, Suharyanto menyebut ada 37.546 rumah rusak mulai dari rusak berat, sedang, hingga […]

  • Jerome

    Jerome Polin Dapat Tawaran Jadi Buzzer, Bukti Bobroknya Pemerintah?

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Youtuber Edukasi Jerome Polin, tengah menjadi sorotan usai membagikan tangkapan layar pesan yang diduga berasal dari seorang admin buzzer. Dalam pesan tersebut, Jerome ditawari untuk mengunggah konten berisi ajakan perdamaian antara masyarakat dengan Pemerintah, Brimob, dan DPR. Ia membeberkan bahwa pesan tersebut dikirim ke salah satu nomor agensinya, padahal tak memiliki kaitan dengan […]

  • Dibayar Rp150 Ribu: Nasib Warga Sipil dalam Operasi Pemusnahan Amunisi TNI

    Dibayar Rp150 Ribu: Nasib Warga Sipil dalam Operasi Pemusnahan Amunisi TNI

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap praktik berbahaya dalam proses pemusnahan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat, yang melibatkan 21 warga sipil dengan upah harian Rp150.000. Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menjelaskan bahwa para pekerja ini tidak memiliki sertifikasi resmi maupun alat pelindung diri yang memadai saat menangani bahan peledak. […]

expand_less