Breaking News

Di Balik Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dorman

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 31 Jul 2025

menalar.id,. – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran sementara rekening dorman atau rekening pasif yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 hingga 12 bulan. Langkah ini bertujuan meminimalkan penyalahgunaan rekening oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis selama lima tahun terakhir, PPATK menemukan banyak kasus rekening dorman dimanfaatkan untuk kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pemblokiran ini juga menjadi upaya melindungi hak nasabah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir, menemukan maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan,” jelas PPATK dalam siaran pers Selasa (29/7/2025).

Rekening-rekening tersebut kerap dipakai untuk menampung dana hasil tindak pidana, seperti jual beli rekening ilegal, peretasan, pencucian uang, transaksi narkotika, hingga korupsi.

“Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010,” tegas manajemen PPATK melalui unggahan Instagram @ppatk_Indonesia.

Meski diblokir, dana nasabah tetap aman dan tidak hilang. Pemblokiran sekaligus menjadi pengingat bagi nasabah, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening mereka masih tercatat aktif meski lama tak digunakan.

Namun, kebijakan ini menuai kritik karena beberapa rekening warga yang tidak terlibat kejahatan turut terblokir. Sejumlah keluhan muncul di media sosial, termasuk rekening tabungan pendidikan anak dan rekening penerima gaji yang ikut kena dampak.

PPATK menyediakan mekanisme pengajuan keberatan melalui formulir daring di bit.ly/FormHensem. Nasabah yang terdampak harus menunggu proses verifikasi oleh PPATK dan bank terkait.

Meski saldo tetap utuh, rekening dorman tetap dikenai biaya administrasi bulanan. Beberapa bank bahkan memberlakukan denda tambahan jika saldo di bawah ketentuan minimum.

“Rekening dormant tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya administrasi kepada bank, hingga banyak rekening dormant dananya habis serta ditutup oleh pihak bank,” papar PPATK.

Bank Muamalat Indonesia, misalnya, mengenakan biaya administrasi Rp2.500 per bulan untuk rekening dormant.

“Jika tidak ada transaksi selain dari transaksi sistem, maka rekeningmu tetap akan dikenai biaya, sehingga akan mengurangi sisa saldo dalam rekeningmu,” tertulis dalam laman resmi bank tersebut, Kamis (31/7/2025).

Setiap bank memiliki kebijakan berbeda terkait durasi rekening dianggap dorman, umumnya antara 3-12 bulan. Menurut PT Bank Negara Indonesia (BNI), rekening dormant tidak dapat melakukan transaksi debit seperti penarikan tunai atau transfer via ATM, internet banking, atau mobile banking. Namun, rekening tetap dapat menerima transfer masuk meski statusnya tidak otomatis kembali aktif.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • MBG

    Kadisdik: Ada Cacing Tanah di MBG SMAN 6 Medan

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Warganet kembali dihebohkan dengan video yang menampilkan cacing tanah di dalam lauk Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 6 Medan. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Alexander Sinulingga mengungkapkan makanan tersebut belum sempat dimakan siswa dan hanya ada di satu nampan saja. “Cuma satu saja, belum (sempat di makan),” tutur Alexander Sinulingga, Jumat […]

  • Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi melarang seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu perusahaan melakukan perubahan susunan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Larangan ini berlaku hingga Danantara atau PT Danantara Asset Management (Persero) menyelesaikan evaluasi menyeluruh. Surat bernomor S-049/DI-BP/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025 […]

  • Komisi I DPR Percepat Rapat RUU Penyiaran, Khawatir Situasi Demo Memanas

    Komisi I DPR Percepat Rapat RUU Penyiaran, Khawatir Situasi Demo Memanas

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Senin (25/8/2025). Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono khawatir peserta rapat akan kesulitan meninggalkan kompleks parlemen karena aksi demonstrasi yang kian memanas di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. “Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para […]

  • Muncul KKP, Polda Papua Soroti Ancaman Baru

    Muncul KKP, Polda Papua Soroti Ancaman Baru

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Polda Papua mengungkap kemunculan kelompok baru yang disebut Kelompok Kriminal Politik (KKP). Kelompok ini dinilai menyebarkan paham separatisme melalui pendekatan ideologis, dan disebut berpotensi lebih berbahaya dibanding Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Kalau ini tidak ditangani dengan serius, bisa menumbuhkan simpati baru dan itu jauh lebih berbahaya,” ujar Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, […]

  • Megawati Tegaskan Kader PDIP Harus Solid Dukung Pemerintahan Prabowo

    Megawati Tegaskan Kader PDIP Harus Solid Dukung Pemerintahan Prabowo

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kader partai di semua tingkatan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan pesan tersebut usai pertemuan di Bali, Kamis (31/7/2025). Menurut Deddy, Megawati menekankan pentingnya dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. “Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung […]

  • Lonjakan Kasus TPPO: LPSK Terima 398 Permohonan Perlindungan dalam 6 Bulan

    Lonjakan Kasus TPPO: LPSK Terima 398 Permohonan Perlindungan dalam 6 Bulan

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sebanyak 398 permohonan perlindungan dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang Januari hingga Juni 2025. Angka ini diprediksi akan terus bertambah dalam waktu dekat. “Pada Januari sampai Juni, permohonan khusus TPPO yang masuk baru 398 orang. Bisa jadi minggu depan sudah naik jadi 600,” ujar Wakil […]

expand_less