Kamis, 30 Okt 2025

Polemik Munas, BEM UGM – Undip Keluar dari BEM SI

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 21 Jul 2025

menalar.id- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) dan BEM Universitas Diponegoro (Undip) memutuskan mundur dari aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Keputusan itu muncul setelah mereka menyatakan kekecewaan terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan di Padang, Sumatera Barat.

Munas yang berlangsung pada 13/7 hingga 19/7/2025 di Universitas Dharma Andalas itu menghadirkan sejumlah tokoh politik dan pejabat negara. Panitia mengundang Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN) Sumbar. Bahkan, BIN turut mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan selamat atas penyelenggaraan acara tersebut.

Kehadiran para pejabat dan politikus itu memicu polemik di antara peserta. Suasana musyawarah sempat memanas akibat perebutan posisi kepengurusan, yang berujung pada kericuhan dan menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami luka.

Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto, menyoroti karangan bunga dari Kepala BIN Sumbar sebagai simbol yang mencerminkan lebih dari sekadar ucapan. Ia menilai kehadiran BIN sebagai peringatan serius terhadap arah gerakan mahasiswa.

“Tanda bahaya karena upaya menjinakkan gerakan mahasiswa,” ujarnya.

Tiyo juga melihat situasi ini sebagai bentuk kemunduran gerakan. Ia mendorong seluruh elemen mahasiswa untuk melakukan refleksi mendalam agar tidak kehilangan integritas perjuangan.

Sementara itu, Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, berpendapat Munas seharusnya menjadi forum penting untuk merumuskan strategi gerakan mahasiswa demi membela kepentingan rakyat.

“Tak pantas. Seharusnya membahas eskalasi gerakan mahasiswa dan berfokus pada solidaritas bersama,” kata Ariq saat dihubungi pada Minggu 20/7/2025.

Alasan Panitia BEM SI hadirkan pejabat dan politikus

Ketua BEM Universitas Dharma Andalas, Rifaldi, menjelaskan bahwa panitia mengundang pejabat, politikus, polisi, dan BIN daerah karena mereka termasuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat yang membuka acara.

Menurut Rifaldi, panitia juga perlu melibatkan Forkopimda karena pengelola Asrama Haji tempat peserta menginap mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak Forkopimda. “Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” ujarnya.

Rifaldi menambahkan, karangan bunga dari BIN Sumbar datang secara tiba-tiba ke lokasi acara. “Langsung kami turunkan karena sebelumnya tidak ada informasi BIN kirim ucapan selamat,” kata Rifaldi.

Ia menyebut kericuhan yang terjadi selama munas sebagai bagian dari dinamika gerakan. Munas BEM SI Kerakyatan ini melibatkan sekitar 300 mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Respons BEM SI soal mundurnya BEM UGM dan Undip

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan berharap BEM UGM, Undip, dan BEM lain yang memutuskan keluar bisa kembali bergabung. Ia berencana memediasi mereka agar bisa kembali merapatkan barisan.

“Harapan kami seperti itu kembali masuk, ada penyatuan aliansi agar mahasiswa tidak terpecah-belah,” kata Muzammil 21/7/2025.

Meski begitu, Muzammil memahami dan menghargai kekecewaan dua BEM dari kampus besar tersebut. Menurutnya, perbedaan dalam merespons berbagai persoalan merupakan hal yang wajar dalam organisasi gerakan. “Kami memahami setiap gerakan memiliki arah strategis masing-masing dalam merespons dinamika bangsa,” ujar dia.

Ia juga menyebut keluarnya BEM UGM dan Undip menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan BEM SI agar bisa lebih mengedepankan integritas dan idealisme dalam membangun aliansi. Muzammil menyadari dua kampus itu memiliki peran penting dalam perjalanan panjang BEM SI. “Kiprah, kontribusi, dan peran aktif mereka pernah menjadi bagian dari denyut nadi perjuangan kolektif mahasiswa,” tuturnya.

Meski banyak pihak tidak sepakat dengan arah kepengurusan BEM SI Kerakyatan saat ini, Muzammil tetap berharap semangat menyuarakan kepentingan rakyat bisa menjadi pemersatu. Ia menegaskan bahwa BEM SI membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh gerakan mahasiswa dari kampus negeri maupun swasta untuk bergabung.

“Terlebih seluruh BEM di Indonesia mari kembali ke akar semangat dan kita bergerak bersama mendorong kemajuan dan berpihak kepada rakyat,” katanya.

(Sumber: TEMPO)

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Ulat hingga Makanan Basi, Deretan Masalah MBG di SMK N 4 Jogja

    Dari Ulat hingga Makanan Basi, Deretan Masalah MBG di SMK N 4 Jogja

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – SMK Negeri 4 Yogyakarta melaporkan temuan ulat dalam paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa. Kejadian ini membuat beberapa siswa trauma hingga menolak mengonsumsi makanan dari program pemerintah tersebut. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK N 4 Jogja, Widiatmoko Herbimo, mengonfirmasi insiden terbaru ini terjadi beberapa hari lalu. “Baru saja, saya punya […]

  • Alih Kelola Gagal, Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi sudah tidak berada di bawah pengelolaannya sejak bertransformasi menjadi SatuSehat pada Maret 2023. Pernyataan ini menanggapi kabar peretasan situs PeduliLindungi yang dialihkan ke laman judi online. “SatuSehat sejak berubah dari PL (PeduliLindungi) per Maret 2023, otomatis pengelolaan, termasuk urusan keamanan, seluruhnya berikut website, juga tidak di Kemenkes […]

  • mbg

    Surat Perjanjian MBG Bocor, Warga Sleman Dibungkam Bila Terjadi Keracunan

    • calendar_month Ming, 21 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Publik tengah dihebohkan oleh postingan surat perjanjian yang diduga berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalasan, Sleman, DIY. Surat itu memuat kesepakatan dengan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk klausul yang mewajibkan penerima menjaga kerahasiaan jika terjadi kasus keracunan. Berdasarkan alamat yang tercantum, SPPG berlokasi di Kalasan, Sleman. Dalam […]

  • zarutska

    Pengungsi Ukraina Tewas Ditikam di Kereta Charlotte, Publik Soroti Keamanan di AS

    • calendar_month Kam, 11 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Seorang wanita muda asal Ukraina Iryna Zarutska (23) dibunuh di kereta Carolina Utara, Selasa (9/9/2025) waktu setempat. Rekamanan dari Charlotte Area Transit System memperlihatkan Zarutska yang tengah duduk di kereta, lalu tiba-tiba saja pria dari arah belakang menikamnya berulang kali secara acak. Pelaku kemudian berjalan menuju lorong, sementara Zarutska termangu sambil memeluk dirinya. Kejadian […]

  • garam

    Pulau Rote Jadi Sentra Industri Garam Nasional, Tekan Impor hingga 600 rb ton

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah ingin membangun kawasan sentra industri garam nasional seluas 10.764 hektare (ha) di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan kawasan ini mencakup 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan Teluk Pantai Baru. Nantinya, kawasan ini diharapkan sebagai langkah strategis menuju […]

  • Menkeu dan KDM Saling Bantah Soal Dana Pemda Mengendap di Bank

    Menkeu dan KDM Saling Bantah Soal Dana Pemda Mengendap di Bank

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saling lempar pernyataan soal dana pemerintah daerah yang disebut mengendap di perbankan. Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan ada Rp 234 triliun dana milik pemerintah daerah yang belum digunakan dan masih tersimpan di bank. Jawa Barat Jadi Sorotan Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Barat […]

expand_less