Breaking News

Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 19 Mei 2025

menalar.id,. – Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), padahal kedua lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2025.

“Selama ini dapur-dapur untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak? Sudah sesuai standar atau tidak? Kami tidak dilibatkan dalam hal itu,” tegas Taruna dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025).

MoU Tak Diimplementasikan

Padahal, MoU antara BPOM dan BGN memuat 13 program kerja sama terkait MBG. Sebagai pengawas pangan olahan berdasarkan PP No.86/2019, BPOM seharusnya mengawasi seluruh rantai pasok MBG mulai dari penyiapan dapur, pengolahan bahan baku, hingga distribusi.

Taruna membantah tudingan bahwa ketidakterlibatan disebabkan keengganan mengawasi.

“Kami memiliki kewenangan sesuai peraturan keamanan pangan. Tetapi kami harus menghormati otoritas BGN sebagai penanggung jawab utama program ini,” jelasnya usai rapat.

Anggaran Jadi Kendala Utama

Menurut Taruna, ketiadaan anggaran khusus menjadi hambatan utama pelaksanaan pengawasan.

“MoU jangan hanya sekedar MoU, tapi harus sampai teknis dan anggarannya. Semua pekerjaan membutuhkan anggaran,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus keracunan MBG:

– 171 korban di Bogor (8/5/2025)

– 78 siswa di Cianjur (22/4/2025)

– 60 siswa di Batang, Jawa Tengah (16/4/2025)

BGN Klaim Sudah Libatkan BPOM

Kepala BGN Dadan Hindayana membantah tudingan BPOM tidak dilibatkan. Menurutnya, BPOM telah berpartisipasi dalam pelatihan penjamah makanan di Jawa Barat.

“BGN akan memperkuat kerja sama dengan BPOM dan Kemenkes terkait kualitas pangan dan penanggulangan KLB,” ujar Dadan kepada awak media, Jumat (16/5/2025).

DPR Akan Mediasi

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menduga terjadi kesenjangan komunikasi antara BGN yang baru terbentuk dengan BPOM.

“Komisi IX akan mempertemukan kedua lembaga minggu depan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Edy.

ICW mengkritik keterlambatan pelibatan, menuding program MBG lebih mengutamakan pencapaian target politik daripada aspek keamanan pangan.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025.

    Child Grooming Merajalela, LPSK Catat 1.776 Korban Sepanjang 2025

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon merupakan korban anak, yakni sebanyak 1.464 orang. Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati pun menyampaikan data tersebut untuk menyoroti kerentanan anak yang kerap terjerat relasi dengan orang dewasa tanpa menyadari jika […]

  • baterai ev

    Investasi Rp96 Triliun! Indonesia Resmi Masuki Era Industri Baterai EV

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden RI Prabowo Subianto resmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di Asia, Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (29/6/2025). Proyek ini melibatkan total investasi senilai US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp96,04 triliun. Sekiranya kurs Rp16.278 per US$, hal ini mencakup rantai produksi dari hulu hingga hilir. Hasil […]

  • cpu

    Publik Dilarang Akses, KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU), menerbitkan aturan baru dengan menetapkan sejumlah dokumen persyaratan pencalonan presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Total ada 16 jenis dokumen yang tidak bisa diakses publik, termasuk ijazah para kandidat, Senin (15/9/2025). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan […]

  • Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    • calendar_month Sen, 16 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Empat pulau yang dulunya berada pada wilayah Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (besar), dan Pulau Mangkir Ketek (kecil), kini berada pada administrasi Pemprov Sumut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun tak ingin berunding dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal empat pulau sengketa ingin dikelola bersama-sama. Muzakir sampaikan penegasan itu […]

  • cho yong gi

    Cho Yong Gi Mahasiswa UI Jadi Tersangka Setelah Aksi May Day

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 14 orang kini berstatus tersangka akibat kericuhan dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh kemarin, pada (1/5/2025). Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Cho Yong Gi, mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Saat kejadian, padahal ia tengah bertugas sebagai tim medis. Hari ini, ketua Program Studi Ilmu Filsafat UI Ikhaputri Widiantini, mendampingi Yong […]

  • Sekretaris Kabinet Temui Anindya Bakrie, Kadin Dukung Program Prioritas Prabowo

    Sekretaris Kabinet Temui Anindya Bakrie, Kadin Dukung Program Prioritas Prabowo

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie untuk membahas dukungan dunia usaha terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melansir Tempo, pertemuan berlangsung di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Teddy menerima laporan sekaligus berdiskusi mengenai prioritas program Kadin […]

expand_less