Kamis, 30 Okt 2025

Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 19 Mei 2025

menalar.id,. – Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), padahal kedua lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2025.

“Selama ini dapur-dapur untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak? Sudah sesuai standar atau tidak? Kami tidak dilibatkan dalam hal itu,” tegas Taruna dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025).

MoU Tak Diimplementasikan

Padahal, MoU antara BPOM dan BGN memuat 13 program kerja sama terkait MBG. Sebagai pengawas pangan olahan berdasarkan PP No.86/2019, BPOM seharusnya mengawasi seluruh rantai pasok MBG mulai dari penyiapan dapur, pengolahan bahan baku, hingga distribusi.

Taruna membantah tudingan bahwa ketidakterlibatan disebabkan keengganan mengawasi.

“Kami memiliki kewenangan sesuai peraturan keamanan pangan. Tetapi kami harus menghormati otoritas BGN sebagai penanggung jawab utama program ini,” jelasnya usai rapat.

Anggaran Jadi Kendala Utama

Menurut Taruna, ketiadaan anggaran khusus menjadi hambatan utama pelaksanaan pengawasan.

“MoU jangan hanya sekedar MoU, tapi harus sampai teknis dan anggarannya. Semua pekerjaan membutuhkan anggaran,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus keracunan MBG:

– 171 korban di Bogor (8/5/2025)

– 78 siswa di Cianjur (22/4/2025)

– 60 siswa di Batang, Jawa Tengah (16/4/2025)

BGN Klaim Sudah Libatkan BPOM

Kepala BGN Dadan Hindayana membantah tudingan BPOM tidak dilibatkan. Menurutnya, BPOM telah berpartisipasi dalam pelatihan penjamah makanan di Jawa Barat.

“BGN akan memperkuat kerja sama dengan BPOM dan Kemenkes terkait kualitas pangan dan penanggulangan KLB,” ujar Dadan kepada awak media, Jumat (16/5/2025).

DPR Akan Mediasi

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menduga terjadi kesenjangan komunikasi antara BGN yang baru terbentuk dengan BPOM.

“Komisi IX akan mempertemukan kedua lembaga minggu depan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Edy.

ICW mengkritik keterlambatan pelibatan, menuding program MBG lebih mengutamakan pencapaian target politik daripada aspek keamanan pangan.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Arab Saudi Setuju Tambah Kuota Petugas Haji Indonesia 2025

    Arab Saudi Setuju Tambah Kuota Petugas Haji Indonesia 2025

    • calendar_month Jum, 11 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan kabar baik setelah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah pada Senin (12/1/2025). Pemerintah Arab Saudi bersedia menambah alokasi kuota petugas haji Indonesia untuk musim haji 1446 H/2025 M. Respons Menag atas Kesepakatan Nasaruddin menyampaikan perkembangan terbaru mengenai permintaan kuota tambahan haji. “Insya […]

  • Perjanjian Helsinki Kembali Disorot di Tengah Sengketa Empat Pulau

    Perjanjian Helsinki Kembali Disorot di Tengah Sengketa Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Publik kembali menyoroti  Perjanjian Helsinki akibat sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Jusuf Kalla, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, mengungkit Perjanjian Helsinki di tengah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Jusuf Kalla menyampaikan bahwa batas wilayah Aceh yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Helsinki merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 […]

  • Prabowo: RI Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Prabowo: Indonesia Siap Mengakui Israel, Dengan Syarat

    • calendar_month Rab, 28 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi dengan satu syarat utama, yaitu Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini ia sampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Dalam konferensi pers, Prabowo menekankan kesepakatan Indonesia dan Prancis untuk […]

  • tanggul

    Terkuak! Tanggul Beton di Cilincing Bukan Proyek Kementerian

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebuah video yang menampilkan deretan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menuai kehebohan publik karena diduga mengganggu kegiatan nelayan. Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan bahwa tanggul beton itu bukan bagian dari proyek Kementerian PU maupun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Ia menjelaskan, lokasi konstruksi berada […]

  • Columbia

    Imbas Pro-Palestina, Columbia Bayar Rp3,6 Triliun ke Pemerintah AS

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Universitas Columbia telah menyetujui pembayaran lebih dari US$220 juta (Rp3,6 triliun) kepada pemerintahan Presiden Donald Trump. Pembayaran ini merupakan bentuk kompensasi untuk mengembalikan pendanaan federal di bidang riset yang sebelumnya ditangguhkan. Hal ini, dilakukan karena kekhawatiran pemerintah terkait meningkatnya kasus antisemitisme di lingkungan kampus. Alasan lain, kampus menegaskan komitmen untuk terciptanya atmosfer universitas […]

  • JPU Bongkar Modus Suap Pembukaan Blokir Situs Judi, Budi Arie Terlibat

    JPU Bongkar Modus Suap Pembukaan Blokir Situs Judi, Budi Arie Terlibat

    • calendar_month Jum, 16 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Jaksa Penuntut Umum mendakwa Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus atas dugaan suap terkait pembukaan blokir situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sidang pertama kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (14/5/2025). “Sidang pertama di ruang 05 pada Rabu, 14 Mei 2025,” tertulis […]

expand_less