Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus
- account_circle Sayida
- calendar_month Sen, 19 Mei 2025
menalar.id,. – Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), padahal kedua lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2025.
“Selama ini dapur-dapur untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak? Sudah sesuai standar atau tidak? Kami tidak dilibatkan dalam hal itu,” tegas Taruna dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025).
MoU Tak Diimplementasikan
Padahal, MoU antara BPOM dan BGN memuat 13 program kerja sama terkait MBG. Sebagai pengawas pangan olahan berdasarkan PP No.86/2019, BPOM seharusnya mengawasi seluruh rantai pasok MBG mulai dari penyiapan dapur, pengolahan bahan baku, hingga distribusi.
Taruna membantah tudingan bahwa ketidakterlibatan disebabkan keengganan mengawasi.
“Kami memiliki kewenangan sesuai peraturan keamanan pangan. Tetapi kami harus menghormati otoritas BGN sebagai penanggung jawab utama program ini,” jelasnya usai rapat.
Anggaran Jadi Kendala Utama
Menurut Taruna, ketiadaan anggaran khusus menjadi hambatan utama pelaksanaan pengawasan.
“MoU jangan hanya sekedar MoU, tapi harus sampai teknis dan anggarannya. Semua pekerjaan membutuhkan anggaran,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus keracunan MBG:
– 171 korban di Bogor (8/5/2025)
– 78 siswa di Cianjur (22/4/2025)
– 60 siswa di Batang, Jawa Tengah (16/4/2025)
BGN Klaim Sudah Libatkan BPOM
Kepala BGN Dadan Hindayana membantah tudingan BPOM tidak dilibatkan. Menurutnya, BPOM telah berpartisipasi dalam pelatihan penjamah makanan di Jawa Barat.
“BGN akan memperkuat kerja sama dengan BPOM dan Kemenkes terkait kualitas pangan dan penanggulangan KLB,” ujar Dadan kepada awak media, Jumat (16/5/2025).
DPR Akan Mediasi
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menduga terjadi kesenjangan komunikasi antara BGN yang baru terbentuk dengan BPOM.
“Komisi IX akan mempertemukan kedua lembaga minggu depan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Edy.
ICW mengkritik keterlambatan pelibatan, menuding program MBG lebih mengutamakan pencapaian target politik daripada aspek keamanan pangan.
- Penulis: Sayida
