Breaking News

Golkar Usul Kasino, Susi Dukung: Solusi Ekonomi atau Bencana Moral?

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 17 Mei 2025

menalar.id,. – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutiiii mengejutkan publik dengan memberikan dukungan terhadap wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita dari Fraksi Golkar. Melalui akun Twitter pribadinya, Susi menyatakan bahwa kasino lebih terkendali dampaknya dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini marak.

“Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan,” tulis Susi dalam cuitannya yang langsung viral.

Argumen Pro-Legalisasi Kasino

Galih Kartasasmita sebagai pengusul utama menjelaskan alasan di balik gagasannya saat rapat dengan kementerian terkait sumber alternatif.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Padahal banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, sudah mulai beralih ke sektor lain setelah krisis minyak. Kita juga harus berpikir ke sana,” ujar Galih.

Ia menekankan bahwa legalisasi ini bisa menjadi sumber alternatif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dengan syarat ada pengelolaan profesional dan transparan. Beberapa warganet mendukung dengan alasan kasino di negara seperti Singapura dan Malaysia telah terbukti terkontrol.

“Aku belum pernah ke kasino, tapi dari cerita teman, itu lebih terukur. Masuk harus tukar uang, penampilan harus rapi. Dan bukan sembarang orang yang masuk,” tulis akun @marcerrrinn.

Kekhawatiran Kontra-Legalisasi Kasino

Di sisi lain, banyak pihak menolak dengan alasan potensi peningkatan praktik korupsi, kesenjangan sosial akibat akses terbatas pada kalangan tertentu, dan dampak negatif terhadap masyarakat rentan.

Polarisasi Opini di Media Sosial

Debat sengit terjadi di platform digital antara pendukung dan penentang. Kelompok pro melihat ini sebagai solusi ekonomi, sementara kontra menganggapnya sebagai ancaman nilai sosial.

Analisis Kebijakan

Pengamat ekonomi politik dari UI, Dr. Rimawan Pradiptyo, memberikan catatan untuk mencegah money laundry.

“Legalisasi kasino ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberi pemasukan negara, tapi di sisi lain butuh pengawasan ekstra ketat untuk mencegah money laundry dan dampak sosial,” ungkapnya.

Tantangan Implementasi

Jika wacana ini diteruskan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi ketat termasuk pembatasan akses lembaga pengawas independen dan program mitigasi dampak sosial.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • TNI Tembak Mati Mayer Wenda, Wakil Panglima TPNPB-OPM

    TNI Tembak Mati Mayer Wenda, Wakil Panglima TPNPB-OPM

    • calendar_month Kam, 7 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati Wakil Panglima TPNPB-OPM Kodap XII/Lanny Jaya, Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, dalam operasi penindakan di Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Operasi itu berlangsung pada Selasa sore (5/8/ 2025). Melansir pernyataan resmi dari TNI, kontak tembak terjadi sekitar pukul 16.30 WIT setelah aparat menerima informasi dari […]

  • Akibat Hujan yang Tiada Hentinya, Banjir Vietnam Terus Memakan Korban

    Akibat Hujan yang Tiada Hentinya, Banjir Vietnam Terus Memakan Korban

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Banjir yang terjadi di Vietnam terus memakan korban hingga 41 orang, 9 orang hilang, dan lebih dari 52.000 rumah terendam air. Dengan provinsi Dak Lak dan Khanh Hoa mengalami korban jiwa terbanyak, kata pihak berwenang pada Kamis (20/11/2025). Banjir merusak 167 rumah serta merendam lebih dari 52.000 rumah lainnya di wilayah tersebut, termasuk hampir 23.000 […]

  • Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Publik heboh setelah menemukan volume Minyakita tidak sesuai dengan takaran pada kemasan. Temuan ini pertama kali terungkap melalui video yang warganet posting di sosial media. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung menindaklanjuti dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ia menemukan Minyakita kemasan 1 liter hanya berisi 750-800 […]

  • Ahok-Jonan Masuk Daftar Saksi

    Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Ahok Absen Sidang Hari ini

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali memanggil sembilan orang saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) beserta Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018-2023. Adapaun JPU menggelar sedang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (20/1/2026). […]

  • Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 60 keluarga di Indonesia menguasai 48 persen dari total 55,9 juta hektar lahan bersertifikat dan terpetakan. Ia menyoroti kebijakan struktural di masa lalu sebagai penyebab utama ketimpangan penguasaan tanah ini. “48 persen dari 55,9 juta hektar itu dikuasai hanya […]

  • BRICS

    BRICS Desak Reformasi IMF dan Akhiri Dominasi Barat

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – BRICS menyerukan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF), termasuk perubahan sistem kuota dan penghentian tradisi penunjukan orang Eropa sebagai pemimpin lembaga tersebut. Seruan itu tertuang dalam pernyataan bersama para menteri keuangan BRICS setelah pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025). BRICS menekankan perlunya perbaikan representasi regional dalam kepemimpinan IMF. Mereka menilai sistem pasca-Perang […]

expand_less