Breaking News

Golkar Usul Kasino, Susi Dukung: Solusi Ekonomi atau Bencana Moral?

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 17 Mei 2025

menalar.id,. – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutiiii mengejutkan publik dengan memberikan dukungan terhadap wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita dari Fraksi Golkar. Melalui akun Twitter pribadinya, Susi menyatakan bahwa kasino lebih terkendali dampaknya dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini marak.

“Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan,” tulis Susi dalam cuitannya yang langsung viral.

Argumen Pro-Legalisasi Kasino

Galih Kartasasmita sebagai pengusul utama menjelaskan alasan di balik gagasannya saat rapat dengan kementerian terkait sumber alternatif.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Padahal banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, sudah mulai beralih ke sektor lain setelah krisis minyak. Kita juga harus berpikir ke sana,” ujar Galih.

Ia menekankan bahwa legalisasi ini bisa menjadi sumber alternatif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dengan syarat ada pengelolaan profesional dan transparan. Beberapa warganet mendukung dengan alasan kasino di negara seperti Singapura dan Malaysia telah terbukti terkontrol.

“Aku belum pernah ke kasino, tapi dari cerita teman, itu lebih terukur. Masuk harus tukar uang, penampilan harus rapi. Dan bukan sembarang orang yang masuk,” tulis akun @marcerrrinn.

Kekhawatiran Kontra-Legalisasi Kasino

Di sisi lain, banyak pihak menolak dengan alasan potensi peningkatan praktik korupsi, kesenjangan sosial akibat akses terbatas pada kalangan tertentu, dan dampak negatif terhadap masyarakat rentan.

Polarisasi Opini di Media Sosial

Debat sengit terjadi di platform digital antara pendukung dan penentang. Kelompok pro melihat ini sebagai solusi ekonomi, sementara kontra menganggapnya sebagai ancaman nilai sosial.

Analisis Kebijakan

Pengamat ekonomi politik dari UI, Dr. Rimawan Pradiptyo, memberikan catatan untuk mencegah money laundry.

“Legalisasi kasino ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberi pemasukan negara, tapi di sisi lain butuh pengawasan ekstra ketat untuk mencegah money laundry dan dampak sosial,” ungkapnya.

Tantangan Implementasi

Jika wacana ini diteruskan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi ketat termasuk pembatasan akses lembaga pengawas independen dan program mitigasi dampak sosial.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akibat Hujan yang Tiada Hentinya, Banjir Vietnam Terus Memakan Korban

    Akibat Hujan yang Tiada Hentinya, Banjir Vietnam Terus Memakan Korban

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Banjir yang terjadi di Vietnam terus memakan korban hingga 41 orang, 9 orang hilang, dan lebih dari 52.000 rumah terendam air. Dengan provinsi Dak Lak dan Khanh Hoa mengalami korban jiwa terbanyak, kata pihak berwenang pada Kamis (20/11/2025). Banjir merusak 167 rumah serta merendam lebih dari 52.000 rumah lainnya di wilayah tersebut, termasuk hampir 23.000 […]

  • Polri Beberkan Modus Oplosan Gas LPG di Tiga Kabupaten

    Polri Beberkan Modus Oplosan Gas LPG di Tiga Kabupaten

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pengoplosan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tegal. Brigjen Nunung Syaifuddin, Dirtipidter Bareskrim Polri, menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap lima tersangka dalam kasus ini. “Kami menetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) […]

  • OJK Wajibkan Bayar Minimal 10 Persen untuk Klaim Asuransi Kesehatan

    OJK Wajibkan Bayar Minimal 10% untuk Klaim Asuransi Kesehatan

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan nasabah asuransi kesehatan untuk menanggung setidaknya 10 persen dari total klaim yang mereka ajukan mulai 1 Januari 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggara Produk Asuransi Kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa aturan […]

  • prabowo

    Prabowo: Unjuk Rasa Boleh Asal Izin ke Polisi

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak keberatan jika masyarakat ingin menggelar demonstrasi, asalkan dilakukan secara damai. “Hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang, tetapi ada aturannya. Aksi demonstrasi harus berlangsung damai dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Prabowo di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025). Menurut Prabowo, aturan yang berlaku setiap aksi unjuk rasa harus […]

  • anak di aceh

    Basarnas Evakuasi 2 Jenazah Anak di Pantai Lhoknga Aceh Besar

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Tim Basarnas berhasil mengevakuasi dua jenazah anak yang sebelumnya hilang setelah terseret arus laut saat berenang di Pantai Lhoknga, Aceh Besar. Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, mengatakan tim menemukan kedua korban pada hari ketiga pencarian, Senin (30/6/2025). “Kedua korban dilaporkan hilang terseret arus pada Sabtu (28/6) sekitar pukul 17.00 WIB. […]

  • dpr

    DPR Tanggapi 17+8 Tuntutan: Ada Enam dari 17 Poin Rincian

    • calendar_month Sab, 6 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merespons tuntutan 17+8 dengan mengeluarkan enam keputusan penting di rapat konsultasi antar pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/9/2025). Dasco menjelaskan bahwa rapat konsultasi yang diadakan di hari sebelumnya menghasilkan beberapa persetujuan terkait pemangkasan […]

expand_less