Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

menalar.id – Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini karena telah banyak murid yang menjadi korban keracunan di berbagai daerah.

Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025). Adapun demonstrasi itu dilakukan oleh sekelompok ibu, anak muda, dan perempuan Indonesia.

Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dengan beragam tulisan, di antaranya bertuliskan ‘Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak’ serta ‘STOP MBG! Kembalikan Makanan Bergizi kepada Keluarga dan Sekolah’.

Melalui pernyataan sikapnya, Suara Ibu Indonesia menyatakan keprihatinan dan kemarahan atas berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa sekolah dasar akibat MBG. Mereka menilai, program yang semula digadang-gadang sebagai solusi perbaikan gizi anak, justru menjadi krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara.

Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mereka menyoroti temuan lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan akibat konsumsi MBG di sejumlah daerah.

“Alih-alih menjadi program wajib nasional, sebaiknya MBG difokuskan hanya untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) atau anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang memang memerlukan intervensi khusus perbaikan gizi,” ucap Suara Ibu Indonesia.

Mereka menilai bahwa anggaran MBG hanya membebani pos pendidikan. Dana tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur sekolah di daerah 3T, serta membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola oleh sekolah, guru, dan orang tua.

Kritik terhadap Pelibatan TNI-Polri

Suara Ibu Indonesia juga menyoroti pelibatan TNI dan Polri dalam rantai distribusi serta pengawasan program MBG. Mereka menilai langkah tersebut mencerminkan militerisasi urusan sipil dan berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

“Militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurus gizi atau makan anak sekolah,” tegas mereka.

Karena itu, mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Kemudian juga mencabut keterlibatan TNI-Polri dalam program maupun kegiatan serupa di ranah sipil.

Selain itu, Suara Ibu Indonesia mendesak agar dilakukan audit nasional independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok MBG, dengan hasil yang dipublikasikan secara terbuka.

Mereka mengakui bahwa banyak pekerja informal, ibu-ibu, dan tenaga dapur sekolah yang bergantung pada program MBG, serta memahami pentingnya asupan gizi tambahan bagi anak-anak sekolah. Namun, tanpa perlindungan kerja yang layak dan standar keamanan pangan yang ketat, program tersebut justru berpotensi menimbulkan bencana.

“Ketika makanan untuk anak-anak tidak dikelola dengan aman, dan pekerja kecil tak punya perlindungan kerja yang memadai, program bantuan justru berubah menjadi ancaman,” tegas mereka.Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini karena telah banyak murid yang menjadi korban keracunan di berbagai daerah.

Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025). Adapun demonstrasi itu dilakukan oleh sekelompok ibu, anak muda, dan perempuan Indonesia.

Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dengan beragam tulisan, di antaranya bertuliskan ‘Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak’ serta ‘STOP MBG! Kembalikan Makanan Bergizi kepada Keluarga dan Sekolah’.

Melalui pernyataan sikapnya, Suara Ibu Indonesia menyatakan keprihatinan dan kemarahan atas berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa sekolah dasar akibat MBG. Mereka menilai, program yang semula digadang-gadang sebagai solusi perbaikan gizi anak, justru menjadi krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara.

Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mereka menyoroti temuan lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan akibat konsumsi MBG di sejumlah daerah.

“Alih-alih menjadi program wajib nasional, sebaiknya MBG difokuskan hanya untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) atau anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang memang memerlukan intervensi khusus perbaikan gizi,” ucap Suara Ibu Indonesia.

Mereka menilai bahwa anggaran MBG hanya membebani pos pendidikan. Dana tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur sekolah di daerah 3T, serta membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola oleh sekolah, guru, dan orang tua.