Minggu, 14 Des 2025

PLN Nusantara Power Tunjuk Ade Armando Jadi Komisaris

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 4 Jul 2025

menalar.id- PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak usaha PLN (Persero), menunjuk Ade Armando sebagai salah satu komisaris baru. Ade membenarkan penunjukan itu dan mengatakan serah terima jabatan berlangsung pada Kamis (3/7/2025).

“Benar (jadi komisaris PLN NP), Kamis serah terima jabatan,” keterangan Ade, melansir dari kompas.com, Jumat (4/7/2025).

Ade menerangkan latar belakangnya di bidang komunikasi menjadi alasan penunjukannya sebagai komisaris. Ia siap memperkuat strategi komunikasi agar kinerja PLN NP makin dikenal publik.

“Prestasi-prestasi yang mengesankan dari PLN NP ini harus sampai kepada publik,” terangnya.

Ade juga menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas di PLN NP. Menurutnya, perusahaan ini sudah berjalan bersih dan berintegritas, sehingga ia bersedia mengemban jabatan tersebut.

“Yang paling utama adalah mengawasi agar kerja pengurus PLN NP ini akuntabel, transparan, tidak korup, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan,” tegasnya.

Sumber Kekayaan Ade Armando melansir dari Tempo

Tempo menelusuri laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) milik KPK dan tidak menemukan nama Ade Armando. Sebab, ia belum pernah menjabat sebagai penyelenggara negara, pejabat negara, atau pejabat publik lainnya.

Sebelum terjun ke politik, Ade berkarier sebagai dosen Ilmu Komunikasi di FISIP Universitas Indonesia. Ia mengajukan pensiun dini sebagai PNS setelah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 2023.

Ade sempat mencalonkan diri sebagai legislatif dari PSI pada Pileg 2024. Namun, ia gagal melaju ke Senayan karena PSI hanya meraih 2,8 persen suara (4.260.169) dari 151.796.630 suara sah, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Sekarang, Ade lebih aktif di media sosial dan sering tampil sebagai pemandu di sejumlah podcast Cokro TV. Kanal YouTube itu sudah punya lebih dari 2,4 juta pengikut. Menurut YouTubers.me, penghasilan Cokro TV diperkirakan sekitar US$ 9.500 per bulan, atau sekitar Rp 152 juta dengan kurs Rp 16 ribu.

Selain itu, lewat akun Instagram @adearmando_official, Ade menjabat sebagai Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS), sebuah gerakan sosial yang berdiri sejak 23 Maret 2022. PIS rutin mengangkat isu politik terkini lewat situs gerakanpis.id dan berbagai platform media sosial. Kanal YouTube @Gerakanpis dengan pengikut lebih dari 78,9 ribu.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koalisi Sipil dan BEM UI Turun ke Jalan Tolak RUU KUHAP

    Koalisi Sipil dan BEM UI Turun ke Jalan Tolak RUU KUHAP

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id -, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengumumkan aksi penolakan terhadap RUU KUHAP yang masuk agenda sidang paripurna DPR hari ini, Selasa (18/11/2025). Mereka menilai sejumlah pasal dalam rancangan tersebut memberi ruang penyalahgunaan kewenangan aparat. Selain itu, koalisi mengkritik aturan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang dianggap terlalu longgar. Menurut koalisi, ketentuan itu membuka peluang […]

  • Bobibos Jadi Bahan Bakar Nabati Terbarukan, Apa kelebihannya?

    Bobibos Jadi Bahan Bakar Nabati Terbarukan, Apa kelebihannya?

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos (Bobibos) merupakan Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis limbah pertanian yang memiliki angkat oktan tinggi mencapai RON 98 yang setara dengan Pertamax Turbo. Founder Bobibos Muhammad Ikhlas Thamrin meluncurkan BBN tersebut pada Minggu (2/11/2025). Hingga kini Bobibos masih dalam tahap persiapan sebelum memperjualbelikannya. Ikhlas menyebut jika tahap persiapan […]

  • Fadli Zon Pertanyakan Bukti, Korban dan Aktivis Bangkitkan Ingatan Tragedi Mei Hingga Demonstrasi

    Fadli Zon Pertanyakan Bukti, Korban dan Aktivis Bangkitkan Ingatan Tragedi Mei 1998

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal tragedi pemerkosaan massal dalam tragedi mei 1998 memicu gelombang kritik. Ia menyebut insiden itu sebagai sekadar rumor, sebuah pernyataan yang langsung memantik kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil hingga warganet. Fadli mengemukakan pandangannya dalam wawancara bersama jurnalis senior IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, yang membahas proses penulisan […]

  • Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu Ada Aksi Unjuk Rasa di DPR

    Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu Ada Aksi Unjuk Rasa di DPR

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak tahu ada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ia beralasan sibuk rapat seharian. “Rapat seharian. Belum ikuti informasi,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Bahlil menyebut tak sempat membaca berita selama rapat. […]

  • Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

    Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong dimasukkannya aturan khusus dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mewajibkan penggeledahan terhadap perempuan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum berjenis kelamin perempuan. Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini menyampaikan usulan ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, […]

  • Guru PNS Desak Mahkamah Konstitusi, Perpanjang Usia Pensiun

    Guru PNS Desak Mahkamah Konstitusi, Perpanjang Usia Pensiun

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Sri Hartono, seorang guru berstatus PNS, meminta Mahkamah Konstitusi menambah batas usia pensiun guru, seperti halnya dosen. Sri menyampaikan hal itu saat sidang pendahuluan gugatan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/6/2025). “Ketentuan yang membedakan usia pensiun antara guru dan dosen tidak mencerminkan prinsip meritokrasi,” ungkap Hartono […]

expand_less