Breaking News

Pemprov Aceh Surati PBB: Tak Sanggup Tangani Pascabencana

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Ming, 14 Des 2025

menalar.id., – Pemerintah Aceh resmi mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dua lembaga tersebut, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF.

Surat tersebut berisi permintaan bantuan untuk menangani pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Pemerintah Aceh menilai kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana. Termasuk saat pemulihan pascatsunami 2004.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).

Muhammad MTA menegaskan Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat resmi kepada UNDP dan UNICEF karena kebutuhan pemulihan pascabencana yang mendesak.

“Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” katanya.

Kerusakan Akibat Bencana

Pemerintah Aceh mencatat kerusakan infrastruktur terjadi di 18 kabupaten dan kota. Bencana tersebut menyebabkan ribuan warga meninggal dunia dan lainnya masih dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga penanganan.

Hingga saat ini, Pemerintah Aceh juga mencatat sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah masuk ke wilayah Aceh untuk membantu proses pemulihan. Mereka berasal dari lembaga non-pemerintah lokal, nasional, hingga internasional.

Sejumlah organisasi yang telah terdaftar dalam desk relawan BNPB untuk Aceh, antara lain:

  1. Save The Children
  2. Islamic Relief
  3. ABF
  4. DH Charity
  5. FKKMK UGM
  6. Mahtan Makassar
  7. Relawan Nusantara
  8. Baznas
  9. EMT AHS UGM
  10. Koalisi NGO HAM
  11. Katahati Institute
  12. Orari
  13. Yayasan Geutanyoe, serta lembaga lainnya.

Muhammad MTA menyebut jumlah lembaga dan relawan kemungkinan akan terus bertambah seiring berjalannya proses tanggap darurat.

“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” kata Muhammad MTA.

Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, jumlah korban meninggal dunia mencapai 419 jiwa dan 32 orang masih dinyatakan hilang, Minggu (14/12/2025) pukul 13.36 WIB. Sementara itu, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 474.691 jiwa.

Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan besar pada berbagai fasilitas publik. Pemerintah Aceh mencatat kerusakan meliputi:

  1. 258 unit kantor
  2. 287 tempat ibadah
  3. 305 sekolah
  4. 431 pesantren
  5. 206 rumah sakit dan puskesmas
  6. 461 titik jalan
  7. 332 jembatan.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apa yang terjadi setelah Nicolas Maduro Ditahan AS?

    Apa yang terjadi setelah Nicolas Maduro Ditahan AS?

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- AS menahan Presiden  Nicolas Maduro beserta Ibu Negara Cilia Flores, akhir pekan lalu di Ibu Kota Venezuela, Ciracas. Usai AS membawa Nicolas dan istrinya dari Venezuela ke AS, atas perintah Presiden Donald Trump, mereka menahan pasangan suami istri tersebut di penjara Brooklyn. Pada Senin (5/11/2025) lalu, AS melayangkan empat dakwaan kepada Maduro pada sidang […]

  • Polisi Terduga Menyamar dan Membuat Kericuhan di Depan Mapolda Metro Jaya

    Polisi Terduga Menyamar dan Membuat Kericuhan di Depan Mapolda Metro Jaya

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Massa aksi menyerbu aparat kepolisian di Mapolda Metro Jaya, pada Jumat (29/8/2025). Namun, terlihat seorang pria tak dikenal memegang bendera negara Indonesia yang terduga merupakan aparat kepolisian menyamar dan melawan massa aksi yang hadir. Aksi tersebut mengundang kericuhan setelah massa yang terdiri dari mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) berusaha mendesak masuk ke area markas […]

  • Gunung Ile Lewotolok Naik Status ke Siaga, Ribuan Gempa Tercatat

    Gunung Ile Lewotolok Naik Status ke Siaga, Ribuan Gempa Tercatat

    • calendar_month Ming, 18 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. –  Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status Gunung Ile Lewotolok dari Level II menjadi Level III, pada Minggu (18/1/2026). Badan Geologi mengambil keputusan tersebut setelah melihat adanya peningkatan aktivitas gunung api dalam beberapa pekan terakhir. Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria menyampaikan bahwa pemantauan selama periode (1/1/2026) hingga […]

  • Eks Kepala BPHL II Medan Jadi Tersangka Korupsi Penebangan Hutan

    Eks Kepala BPHL II Medan Jadi Tersangka Korupsi Penebangan Hutan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menetapkan mantan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan Kusnadi sebagai tersangka kasus korupsi penebangan kayu di Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (14/1/2026). Korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,1 miliar. Melansir Detiksumut, Kasi Intelijen Kejari Karo Dona Martinus Sebayang menyatakan Kusnadi menerbitkan izin Sistem Informasi Penatausahaan […]

  • KPU dan Bawaslu Bahas Putusan MK dan PSU Pilkada

    KPU dan Bawaslu Bahas Putusan MK dan PSU Pilkada

    • calendar_month Sel, 5 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertemu di Kantor Bawaslu RI, Senin sore (4/8/2025). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan membahas beberapa hal penting menjelang pemilu dan pilkada mendatang. Salah satu yang jadi pembahasan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Putusan ini […]

  • DPR Rahayu: Jangan Hanya Cari Loker, Jadilah Pengusaha

    DPR Rahayu: Jangan Hanya Cari Loker, Mulailah Jadi Pengusaha

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Wakil Ketua Komisari VII DPR RI Rahayu Sawaswati Djojohadikusumo menjadi sorotan setelah menyampaikan pandangannya mengenai lapangan kerja di Indonesia yang semakin sulit dicari oleh generasi muda. Dalam sebuah wawancara, Rahayu mengatakan bahwa anak muda tidak seharusnya terus bergantung pada negara untuk mencari pekerjaan. Sebab cara pandang tersebut tidak sesusai dengan masa sekarang. Ia […]

expand_less