Kamis, 30 Okt 2025

PDIP Soroti Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Stunting dan Lapangan Kerja Jadi Catatan

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 23 Okt 2025

menalar.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan beberapa catatan untuk kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai partai penyeimbang, PDIP berusaha memberi masukan dan kritik yang membangun untuk program-program pemerintah saat ini.

“Dalam membuat kebijakan, pemerintah perlu mendengar harapan rakyat. Misalnya soal kebutuhan pangan, penanganan stunting, dan pemenuhan gizi. Semua itu butuh kerja sama masyarakat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Rabu (22/10/2025)

Harap Program Rakyat Dipercepat

Hasto menilai konsolidasi pemerintahan Prabowo selama setahun ini sudah berjalan cukup baik. Tapi, PDIP berharap hasilnya bisa lebih terasa langsung oleh masyarakat. “Kami berharap di tahun kedua nanti, program-program untuk rakyat bisa dijalankan lebih cepat. Pemerintah juga perlu memaksimalkan kebijakan ekonomi supaya masyarakat bisa lebih mudah dapat pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Hasto, kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi harus jadi fokus utama pemerintahan ke depan.

Lapangan Kerja Jadi Bidang dengan Skor Terendah

Hasil riset dari lembaga survei Indostrategi menunjukkan, bidang penciptaan lapangan kerja mendapat nilai paling rendah selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Riset Indostrategi Ali Noer Zaman bilang, bidang ini hanya mendapat skor 2,65, paling rendah dari delapan bidang yang diteliti. “Rendahnya nilai ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” kata Ali, Sabtu (18/10/2025).

Dampak Kondisi Global dan PHK di Dalam Negeri

Ali menjelaskan, faktor luar negeri seperti perang Rusia-Ukraina, kebijakan tarif Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi global yang masih rendah ikut menekan kinerja industri dan ekspor Indonesia. “Sementara dari dalam negeri, maraknya PHK juga ikut membuat skor bidang ini rendah,” jelasnya.

Dalam riset yang sama, bidang stabilitas politik dan keamanan ada di posisi kedua dengan skor 3,16. Lalu bidang demokrasi dan kebebasan berpendapat mendapat 3,14, dan transparansi pemerintahan di urutan keempat dengan 3,12.

Riset Libatkan 424 Narasumber di 34 Provinsi

Riset Indostrategi dilakukan sejak September sampai 8/10/2025. Penelitian ini melibatkan 424 narasumber dari 34 provinsi yang berasal dari berbagai bidang keahlian.

Metodenya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, serta didukung data sekunder dari sejumlah media massa yang kredibel.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • lps

    LPS Financial Festival 2025 Dibuka, Fokuskan Literasi Keuangan ke Anak Muda

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono, memberikan sambutan pembuka dalam acara LPS Financial Festival 2025 yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/8/2025). Dalam pidatonya, Didik mengungkapkan bahwa acara ini digagas dan dilaksanakan oleh Transmedia. “Bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan […]

  • Laporan Membongkar Hasil Kekayaan Hakim Tom Lembong Rp4,3 M

    Laporan Membongkar Hasil Kekayaan Hakim Tom Lembong Rp4,3 M

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Majelis Hakim persidangan Tom Lembong, Dennie Arsan Fatrika, melaporkan total kekayaan sebesar Rp4,3 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024. Kekayaan tersebut merupakan gabungan dari harta pribadi dan istrinya yang berprofesi sebagai advokat. “LHKPN hakim Dennie Arsan Fatrika adalah jumlah kekayaan hakim Dennie Arsan Fatrika dengan istri,” […]

  • Perjuangan Kakek di Kalsel: Pertahankan Tanah, Tapi Terancam Penjara

    Perjuangan Kakek di Kalsel: Pertahankan Tanah, Tapi Terancam Penjara

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Kakek asal Kalimantan Selatan bernama Kahfi (73) harus mempertahankan tanah miliknya. Tanah Miliknya menjadi objek sengketa pidana. Menurut Kahfi, dia sudah mempunyai dokumen tanah itu sejak 1988, jauh sebelum pihak pelapor. “Sedangkan pelapor (punya dokumen) tahun 1998,” Ucap Kakek Kahfi Ia mengaku kalau usahanya untuk mendapatkan keadilan tanah sudah sah dan tetap. Putusan pidana […]

  • Sengketa Kepemilikan Pulau Aceh-Sumut, DPR Percaya Prabowo

    Sengketa Kepemilikan Pulau Aceh-Sumut, DPR Percaya Prabowo

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menangani penyelesaian sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara (Sumut). Sufmi mengonfirmasi bahwa timnya sudah menghubungi Presiden Prabowo Subianto mengenai sengketa kepemilikan pulau antara Aceh dengan Sumatra utara. “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa presiden mengambil alih persoalan batas pulau […]

  • Di Balik Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dorman

    Di Balik Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dorman

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran sementara rekening dorman atau rekening pasif yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 hingga 12 bulan. Langkah ini bertujuan meminimalkan penyalahgunaan rekening oleh pihak tidak bertanggung jawab. Berdasarkan analisis selama lima tahun terakhir, PPATK menemukan banyak kasus rekening dorman dimanfaatkan untuk kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya. […]

  • Rencana Demo Besar Buruh Di Jakarta Batal Mendadak, Apa yang Terjadi?

    Rencana Demo Besar Buruh Di Jakarta Batal Mendadak, Apa yang Terjadi?

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Kelompok pekerja membatalkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan besok, (3/6/2025) di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Serikat Pekerja, sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menjelaskan, setelah berdiskusi panjang dengan buruh, pemerintah, dan DPR RI, akhirnya disetujui jika empat tuntutan buruh yang terikat dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KJP-PB) akan […]

expand_less