Breaking News

KPK Geledah Dua Kantor Pusat BRI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 26 Jun 2025

menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk di Jakarta, Kamis (26/6/2025), sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyidik menggeledah kantor BRI di Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto.

KPK Geledah Dua Kantor Pusat BRI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC. Budi mengatakan bahwa KPK telah meminta keterangan.

“KPK telah meminta keterangan dari para pihak terkait, dan hari ini tim melakukan penggeledahan di dua lokasi tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Budi belum dapat membeberkan detail barang bukti yang berhasil diamankan selama operasi tersebut.

“Untuk barang-barang yang diamankan dalam penggeledahan ini, kami akan memberikan update kemudian,” tambahnya.

Periksa Mantan Wakil Direktur BRI

KPK juga memeriksa mantan Wakil Direktur BRI Catur Budi Harto sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada hari yang sama. Namun, Budi Prasetyo menyatakan tim penyidik masih mendalami hasil pemeriksaan dan penggeledahan.

“KPK masih mengembangkan penyidikan terkait pemeriksaan para pihak dan penggeledahan hari ini,” jelas Budi.

Ia menegaskan bahwa kasus ini melibatkan mantan pejabat BRI yang sudah tidak aktif menjabat.

“Perkara ini diduga melibatkan oknum pejabat yang sudah tidak lagi menjabat,” ucapnya.

Diduga Melibatkan Beberapa Penyedia EDC

Budi mengungkapkan bahwa pengadaan EDC yang diduga koruptif ini melibatkan sejumlah vendor penyedia alat. Namun, KPK belum bisa membeberkan identitas penyedia maupun rentang waktu kejadian karena masih dalam tahap penyidikan.

“Ada beberapa penyedia yang diduga terlibat, tetapi kami belum bisa menyampaikan detailnya. Termasuk temporal perkara ini masih kami dalami. Kami akan memberikan update ketika sudah bisa diungkap ke publik,” pungkas Budi.

Operasi penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengungkap praktik korupsi dalam pengadaan perangkat EDC yang digunakan untuk transaksi perbankan. KPK berkomitmen menyelesaikan penyidikan secara transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat banjir merendam 24 desa dan kelurahan di delapan kecamatan, pada Selasa (23/12/2025) sore.

    BPBD: Ada 24 Desa di Cirebon Terendam Banjir

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat banjir merendam 24 desa dan kelurahan di delapan kecamatan, pada Selasa (23/12/2025) sore. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Cirebon dan daerah hulu di Kabupaten Kuningan dalam durasi cukup lama. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon Hadi Eko menyebut hujan berintensitas tinggi […]

  • Erick thohir

    Erick Thohir Angkat Bicara Soal Reshuffle, Sebut Ada Nama Lain Sebelum Jadi Menpora

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik beberapa pejabat, pada Rabu (17/9/2025) siang. Dalam pelantikan itu, Erick Thohir kembali menjadi menteri. Berbeda dari sebelumnya, kini ia menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus merangkap jabatan dengan posisi Ketua Umum PSSI. Kemudian, publik mempertanyakan terkait kemungkinan benturan kepentingan. Menanggapi isu tersebut, Erick tidak memberikan jawaban tegas. […]

  • aksi kamisan

    Tuntut KUHAP, KontraS: “Kami Pertimbangkan untuk Judicial Review”

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Aksi Kamisan ke-887 kembali berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat (20/11/2025). Para peserta menuntut pemerintah untuk mencabut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena dinilai memperluas potensi penyalahgunaan kewenangan aparat. Para peserta aksi membawa berbagai poster dengan beragam tulisan, di antaranya; ‘Tolak Revisi KUHAP, Lindungi Hak Rakyat’,  ‘KUHAP Direvisi: Kekuasaan Pengak Hukum […]

  • Bangladesh

    Pesawat Tempur F-7 Bangladesh Hantam Sekolah, 27 Orang Tewas

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pesawat tempur F-7 BGI milik Angkatan Udara Bangladesh (BAF) dilaporkan jatuh dan menghantam bangunan sekolah di kawasan Uttara, Dhaka, Senin (21/7/2025) sore. Setidaknya, sekitar 27 orang tewas dan di antaranya 25 korban merupakan pelajar sekolah. “Total korban meninggal hingga saat ini mencapai 27 orang. Di antaranya, 25 adalah anak-anak dan satu orang pilot,” […]

  • ISIS

    AS Bunuh Petinggi ISIS dan 2 Putranya Saat Operasi Darat di Suriah

    • calendar_month Sab, 26 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Militer Amerika Serikat (AS) lancarkan operasi darat di Suriah yang menewaskan seorang tokoh senior ISIS bersama dua putranya, pada Jumat (25/7). Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut korban bernama Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani, serta dua anaknya Abdallah Dhiya al-Hardani dan Abd al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani. CENTCOM menegaskan bahwa ketiganya merupakan ancaman langsung bagi pasukan […]

  • Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tidak Kurangi Kewenangan KPK

    Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tidak Kurangi Kewenangan KPK

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Gerindra ini menyatakan pihaknya sedang menyiapkan jadwal untuk membahas masukan dari KPK dan aktivis antikorupsi terkait rancangan tersebut. “Kami akan menjadwalkan pembahasan masukan ini pada masa […]

expand_less