DPR Bahas 17+8 Tuntutan Dalam Rapat Hari ini
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month Kam, 4 Sep 2025
menalar.id – Pimpinan DPR RI telah menjadwalkan rapat bersama ketua-ketua fraksi untuk membahas 17+8 tuntutan rakyat yang ramai di media sosial setelah aksi unjuk rasa 25–31 Agustus lalu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan rapat tersebut akan menjadi forum evaluasi sekaligus menyatukan pandangan delapan fraksi yang ada di DPR.
“Besok (red: hari ini) kami akan lakukan rapat evaluasi dengan para pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan mencapai kesepakatan di DPR,” ucap Dasco usai menerima perwakilan mahasiswa serta organisasi kepemudaan, di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, sejumlah poin dalam petisi 17+8 yang diinisiasi koalisi sipil juga telah mahasiswa sampaikan mahasiswa saat audiensi. Ia memastikan tuntutan tersebut akan segera ditindaklanjuti.
“Dalam audiensi tadi, kami sampaikan bahwa DPR dalam waktu singkat akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik terkait tunjangan maupun keterbukaan aktivitas DPR, yang juga termasuk dalam 17+8,” tambahnya.
Dasco menepis anggapan bahwa DPR baru kali ini menerima aspirasi publik. Menurutnya, banyak aspirasi yang sebelumnya masuk melalui alat kelengkapan dewan (AKD). Ia juga menyebut DPR sempat berencana bertemu langsung dengan massa aksi, namun batal karena demonstrasi dinilai sudah tidak murni dan berujung kericuhan.
“Begitu kami mau keluar, ternyata unjuk rasa sudah ditunggangi pihak lain. Situasi di lapangan tidak kondusif,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah sipil merumuskan “17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati”, yang didesak segera ditindaklanjuti. Dari 17 tuntutan jangka pendek, publik meminta agar semua poin dipenuhi sebelum (5/9).
Sementara delapan tuntutan sisanya ditargetkan selesai dalam waktu setahun, hingga 31 Agustus 2026. Adapun 17+8 tuntutan tersebut:
Isi 17 tuntutan utama
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban aksi 25–31 Agustus
3. Batalkan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru DPR
4. Publikasikan anggaran secara transparan
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau beri sanksi kader parpol yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Tegaskan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam dialog bersama publik
9. Bebaskan semua demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif aparat saat demo
11. Proses hukum anggota/aparat yang melakukan kekerasan
12. TNI kembali ke barak
13. TNI tidak boleh mengambil alih fungsi Polri
14. TNI dilarang masuk ruang sipil saat krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak buruh
16. Pemerintah ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah murah dan outsourcing
Isi 8 tuntutan jangka panjang (hingga 2026)
1. Lakukan reformasi besar-besaran di DPR; audit dan perketat syarat anggota
2. Reformasi partai politik dengan transparansi keuangan dan pengawasan
3. Reformasi sistem perpajakan yang adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN, UU Ciptaker, serta tata kelola Danantara
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
