Jumat, 8 Agu 2025
Tag Populer

Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 8 Mei 2025

menalar.id,. – Saat Presiden Prabowo Subianto gencar mendorong efisiensi anggaran pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor justru mengoperasikan enam unit mobil dinas baru bermerek Suzuki Jimny Allgrip warna hitam. Empat di antaranya terlihat parkir di area Pendopo Bupati Bogor dengan stiker dinas terkait dan plat merah.

Enam unit Suzuki Jimny yang menjadi kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bogor kini menuai perhatian publik. Kendaraan ini mencolok tidak hanya dari segi penampilan, tetapi juga nilai ekonomisnya yang patut dipertanyakan.

Harga yang Menggugah

Setiap unit Suzuki Jimny Allgrip yang digunakan sebagai kendaraan dinas ini memiliki harga sekitar Rp400-500 juta. Dengan total pengadaan enam unit, Pemkab Bogor harus menggelontorkan dana mencapai hampir Rp3 miliar.

Dari segi harga, kendaraan Suzuki Jimny dibanderol sekitar Rp400-500 jutaan atau bisa dibilang mencapai setengah miliar rupiah.

Keistimewaan yang dimiliki oleh Suzuki Jimny adalah untuk mendapatkannya membutuhkan kesabaran sehingga membuatnya terkesan eksklusif.

Bupati Bogor Rudy Susmanto membantah tudingan pemborosan anggaran. Ia menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan ini sebenarnya sudah dilakukan tahun 2023.

“Di tengah efisiensi anggaran tidak memungkinkan dilakukan pengadaan kendaraan baru,” tegas Rudy saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).

Klaim Optimalisasi Aset

Rudy mengaku baru mengetahui keberadaan mobil-mobil tersebut saat apel di Stadion Pakansari. Ia menekankan bahwa ini bukan pembelian baru melainkan realokasi aset.

“Dan ternyata itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028,” jelasnya.

Awalnya mobil-mobil ini diperuntukkan bagi Dinas PUPR, namun kemudian dialihfungsikan untuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka efisiensi.

Digunakan untuk Patroli

Rudy memaparkan bahwa kendaraan ini akan digunakan untuk:

– Patroli Satpol PP

– Operasional Dishub

– Sosialisasi Command Center 112

– Tugas BPBD dan Damkar

“Kendaraan tersebut kami optimalkan untuk patroli petugas Satpol PP, Dishub, DPKPP, untuk sosialisasi Command Center 112, serta BPBD dan Damkar,” terang Rudy.

Klaim Sesuai Program KPK

Bupati menjelaskan langkah ini sebagai bagian dari program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam penertiban Barang Milik Daerah. Kebijakan ini juga diklaim sejalan dengan program Pemprov Jabar.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Masih Beri 'Arahan' ke Polri: Pertanda Intervensi atau Sekadar Nasihat?

    Jokowi Masih Beri ‘Arahan’ ke Polri: Pertanda Intervensi atau Sekadar Nasihat?

    • calendar_month Ming, 20 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekelompok peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri angkatan ke-65 melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini sempat terekam dalam unggahan akun Instagram @Sespimmen65, namun video tersebut telah dihapus pada Sabtu (19/4/2025) pukul 16.00 WIB. Kombes Denny, Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65, […]

  • Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Publik heboh setelah menemukan volume Minyakita tidak sesuai dengan takaran pada kemasan. Temuan ini pertama kali terungkap melalui video yang warganet posting di sosial media. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung menindaklanjuti dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ia menemukan Minyakita kemasan 1 liter hanya berisi 750-800 […]

  • puan maharani

    Covid-19 Varian Baru Serbu Indonesia, Puan Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Nyawa Rakyat!

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau beberapa negara di Asia Tengara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong atas lonjakan kasus COVID-19. Puan berkata pemerintah harus waspada dengan kenaikan demi melindungi masyarakat, apalagi kasus Covid-19 di Indonesia melonjak naik. “Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. […]

  • Ciputat

    Pemkot Tangsel Tertibkan 40 Bangunan Gegara Lokasi Prostitusi

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Puluhan bangunan liar dibongkar Satpol PP karena terduga merupakan lokasi praktik prostitusi, peredaran narkoba, dan konsumsi minuman keras, di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Senin (23/6/2025). Sekitar 40 bangunan dan lapak semi permanen yang satpol PP hancurkan. Pemerintah Kota (Pemkot) meminta penghuni untuk segera beranjak pergi dalam 5 Hari ke […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR saat ini sedang mempersiapkan naskah akademik untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Rancangan perubahan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperbaiki, bukan mengurangi kewenangan MK. “Tidak ada kaitan dengan putusan pemisahan pemilu,” […]

  • Muzakir Tegaskan Empat Pulau Milik Aceh

    Muzakir Tegaskan Empat Pulau Milik Aceh

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengonfirmasi empat pulau yang menimbulkan pro-kontra  dengan Sumatra Utara (Sumut), sejak lama milik wilayah Aceh. Empat pulau tersebut, yaitu Pulau Mangkir Besar (Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. “Empat pulau itu, sebenarnya itu kan kewenangan Aceh,” kata Muzakir saat JCC, Senayan, Jakarta, Kamis […]

expand_less