Daniel Limantara Angkat Suara, Telaah Kritis Gelar Pahlawan Soeharto
- account_circle Sayida
- calendar_month Jum, 21 Nov 2025
menalar.id,. – Founder Neohistoria Daniel Limantara menilai pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk kegagalan pemerintah. Pemerintah seharusnya dapat mengkaji secara lebih mendalam dan rasional penganugrahan gelar pahlawan nasional.
Menurutnya, meskipun Soeharto memiliki peran dalam menciptakan stabilitas politik dan peningkatan ekonomi pada masa Orde Baru. Hal tersebut tidak dapat terlepaskan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah kepemimpinannya.
Daniel mengatakan stabilitas politik yang tercipta pada masa Orde Baru dengan harga yang sangat mahal, yakni pembunuhan jutaan rakyat Indonesia tanpa proses peradilan yang adil atas nama kepentingan politik rezim saat itu.
“Tidak bisa kita pungkiri Soeharto memang membuat politik Indonesia lebih stabil dan juga ada peningkatan kualitas ekonomi masa Orde Baru. Tetapi, harga yang harus dibayar begitu mahal, yakni jutaan nyawa rakyat Indonesia dibunuh tanpa pengadilan,” ujar Daniel kepada redaksi menalar.id di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Ia menekankan perlunya refleksi terhadap narasi stabilitas yang selama ini terlekat pada Soeharto, khususnya jika dikaitkan dengan tragedi kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965.
“Sekarang kita perlu merefleksikan hal itu, apakah stabilitas politik itu sebanding dengan jutaan nyawa yang dibunuh pada waktu itu,” katanya.
Daniel juga menyoroti bahwa hingga kini dalang utama peristiwa G30S belum pernah terbukti secara pasti, namun tindakan represif yang terjadi pasca peristiwa tersebut menempatkan Soeharto sebagai aktor utama penindasan.
“Padahal sampai sekarang belum diketahui siapa dalang dari Gerakan 30 September. Tetapi, Soeharto justru menjadi algojo yang melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pelanggaran HAM di era Orde Baru tidak hanya terjadi pada peristiwa 1965, tetapi juga dalam berbagai kasus lain seperti Tragedi Tanjung Priok, konflik di Timor Leste, tragedi Mei 1998, serta operasi militer di Aceh dan Papua.
Menurut Daniel, negara seharusnya menggunakan pendekatan rasional dalam menilai sosok yang layak menyandang gelar Pahlawan Nasional.
“Kalau kita menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, berarti ada yang salah dengan nalar kita. Ada yang salah dengan rasio kita,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap tokoh-tokoh yang telah menyandang gelar pahlawan merupakan hal yang wajar, namun pengangkatan tokoh dengan rekam jejak pelanggaran HAM berat justru mencerminkan kegagalan logika negara.
“Tidak apa-apa dilakukan kaji ulang terhadap pahlawan nasional yang lain. Namun mengangkat sosok dengan sejarah panjang pelanggaran kemanusiaan menjadi pahlawan adalah hal yang janggal dan patut dipersoalkan,” pungkasnya.
Penulis Sayida
Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum
