Breaking News

Dampak Shutdown: PNS AS Cari Pinjaman Gegara Tak Digaji

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Jum, 10 Okt 2025

menalar.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melakukan shutdown pada pemerintahannya sejak, Kamis (1/10/2025). Akibatnya, sejumlah pegawai federal (PNS) harus mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Banyak di antara mereka kini mengajukan pinjaman ke credit union atau koperasi simpan pinjam. Perlu diketahui, selama shutdown berjalan, para PNS tidak mendapatkan gaji dengan semestinya.

Hal ini terjadi karena Kongres AS gagal mengesahkan rancangan undang-undang anggaran tahun fiskal baru, Rabu (30/9). Sehingga uang negara atau APBN tidak bisa diklaim.

Kondisi ini menyebabkan sejumlah lembaga pemerintah berhenti beroperasi. Dampaknya, layanan publik, taman nasional, hingga museum ditutup. kesepatan soal uang belanja negara tidak terjalin. Sementara pegawai non-esensial dirumahkan tanpa bayaran.

PNS Cari Pinjaman

Juru bicara Navy Federal Credit Union mengatakan, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan pengajuan pinjaman dari PNS. Sistem di lembaga keuangan tersebut memang dirancang untuk membantu para PNS menghadapi masa tanpa gaji. Namun, mereka akan mendapatkan kembali bayaran yang tertunda setelah shutdown berakhir.

Beberapa koperasi kredit menyediakan pinjaman jangka pendek tanpa bunga selama 90 hari hingga enam bulan. Cobalt Credit Union juga ikut menerapkan program tersebut. Mereka melayani 120.000 anggota yang memiliki hubungan dengan Pangkalan Angkatan Udara Offutt di Nebraska, markas besar Komando Strategis AS.

“Kami memiliki banyak personel aktif dengan tanggung jawab global yang tetap harus bertugas,” kata Presiden dan CEO Cobalt Credit Union Robin Larson, dikutip dari AFP.

Ia menambahkan bahwa koperasinya telah menerima banyak pengajuan pinjaman baru, sejak (1/10) untuk membantu para anggota melewati masa shutdown.

Cerita PNS

Salah satu PNS yang terdampak yakni veteran Angkatan Udara dan Angkatan Laut Marylin Richard, yang kini bekerja di lembaga pemerintah di Missouri. Ia mengaku Hanya mengandalkan gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga penghentian pembayaran sangat memukulnya secara ekonomi.

“Sebagian besar dari kami hidup pas-pasan, dan benar-benar bergantung pada gaji berikutnya,” ungkapnya.

Sejak shutdown dimulai, sebagian PNS dirumahkan tanpa bayaran. Sedangkan pekerja di sektor vital, termasuk personel militer aktif tetap diwajibkan bekerja tanpa menerima gaji.

“Kami merasa seperti dijadikan alat tawar-menawar,” ucap seorang anggota Angkatan Udara AS yang tak disebutkan namanya.

“Kami tidak dibayar karena para politisi di Washington D.C. yang digaji gagal mencapai kesepakatan,” sambungnya.

Ia juga menuturkan bahwa beban kerja militer meningkat karena banyak pegawai sipil dirumahkan, yang berdampak pada turunnya moral pasukan.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • sekolah rakyat

    Sekolah Rakyat Pakai AI untuk Petakan Potensi Siswa

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh berkata akan mengintegrasikan teknologi talenta mapping berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk Sekolah Rakyat. Tujuannya untuk memetakan potensi dan keunggulan unik para siswa.  Cara ini dapat mempercepat transformasi anak-anak dari kelompok rentan agar berkembang optimal sesuai bakat masing-masing. “Alhamdulillah, kami terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kami […]

  • press

    Pers Berduka! Israel Bunuh Lima Jurnalis Al Jazeera dalam Serangan Brutal

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak lima jurnalis Al Jazeera dibunuh oleh pasukan Israel dalam serangan brutal di Jalur Gaza, Minggu (10/8) waktu setempat. Menurut media Qatar tersebut, korban terdiri dari seorang koresponden, seorang wartawan on-air, serta tiga operator kamera yang sedang berada di tenda mereka di Gaza. Israel mengakui bahwa serangan tersebut memang menargetkan salah satu jurnalis […]

  • Aturan ODOL 2026: Perlindungan untuk Siapa?

    Aturan ODOL 2026: Perlindungan untuk Siapa?

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Djoko Setijowarno, pakar transportasi, menganalisis penyebab ribuan sopir truk dari berbagai daerah berunjuk rasa pada Kamis (19/6/2025). Massa menuntut pencabutan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Djoko mengakui pentingnya regulasi batas ukuran dan muatan angkutan barang. Namun, ia memperingatkan bahwa […]

  • Gerindra Dikabarkan Siap Umumkan Pengurus Baru

    Gerindra Dikabarkan Siap Umumkan Pengurus Baru

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Partai Gerindra dikabarkan akan segera mengumumkan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru dalam waktu dekat. Menurut informasi dari internal partai, susunan kepengurusan itu rencananya akan diumumkan pada pekan depan. “Surat (struktur kepengurusan baru) sudah masuk ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas,” ujar salah satu politisi Gerindra, Kamis 31/7/2025. Dari kabar yang beredar, […]

  • Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280%, Sigit: Itu Bercanda

    Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280%, Sigit: Itu Bercanda

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto meningkatkan gaji hakim Indonesia hingga 280 persen. “Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Prabowo saat acara Penetapan Hakim MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Prabowo mengonfirmasi telah menugaskan timnya […]

  • KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

    KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 21 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Barat dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat. Penyebabnya, sejumlah TPA tersebut belum melengkapi dokumen lingkungan dan masih memakai sistem open dumping atau buang sampah secara terbuka, metode lama yang sebenarnya sudah dilarang. Kepala Bidang Pengendalian dan […]

expand_less