Kamis, 30 Okt 2025

Dampak Shutdown: PNS AS Cari Pinjaman Gegara Tak Digaji

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Jum, 10 Okt 2025

menalar.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melakukan shutdown pada pemerintahannya sejak, Kamis (1/10/2025). Akibatnya, sejumlah pegawai federal (PNS) harus mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Banyak di antara mereka kini mengajukan pinjaman ke credit union atau koperasi simpan pinjam. Perlu diketahui, selama shutdown berjalan, para PNS tidak mendapatkan gaji dengan semestinya.

Hal ini terjadi karena Kongres AS gagal mengesahkan rancangan undang-undang anggaran tahun fiskal baru, Rabu (30/9). Sehingga uang negara atau APBN tidak bisa diklaim.

Kondisi ini menyebabkan sejumlah lembaga pemerintah berhenti beroperasi. Dampaknya, layanan publik, taman nasional, hingga museum ditutup. kesepatan soal uang belanja negara tidak terjalin. Sementara pegawai non-esensial dirumahkan tanpa bayaran.

PNS Cari Pinjaman

Juru bicara Navy Federal Credit Union mengatakan, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan pengajuan pinjaman dari PNS. Sistem di lembaga keuangan tersebut memang dirancang untuk membantu para PNS menghadapi masa tanpa gaji. Namun, mereka akan mendapatkan kembali bayaran yang tertunda setelah shutdown berakhir.

Beberapa koperasi kredit menyediakan pinjaman jangka pendek tanpa bunga selama 90 hari hingga enam bulan. Cobalt Credit Union juga ikut menerapkan program tersebut. Mereka melayani 120.000 anggota yang memiliki hubungan dengan Pangkalan Angkatan Udara Offutt di Nebraska, markas besar Komando Strategis AS.

“Kami memiliki banyak personel aktif dengan tanggung jawab global yang tetap harus bertugas,” kata Presiden dan CEO Cobalt Credit Union Robin Larson, dikutip dari AFP.

Ia menambahkan bahwa koperasinya telah menerima banyak pengajuan pinjaman baru, sejak (1/10) untuk membantu para anggota melewati masa shutdown.

Cerita PNS

Salah satu PNS yang terdampak yakni veteran Angkatan Udara dan Angkatan Laut Marylin Richard, yang kini bekerja di lembaga pemerintah di Missouri. Ia mengaku Hanya mengandalkan gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga penghentian pembayaran sangat memukulnya secara ekonomi.

“Sebagian besar dari kami hidup pas-pasan, dan benar-benar bergantung pada gaji berikutnya,” ungkapnya.

Sejak shutdown dimulai, sebagian PNS dirumahkan tanpa bayaran. Sedangkan pekerja di sektor vital, termasuk personel militer aktif tetap diwajibkan bekerja tanpa menerima gaji.

“Kami merasa seperti dijadikan alat tawar-menawar,” ucap seorang anggota Angkatan Udara AS yang tak disebutkan namanya.

“Kami tidak dibayar karena para politisi di Washington D.C. yang digaji gagal mencapai kesepakatan,” sambungnya.

Ia juga menuturkan bahwa beban kerja militer meningkat karena banyak pegawai sipil dirumahkan, yang berdampak pada turunnya moral pasukan.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • cho yong gi

    Cho Yong Gi Mahasiswa UI Jadi Tersangka Setelah Aksi May Day

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 14 orang kini berstatus tersangka akibat kericuhan dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh kemarin, pada (1/5/2025). Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Cho Yong Gi, mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Saat kejadian, padahal ia tengah bertugas sebagai tim medis. Hari ini, ketua Program Studi Ilmu Filsafat UI Ikhaputri Widiantini, mendampingi Yong […]

  • KPPOD Soroti Kenaikan PBB di Cirebon, Tagihan Warga Naik hingga 1.000 Persen

    KPPOD Soroti Kenaikan PBB di Cirebon, Tagihan Warga Naik hingga 1.000 Persen

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa membebani warga serta pelaku usaha. Dalam kajiannya, KPPOD menemukan kenaikan signifikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akibat perubahan tarif dan nilai jual objek pajak (NJOP) yang tercantum dalam […]

  • Rahayu Beberkan Prostitusi di IKN: ASN dan Pekerja Proyek Jadi Pelanggan

    Rahayu Beberkan Prostitusi di IKN: ASN dan Pekerja Proyek Jadi Pelanggan

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti banyaknya pekerja seks komersial (PSK) yang bermunculan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini ia sampaikan setelah mendengar laporan tentang menjamurnya rumah bordil atau lokasi prostitusi di kawasan tersebut. Rahayu mengaku telah melaporkan temuan ini kepada Kabareskrim […]

  • athaya

    Mahasiswa RI Wafat Saat Dampingi Delegrasi di Austria, Apa Penyebabnya?

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda mengabarkan bahwa mahasiswa asal Indonesia meninggal saat bertugas mendampingi kunjungan kerja sejumlah pejabat Indonesia di Wina, Austria. Mahasiswa tersebut bernama Muhammad Athaya Helmi Nasution (18). Athaya meninggal, pada (27/8/2025) silam. “Turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya salah satu anggota kami, Muhammad Athaya Helmi Nasution yang merupakan anggota PPI […]

  • Guru di Banten Demo soal Kisruh SPMB dan Tunjangan Tertunda

    Guru di Banten Demo soal Kisruh SPMB dan Tunjangan Tertunda

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Para guru di Banten menggelar aksi demo di depan rumah dinas Gubernur Banten, Andra Soni, Kamis (3/7). Mereka memblokir gerbang utama sebagai bentuk protes atas kisruh Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan tunjangan yang belum dibayar selama enam bulan terakhir, Kamis (3/7/2025). Guru honorer hingga ASN mengeluhkan minimnya sosialisasi pemerintah soal SPMB. Mereka merasa […]

  • Alih Kelola Gagal, Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    Aplikasi Pemerintah Jadi Sarang Judi Online

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi sudah tidak berada di bawah pengelolaannya sejak bertransformasi menjadi SatuSehat pada Maret 2023. Pernyataan ini menanggapi kabar peretasan situs PeduliLindungi yang dialihkan ke laman judi online. “SatuSehat sejak berubah dari PL (PeduliLindungi) per Maret 2023, otomatis pengelolaan, termasuk urusan keamanan, seluruhnya berikut website, juga tidak di Kemenkes […]

expand_less