Kamis, 30 Okt 2025

Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu Ada Aksi Unjuk Rasa di DPR

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 25 Agu 2025

menalar.id – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak tahu ada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ia beralasan sibuk rapat seharian.

“Rapat seharian. Belum ikuti informasi,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Bahlil menyebut tak sempat membaca berita selama rapat. Karena itu, ia enggan berkomentar soal aksi tersebut. “Aku mau tanggapi apa? Orang demonya sendiri engga tahu,” katanya.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas bidang ekonomi. Selain Bahlil, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Rapat itu membahas program ekonomi 2025 dan prospek pertumbuhan 2026. Salah satunya rencana pembangunan tiang listrik untuk mengaliri 5.700 desa dan 4.400 dusun. “Jadi kita akan selesaikan sampai 2029-2030, itu harus selesai,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pihak Istana belum memantau perkembangan unjuk rasa di DPR. “Kami belum monitor demo. Kami lagi konsentrasi memberikan penghormatan kepada mereka yang betul-betul berjasa bagi bangsa dan negara,” kata Prasetyo.

Hari itu, Presiden Prabowo memberikan 141 tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara. Beberapa tokoh yang menerima gelar tersebut antara lain Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua MPR sekaligus politikus Gerindra Ahmad Muzadi. Ketiganya mendapat tanda jasa Bintang Republik Indonesia Utama.

Di sisi lain, unjuk rasa di DPR dipicu kabar kenaikan gaji anggota DPR periode 2024-2029. Sebanyak 580 legislator disebut menerima gaji bersih sekitar Rp100 juta per bulan, termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta.

Aksi bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia itu sempat ricuh. Kericuhan terjadi setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah massa yang mencoba ke depan gedung parlemen. Demonstran pun berlarian menghindar.

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip "Tukang Stempel" Pemerintah

    Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip “Tukang Stempel” Pemerintah

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Partisipasi publik yang minim dalam pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) memicu kekhawatiran bahwa DPR tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Masyarakat menilai pengesahan revisi UU TNI ini bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya praktik Orde Baru. Kini, DPR dianggap hanya menjadi “tukang stempel” kebijakan eksekutif, sementara rakyat diperlakukan seperti “Orang Tak Dikenal” […]

  • pbb

    PBB Desak Investigasi Soal Brutalitas Aparat Selama Demontrasi

    • calendar_month Sel, 2 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) turut memantau rangkaian kekerasan dalam gelombang aksi demonstrasi di Indonesia. Juru bicara kan memantau serangkaian kekerasan yang terjadi dalam gelombang demonstrasi di Indonesia. Juru bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani, meminta adanya investigasi menyeluruh terkait cara aparat keamanan menangani demonstrasi yang telah berlangsung beberapa hari. […]

  • KPK Tegaskan Tak Akan Terima Honor dalam Pengawasan BPI Danantara

    KPK Tegaskan Tak Akan Terima Honor dalam Pengawasan BPI Danantara

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan bahwa lembaganya tidak akan menerima honorarium atau pembayaran apapun saat menjalankan tugas sebagai anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara. Setyo menjelaskan prinsip yang akan dipegang KPK dalam menjalankan tugas ini sebagaimana peraturan yang berlaku. “Prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sebagaimana aturan yang berlaku secara internal, kami juga tidak akan […]

  • BUMN

    Politikus Kuasai 165 Kursi BUMN, Puan Minta Profesionalisme

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini resmi menjadi UU, Kamis (2/10/2025). Peresmian tersebut kemudian memicu perdebatan publik tentang kursi komisaris BUMN yang banyak diisi oleh politikus. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar keberadaan UU BUMN yang baru disahkan DPR dapat mendorong perusahaan negara menjadi lebih profesional. “Ya, […]

  • Ketegangan Aceh-Sumut Memanas Usai Keputusan Kontroversial Empat Pulau

    Ketegangan Aceh-Sumut Memanas Usai Keputusan Kontroversial Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut dingin kedatangan rombongan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution di Banda Aceh, Rabu (4/6/2025). Sikap ini mencerminkan memanasnya hubungan kedua provinsi pasca keputusan Pemerintah Pusat menetapkan status empat pulau perbatasan yang secara historis diklaim Aceh, namun secara geografis lebih dekat ke Sumut. Empat pulau tak berpenghuni, yaitu Mangkir […]

  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan bahwa anggota BRICS akan dikenakan tarif impor tambahan sebesar 10%. Pernyataan ini ia sampaikan melalui platform media sosialnya, Truth Social, pada Senin (7/7/2025).

    Trump Hantam BRICS! Tarif Tambahan 10% Mulai Diberlakukan

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan bahwa anggota BRICS akan dikenakan tarif impor tambahan sebesar 10%. Pernyataan ini ia sampaikan melalui platform media sosialnya, Truth Social, pada Senin (7/7/2025). Trump menuding negara-negara tersebut mendukung kebijakan yang dianggap anti-Amerika, sehingga semua negara pendukung BRICS akan menerima sanksi perdagangan tanpa pengecualian. “Setiap negara yang mendukung […]

expand_less