Breaking News

Imbas Banjir Sumatera, Celios: Negara Rugi Rp68 T

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 2 Des 2025

menalar.id., – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada sekitar 3.500 rumah yang mengalami rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan pasca banjir bandang dan longsor. Kemudian, sekitar 282 fasilitas pendidikan dan 271 jembatan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Akibatnya, sejumlah akses jalan darat terputus dan distribusi bantuan terhambat. Maka, banyak bantuan yang dikirim melalui jalur udara dengan helikopter.

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celi0s) mengklaim negara mendapat kerugian ekonomi secara besar dalam lingkup regional maupun nasional. Secara regional, Provinsi Aceh mengalami kerugian Rp2,04 triliun, Sumatera Utara Rp2,07 triliun, sedangkan Sumatera Barat sebesar Rp2,01 triliun.

Celios memperhitungkan kerugian ekonomi tersebut dari lima jenis kerugian, meliputi:

  1. Kerugian rumah masing-masing mencapai Rp30 juta per rumah.
  2. Kerugian tiap jembatan dengan pembiayaan pembangunan kembali mencapai Rp1 miliar.
  3. Kerugian pendapatan keluarga sesusai pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja.
  4. Kerugian hilangnya lahan sawah mencapai Rp6.500 per kg (asumsi per Ha menghasilkan 7 ton).
  5. Kerugian perbaikan jalan per 1000 meter mencapai Rp100 juta.

Dampak Ekologis

“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen,” tulis Celios dalam studinya, Senin (1/12/2025).

Insiden ini bukan hanya merugikan daerah yang terdampak, melainkan provinsi lainnya yang mengandalkan sumber penghasilan dari Sumatera. Sebagai contoh, Sumatera Utara merupakan penghasil simpul industri nasional.

“Secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp2,04 triliun,” tambahnya.

Celios juga menyatakan bencana ekologis merupakan dampak dari alih fungsi lahan oleh deforestasi sawit dan pertambangan. Sebab itu, Celios mendesak moratorium untuk mencabut izin tambang dan perluasan kebun sawit.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK Hapus Kewajiban Pekerja Jadi Peserta Tapera, Beri Waktu Transisi 2 Tahun

    MK Hapus Kewajiban Pekerja Jadi Peserta Tapera, Beri Waktu Transisi 2 Tahun

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Putusan perkara nomor 96/PUU-XXII/2024 ini dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/9/2025). Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, permohonan yang diajukan para pemohon dikabulkan seluruhnya. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya. Masalah Konsep Tabungan Hakim MK Saldi Isra menjelaskan, istilah […]

  • Malam Tahun Baru, Banjir Kembali Landa Wilayah Sumbar

    Malam Tahun Baru, Banjir Kembali Landa Wilayah Sumbar

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Banjir kembali terjang wilayah Nagari Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada malam pergantian tahun, Rabu (31/12/2025). Air Sungai Muara Pisang yang meluap, mengalir mengikuti jalan yang menurun menuju Danau Maninjau. Berdasarkan laporan Kumparan, pada pukul 23.09 WIB, aliran air masih mengalir deras dan warga sekitar pun tetap bersiaga di area tersebut. Sementara itu, lampu […]

  • BUMN

    RUU BUMN Ketuk Palu , Kementerian BUMN Resmi Jadi Badan Pengaturan

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang. RUU ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Kamis (2/10/2025). Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan terkait rancangan revisi UU BUMN. […]

  • 286 Ribu Kendaraan di Tangsel Menunggak Pajak, Pemutihan Jadi Solusi

    286 Ribu Kendaraan di Tangsel Menunggak Pajak, Pemutihan Jadi Solusi

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sebanyak 286 ribu kendaraan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menunggak pajak. Samsat Ciputat mencatat angka tersebut berdasarkan data hingga akhir Desember 2024. Firdaus Akbar, Kasie Penerimaan dan Penagihan UPTDT Pendapatan Daerah Ciputat, menjelaskan jumlah tunggakan kendaraan. “Yang nunggak secara keseluruhan 286 ribu unit kendaraan. Data ini untuk masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 […]

  • Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

    Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini karena telah banyak murid yang menjadi korban keracunan di berbagai daerah. Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025). Adapun demonstrasi itu dilakukan oleh sekelompok ibu, anak muda, […]

  • Nadiem: Pengadaan TIK Terkunci Windows Sejak Era Muhadjir

    Nadiem Sebut Pengadaan TIK Sudah Ada Sejak Era Muhadjir

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali menghadiri sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Senin (19/1/2026). Nadiem menegaskan pengadaan dalam peraturan menteri soal dana alokasi khusus (Permen DAK) tidak hanya pada masa kepemimpinannya. Melainkan sudah terjadi sejak Muhadjir Efendy menjabat sebagai Mendikbud. Saat ia pertama kali menggantikan Muhadjir, proses […]

expand_less