Senin, 15 Des 2025

Polemik Surat Pemberhentian: Gus Yahya Klarifikasi Isu Sabotase Digital

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sab, 29 Nov 2025

menalar.id -,Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan dugaan sabotase digital yang disebut terkait penerbitan surat edaran pemberhentiannya. Tuduhan itu sebelumnya disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Nur Hidayat, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (27/11/ 2025).

Nur Hidayat mengatakan ia menemukan kejanggalan saat memproses validasi stempel digital untuk surat pemberhentian Yahya. Ia tiba-tiba kehilangan akses akunnya ketika akan membubuhkan stempel digital. Setelah menanyakan hal itu ke tim pengembang, ia mendapat informasi bahwa akun Sekretariat Jenderal dan akun pribadinya masih tercatat sebagai pemegang otoritas, tetapi tetap tidak dapat dipakai.

“Dengan kondisi itu, maka dapat disimpulkan terdapat aksi sabotase dari tim proyek manajemen office Digdaya (Digitalisasi Data dan Layanan Nahdlatul Ulama) PBNU terhadap dua akun tersebut,” ujarnya.

Gus Yahya membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan sistem menolak memvalidasi surat karena platform mendeteksi pelanggaran isi surat terhadap aturan organisasi.

Menurutnya, platform persuratan PBNU memakai algoritma dan AI yang membaca parameter konstitusi dan regulasi NU. Jika terjadi ketidaksesuaian, sistem otomatis mengeluarkan alarm.

Yahya menjelaskan bahwa surat pemberhentian dirinya memang tidak sesuai aturan. “Kenapa kemudian ada surat yang tidak bisa distempel? Karena ada alarm dalam sistem digital itu yang menyatakan bahwa ini surat menyelisihi sistem konstitusional kita,” ucapnya. “Maka kemudian kita blok supaya tidak keluar karena ini soal kredibilitas organisasi seluruhnya,” tambahnya.

Ia menegaskan sistem akan memproses surat jika tidak ada pelanggaran. “Jadi, ini soal karena memang menyelisihi. Kalau tidak menyelisihi, ya lolos,” tegasnya.

Di sisi lain, Syuriyah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan Yahya diberhentikan sebagai Ketua Umum per 25/11/2025. Yahya menilai surat itu belum memenuhi syarat administrasi dan menganggapnya masih berupa draf.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkeu: Siap-Siap Popok Bayi Kena Cukai

    Menkeu: Siap-Siap Popok Bayi Kena Cukai

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya berencana memberi cukai pada sejumlah produk kebutuhan rumah tangga, seperti dari popok bayi hingga tisu basah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kementerian Keungan 2025-2026. Purbaya telah menandatangi dan meresmikan PMK tersebut, pada (3/11/2025). “Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan […]

  • Parpol Tanggapi Wacana Pilkada Tak Langsung

    Parpol Tanggapi Wacana Pilkada Tak Langsung

    • calendar_month Ming, 27 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali jadi perbincangan, setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melempar ide dua pola pemilihan kepala daerah. Gagasan serupa sebelumnya juga pernah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan didukung beberapa politikus dari Koalisi Indonesia Maju. Menurut Cak Imin, pemilihan gubernur dan wakilnya bisa dilakukan oleh […]

  • Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    • calendar_month Sen, 16 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Empat pulau yang dulunya berada pada wilayah Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (besar), dan Pulau Mangkir Ketek (kecil), kini berada pada administrasi Pemprov Sumut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun tak ingin berunding dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal empat pulau sengketa ingin dikelola bersama-sama. Muzakir sampaikan penegasan itu […]

  • turki

    Turki Terbitkan Surat Penangkapan Netanyahu atas Genosida di Palestina

    • calendar_month Ming, 9 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Turki resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain Netanyahu, sejumlah pejabat tinggi Israel lainnya turut diperintahkan atas tuduhan melakukan genosida di Jalur Gaza, Palestina. Kejaksaan Agung Istanbul menerbitkan surat perintah untuk 37 orang, pada Jumat (7/11/2025). Adapun pejabat tersebut Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar […]

  • lpdp

    LPDP 2026 Ubah Skema Aturan: Jurusan dan Kampus Ditentukan Pemerintah

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah berencana mengubah kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mulai 2026. Jika sebelumnya penerima beasiswa bisa menentukan sendiri jurusan dan kampus, baik di dalam maupun luar negeri, nantinya pilihan itu akan ditentukan oleh pemerintah. Kampus dan Jurusan Ditentukan Wacana ini muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyampaikan bahwa ke depannya kampus […]

  • KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan tambahan anggaran hampir Rp1 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (7/7). Menurut Afif, tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar itu dibutuhkan untuk dua hal utama, yaitu membiayai belanja pegawai dan sejumlah program strategis yang belum tercover dalam pagu […]

expand_less