Breaking News

Polemik Surat Pemberhentian: Gus Yahya Klarifikasi Isu Sabotase Digital

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sab, 29 Nov 2025

menalar.id -,Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan dugaan sabotase digital yang disebut terkait penerbitan surat edaran pemberhentiannya. Tuduhan itu sebelumnya disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Nur Hidayat, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (27/11/ 2025).

Nur Hidayat mengatakan ia menemukan kejanggalan saat memproses validasi stempel digital untuk surat pemberhentian Yahya. Ia tiba-tiba kehilangan akses akunnya ketika akan membubuhkan stempel digital. Setelah menanyakan hal itu ke tim pengembang, ia mendapat informasi bahwa akun Sekretariat Jenderal dan akun pribadinya masih tercatat sebagai pemegang otoritas, tetapi tetap tidak dapat dipakai.

“Dengan kondisi itu, maka dapat disimpulkan terdapat aksi sabotase dari tim proyek manajemen office Digdaya (Digitalisasi Data dan Layanan Nahdlatul Ulama) PBNU terhadap dua akun tersebut,” ujarnya.

Gus Yahya membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan sistem menolak memvalidasi surat karena platform mendeteksi pelanggaran isi surat terhadap aturan organisasi.

Menurutnya, platform persuratan PBNU memakai algoritma dan AI yang membaca parameter konstitusi dan regulasi NU. Jika terjadi ketidaksesuaian, sistem otomatis mengeluarkan alarm.

Yahya menjelaskan bahwa surat pemberhentian dirinya memang tidak sesuai aturan. “Kenapa kemudian ada surat yang tidak bisa distempel? Karena ada alarm dalam sistem digital itu yang menyatakan bahwa ini surat menyelisihi sistem konstitusional kita,” ucapnya. “Maka kemudian kita blok supaya tidak keluar karena ini soal kredibilitas organisasi seluruhnya,” tambahnya.

Ia menegaskan sistem akan memproses surat jika tidak ada pelanggaran. “Jadi, ini soal karena memang menyelisihi. Kalau tidak menyelisihi, ya lolos,” tegasnya.

Di sisi lain, Syuriyah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan Yahya diberhentikan sebagai Ketua Umum per 25/11/2025. Yahya menilai surat itu belum memenuhi syarat administrasi dan menganggapnya masih berupa draf.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • nadir

    PN Jaksel Tolak Praperadilan Nadiem, Kejagung: Penetapan Tersangka Sudah Sah

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya tanggapi putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas kasus eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Saat itu hakim menolak gugatan praperadilan, yaitu dugaan korupsi pengadaan laptop Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, menyatakan putusan tersebut menegaskan keabsahan […]

  • Kondisi Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar, Apa Respon Pemerintah?

    Kondisi Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar, Apa Respon Pemerintah?

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), pada Selasa (25/11/2025). Bencana di Aceh menyebabkan 119.998 warga terkena dampaknya, 20.759 orang terpaksa mengungsi, 30 orang kehilangan nyawa, dan 16 warga masih dalam pencarian. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat terdapat 16 kabupaten/kota yang terdampak banjir. 16 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Pidie, […]

  • Anggota DPR yang Dinonaktifkan Tak Dapat Gaji dan Fasilitas

    Anggota DPR yang Dinonaktifkan Tak Dapat Gaji dan Fasilitas

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa anggota dewan yang sudah ditetapkan sebagai nonaktif tidak akan lagi menerima gaji maupun fasilitas kedewanan lainnya. Pernyataan itu ia sampaikan usai berdialog dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Menurut Dasco, surat terkait kebijakan ini sudah dikirimkan ke Sekretariat […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR saat ini sedang mempersiapkan naskah akademik untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Rancangan perubahan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperbaiki, bukan mengurangi kewenangan MK. “Tidak ada kaitan dengan putusan pemisahan pemilu,” […]

  • Polisi menggrebek tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, pada Jumat (24/4/2026) sore

    Daycare di Yogyakarta Aniaya Anak-Anak, Diikat Hingga Lebam

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polisi menggrebek tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, pada Jumat (24/4/2026) sore. Hl tersebut terjadi usai polisi mendapat laporan dugaan kasus penganiayaan terhadap anak-anak. Saat ini, aparat masih mendalami kasus tersebut melalui proses penyelidikan. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Riski Adrian membenarkan adanya penggerebekan tersebut. […]

  • Rekor Baru Emas Antam: Tanda Resesi Mendekat?

    Rekor Baru Emas Antam: Tanda Resesi Mendekat?

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Selasa (18/3), dengan harga Rp1,745 juta per gram. Harga ini mengalahkan rekor sebelumnya yang tercatat pada Jumat (13/3) di level Rp1,742 juta per gram. Sejak pekan lalu, harga emas Antam terus menunjukkan tren kenaikan. Pada Senin (10/3), […]

expand_less