Breaking News

Konflik Kian Panas, Apa Penyebab Perang yang Terjadi di Sudan?

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Rab, 19 Nov 2025

menalar.id,.- Perang saudara di Sudan yang dimulai pada 15 April 2023 berubah menjadi krisis kemanusiaan besar.

Mengutip Tempo, Pertempuran pertama terjadi di Khartoum ketika Sudanese Armed Forces (SAF) bentrok dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Konflik itu kemudian meluas ke Darfur, Kordofan, dan Gezira.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mencatat bahwa pertempuran memaksa hampir 13 juta orang meninggalkan rumah mereka. Krisis ini memperburuk kondisi Sudan yang sebelumnya sudah terdampak perang Darfur, kekeringan, dan instabilitas politik.

Pemicu Perang Saudara

Ketegangan antara pemimpin SAF, Abdel Fattah al-Burhan, dan komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), memicu perang. Mereka berselisih mengenai bagaimana dan kapan RSF harus bergabung dengan militer reguler. SAF menuntut integrasi penuh di bawah komandonya, sementara Hemedti menolak. Pertarungan politik mereka akhirnya berubah menjadi perang terbuka.

Menurut laporan Newsweek, RSF memiliki akar dari milisi Janjaweed, kelompok bersenjata suku Arab yang Presiden Omar al-Bashir biayai pada 2003 untuk menghadapi pemberontak di Darfur. Janjaweed terkenal karena serangan brutal terhadap warga sipil non-Arab dan menyebabkan ratusan ribu orang tewas serta jutaan lainnya mengungsi.

Pada 2013, Bashir mengubah Janjaweed menjadi RSF dan memberi mereka status resmi sebagai pasukan keamanan pada 2017. Setelah RSF ikut menggulingkan Bashir pada 2019, mereka sempat bekerja sama dengan SAF dalam kudeta 2021 terhadap pemerintahan sipil Abdalla Hamdok. Namun hubungan kedua kelompok terus memburuk hingga perang pecah.

Kejatuhan El-Fasher

Al Jazeera melaporkan bahwa RSF berhasil merebut kota El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, pada 26 Oktober 2025 setelah mengepungnya selama 18 bulan. Pengepungan itu memutus suplai makanan dan obat untuk sekitar 1,2 juta warga.

SAF melaporkan bahwa 2.000 orang tewas setelah kota jatuh, sedangkan Sudan Doctors Network mencatat setidaknya 1.500 korban jiwa. Selama pengepungan, warga terpaksa memakan pakan ternak karena RSF membangun barikade sepanjang 56 kilometer yang menghentikan bantuan apa pun.

Bukti Satelit dan Pengungsian Massal

Humanitarian Research Lab (HRL) Universitas Yale menemukan bukti satelit berupa kumpulan objek dan perubahan warna tanah yang mengindikasikan keberadaan tubuh manusia dan genangan darah. Pola tersebut tidak terlihat sebelum RSF memasuki kota.

PBB melaporkan bahwa lebih dari 26.000 orang melarikan diri dari El-Fasher hanya dalam dua hari, sebagian besar berjalan kaki menuju Tawila. IOM menyebut sekitar 177.000 orang masih terjebak di dalam kota.

Dengan jatuhnya El-Fasher, RSF kini mengontrol seluruh wilayah Darfur, sementara SAF memegang kekuasaan di bagian timur dan utara Sudan. Amnesty International menyebut bahwa perang ini menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa lebih dari 11 juta orang mengungsi.

Komite Peninjau Kelaparan memastikan bahwa kelaparan terjadi di Darfur pada Agustus 2024. Lebih dari 25 juta orang di Sudan kini membutuhkan bantuan kemanusiaan. Médecins Sans Frontières melaporkan bahwa 75 persen anak di bawah lima tahun yang mereka periksa pada 18-19 Oktober mengalami malnutrisi akut.

Human Rights Watch (HRW) menyampaikan bahwa ribuan orang lari dari El-Fasher setelah RSF merebut kota. Direktur Eksekutif sementara HRW, Federico Borello, menyebut gambar dari El-Fasher menunjukkan pola kekejaman RSF.

Dugaan Dukungan UEA

Newsweek, mengutip sumber intelijen AS, menyebut bahwa Uni Emirat Arab (UEA) diduga mengirim senjata, drone, dan perlengkapan militer untuk membantu RSF. Pemerintah UEA membantah tuduhan tersebut.

European Council on Foreign Relations menilai bahwa UEA mendukung RSF karena kepentingan ekonomi dan geopolitik, bukan karena alasan ideologis. RSF menguasai perdagangan emas ilegal dan jalur darat menuju Laut Merah, wilayah yang menarik bagi perusahaan logistik UEA seperti DP World dan AD Ports.

Upaya perdamaian yang dimediasi UEA, Amerika Serikat, dan Uni Afrika belum menghasilkan kesepakatan. Quad, yang terdiri dari AS, Saudi, Mesir, dan UEA, pernah mengusulkan gencatan senjata tiga bulan dan transisi ke pemerintahan sipil selama sembilan bulan, tetapi pertempuran tetap berlangsung hingga sekarang.

Tudingan Kejahatan SAF

Arab News melaporkan bahwa SAF juga terlibat dalam kejahatan perang. Misi Independen PBB untuk Sudan menemukan bahwa kedua pihak melakukan eksekusi terhadap kelompok etnis tertentu, kekerasan seksual, dan penggunaan kelaparan sebagai senjata.

Juru bicara misi, Joy Ngozi Ezeilo, menyebut timnya mengumpulkan video dan kesaksian yang telah diverifikasi. Temuan mereka menunjukkan bahwa SAF dan RSF sama-sama melakukan pembunuhan warga sipil tak bersenjata, penjarahan, perusakan fasilitas publik, serta pengusiran paksa penduduk. Setelah RSF menguasai El-Fasher, kekerasan terhadap komunitas non-Arab meningkat drastis.

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pramono Anung Siap Jalankan Sekolah Swasta Gratis Jakarta

    Pramono Anung Siap Jalankan Sekolah Swasta Gratis Jakarta

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan siap menggratiskan sekolah swasta di ibu kota. Namun, ia masih menunggu aturan dari pemerintah pusat sebelum menjalankan program tersebut. Menurut Pramono, kebijakan sekolah swasta gratis akan dijalankan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kemarin kan baru keputusan MK, […]

  • RK Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi BJB

    RK Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi BJB

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mantan Gubernur Ridwan Kamil (RK) menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK pada Selasa (2/12/2025). RK memenuhi panggilan KPK sebagai terduga kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Melansir CNBC, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan RK pada Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan […]

  • Prabowo Tak Cabut Izin Tambang, Bahlil: Aktivitas Tambang Berjalan Baik

    Prabowo Tak Cabut Izin Tambang, Bahlil: Aktivitas Tambang Berjalan Baik

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP)  PT GAG Nikel di Raja Ampat. Bahlil mengaku sudah memeriksa dan meninjau langsung area pertambangan, ia menilai aktivitas tambang berjalan baik. “Sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,” ucap Bahlil, Jakarta, Selasa (10/6). […]

  • Wakil Walikota Bandung Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Wewenang

    Wakil Walikota Bandung Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Wewenang

    • calendar_month Rab, 10 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menetapkan Wakil Walikota bandung Erwin sebagai tersangka kasus penyalahgunaan kuasa, pada Rabu (10/12/2025). Kasus tersebut menyangkut penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah kota Bandung 2025. Melansir CNN Indonesia, Kepala Kejari Irfan Wibowo menetapkan Erwin (E) sebagai tersangka.  Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) menyatakan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung dari Fraksi […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    MK Tolak Uji Materi Syarat Pendidikan Capres-Cawapres

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait syarat pendidikan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh konsultan hukum Hanter Oriko Siregar dan mahasiswa Horison Sibarani. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (15/7/2025). […]

  • MK Pertanyakan Jalur Legislasi UU TNI 2025

    MK Pertanyakan Jalur Legislasi UU TNI 2025

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan kejelasan proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hal ini disoroti dalam sidang uji formil yang digelar pada Senin (28/7/2025), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak Presiden. Hakim konstitusi Arsul Sani menyoroti […]

expand_less