Breaking News

Prabowo Sebut PDIP-Gerindra Kakak-Adik, Sinyal Koalisi?

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sel, 22 Jul 2025

menalar.id- Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal PDIP dan Gerindra sebagai kakak-adik merupakan sinyal kekompakan dua partai besar itu.

Menurut Hensa sapaan akrab Hendri, ucapan itu bukan sekadar basa-basi. Ia menilai, pernyataan Prabowo menggambarkan hubungan erat antara PDIP dan Gerindra, serta menunjukkan bahwa kerja sama di antara keduanya hanya tinggal menunggu waktu.

“Itu artinya mereka kompak, bisa jadi beda rumah tapi saling membantu bila dibutuhkan Indonesia,” kata Hensa dalam siaran persnya, Selasa 22/7/2025.

Ia juga yakin bahwa komunikasi antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah cukup kuat di belakang layar. “Karena sudah kompak, artinya kerja sama antara PDIP dan Gerindra itu tinggal masalah waktu saja,” ujarnya.

Hensa yang juga Direktur Eksekutif KedaiKOPI menambahkan bahwa PDIP ataupun Gerindra merupakan partai yang mandiri. Ia menyebut keduanya tak tergantung pada kekuatan eksternal. “Kedua-duanya karena sudah punya rumah sendiri, mereka independen dan tidak tergantung ayahanda,” ucapnya.

Ucapan “kakak-adik” itu muncul dari pidato Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa ia ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, mengutip semangat berdikari yang dulu sering digaungkan oleh Presiden pertama RI Soekarno.

Ia menegaskan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Bahkan, Prabowo meminta izin kepada Puan Maharani, cucu Bung Karno yang juga hadir di acara tersebut, untuk menyebut nama sang proklamator.

Menurutnya, Bung Karno juga seperti ayah bagi dirinya. Ia bahkan mengaku punya pemikiran Marhaenisme dalam dirinya. “Sebenarnya PDIP Gerindra ini kakak-adik,” kata Prabowo.

Ia juga memahami bahwa demokrasi Indonesia mengadopsi sistem Barat, sehingga keberadaan oposisi itu penting. Tapi Prabowo menganggap PDIP tetap saudara, meski berada di luar koalisi. “Jadi enggak boleh koalisi satu, itu memang benar, harus ada yang di luar, ngoreksi kita, ngoreksi, tapi ya sedulur,” ucapnya.

Sampai saat ini, PDIP masih belum memutuskan apakah akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo atau tetap berada di luar. Sikap resmi partai disebut akan diumumkan saat Kongres VI PDIP tahun ini.

Kongres itu seharusnya digelar pada 2024, lima tahun setelah kongres sebelumnya di 2019. PDIP sempat disebut akan menggelar kongres pada April 2025, tapi hingga kini belum ada kepastian jadwal.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Profil Dua Figur di Balik Dualisme PPP: Muhammad Mardiono vs Agus Suparmanto

    Profil Dua Figur di Balik Dualisme PPP: Muhammad Mardiono vs Agus Suparmanto

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada 27-28/9/2025 berakhir dengan dua klaim kepemimpinan. Baik kubu Muhammad Mardiono maupun Agus Suparmanto sama-sama mengumumkan diri sebagai ketua umum terpilih periode 2025-2030. Dua Versi Aklamasi Kubu Mardiono mengklaim sang petahana kembali terpilih secara aklamasi. “Saya ingin menyampaikan selamat kepada […]

  • Kejagung Periksa  Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Subholding Pertamina. Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/3/2025) sekitar pukul 08.36. Ahok datang satu setengah jam lebih awal dari jadwal yang […]

  • AS Tangkap 150 Pelaku Kekerasan Seksual dalam Operasi Dirtbag

    AS Tangkap 150 Pelaku Kekerasan Seksual dalam Operasi Dirtbag

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,- Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) menangkap sekitar 150 imigran yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual di Florida, Amerika Serikat. Aksi tersebut merupakan bagian dari operasi masif yang dikenal sebagai Operasi Dirtbag. Operasi Dirtbag merupakan operasi penegakan hukum resmi yang menargetkan imigran ilegal, terkhususnya negara bagian Florida, Amerika Serikat. Mengutip RT News, DHS menjelaskan […]

  • KLH Akui Kerusakan Lingkungan di Raja Ampat, Tetapi Aktivitas Tambang Tetap Berjalan

    KLH Akui Kerusakan Lingkungan di Raja Ampat, Tetapi Aktivitas Tambang Tetap Berjalan

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengaku telah memulai penyelidikan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Raja Ampat setelah menerima laporan dari masyarakat. Tim pengawas kemudian turun langsung ke lokasi untuk memverifikasi laporan tersebut. Menteri KLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Laporan ini kemudian yang mengharuskan […]

  • Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Tewaskan 13 Orang di Garut

    Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Tewaskan 13 Orang di Garut

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polda Jawa Barat mengungkap identitas 13 korban tewas dalam ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh TNI di Desa Sagara, Garut. Korban terdiri dari personel TNI dan warga sipil. Kronologi Insiden Proses pemusnahan munisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat berubah menjadi tragedi pada Senin (12/5/2025) pagi. Meski prosedur awal […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR saat ini sedang mempersiapkan naskah akademik untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Rancangan perubahan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperbaiki, bukan mengurangi kewenangan MK. “Tidak ada kaitan dengan putusan pemisahan pemilu,” […]

expand_less