Breaking News

Prabowo Sebut PDIP-Gerindra Kakak-Adik, Sinyal Koalisi?

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sel, 22 Jul 2025

menalar.id- Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal PDIP dan Gerindra sebagai kakak-adik merupakan sinyal kekompakan dua partai besar itu.

Menurut Hensa sapaan akrab Hendri, ucapan itu bukan sekadar basa-basi. Ia menilai, pernyataan Prabowo menggambarkan hubungan erat antara PDIP dan Gerindra, serta menunjukkan bahwa kerja sama di antara keduanya hanya tinggal menunggu waktu.

“Itu artinya mereka kompak, bisa jadi beda rumah tapi saling membantu bila dibutuhkan Indonesia,” kata Hensa dalam siaran persnya, Selasa 22/7/2025.

Ia juga yakin bahwa komunikasi antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah cukup kuat di belakang layar. “Karena sudah kompak, artinya kerja sama antara PDIP dan Gerindra itu tinggal masalah waktu saja,” ujarnya.

Hensa yang juga Direktur Eksekutif KedaiKOPI menambahkan bahwa PDIP ataupun Gerindra merupakan partai yang mandiri. Ia menyebut keduanya tak tergantung pada kekuatan eksternal. “Kedua-duanya karena sudah punya rumah sendiri, mereka independen dan tidak tergantung ayahanda,” ucapnya.

Ucapan “kakak-adik” itu muncul dari pidato Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa ia ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, mengutip semangat berdikari yang dulu sering digaungkan oleh Presiden pertama RI Soekarno.

Ia menegaskan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Bahkan, Prabowo meminta izin kepada Puan Maharani, cucu Bung Karno yang juga hadir di acara tersebut, untuk menyebut nama sang proklamator.

Menurutnya, Bung Karno juga seperti ayah bagi dirinya. Ia bahkan mengaku punya pemikiran Marhaenisme dalam dirinya. “Sebenarnya PDIP Gerindra ini kakak-adik,” kata Prabowo.

Ia juga memahami bahwa demokrasi Indonesia mengadopsi sistem Barat, sehingga keberadaan oposisi itu penting. Tapi Prabowo menganggap PDIP tetap saudara, meski berada di luar koalisi. “Jadi enggak boleh koalisi satu, itu memang benar, harus ada yang di luar, ngoreksi kita, ngoreksi, tapi ya sedulur,” ucapnya.

Sampai saat ini, PDIP masih belum memutuskan apakah akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo atau tetap berada di luar. Sikap resmi partai disebut akan diumumkan saat Kongres VI PDIP tahun ini.

Kongres itu seharusnya digelar pada 2024, lima tahun setelah kongres sebelumnya di 2019. PDIP sempat disebut akan menggelar kongres pada April 2025, tapi hingga kini belum ada kepastian jadwal.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Janji Rebut Aset Rakyat dari Swasta: Gue Akan Tarik Kembali Milik Rakyat

    Prabowo Janji Rebut Aset Rakyat dari Swasta: Gue Akan Tarik Kembali Milik Rakyat

    • calendar_month Kam, 1 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pengambilalihan aset-aset negara yang saat ini dikelola swasta. Ia menekankan bahwa aset negara merupakan kekayaan rakyat yang harus dikembalikan ke pangkuan negara, sesuai amanat UUD 1945. Dalam pidatonya di peringatan May Day 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Prabowo menggunakan gaya bahasa khas Betawi untuk menyampaikan komitmennya. “Gue […]

  • Menkomdigi Minta Platform Medsos Taat Aturan, Tanggapi Ricuh Demo DPR

    Menkomdigi Minta Platform Medsos Taat Aturan, Tanggapi Ricuh Demo DPR

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta semua pengelola platform media sosial ikut menjaga agar konten yang beredar di Indonesia tetap positif. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kericuhan saat demo di DPR, Senin (25/8), yang disebut dipicu siaran langsung massa aksi lewat TikTok. Hari ini, Kamis (28/8), buruh dari berbagai daerah juga […]

  • Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28 Maret, Kemenhub Imbau Pemudik Waspada Kepadatan

    Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28 Maret, Kemenhub Imbau Pemudik Waspada Kepadatan

    • calendar_month Jum, 28 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi lonjakan arus mudik yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pemudik menuju kampung halaman. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Budi Rahardjo, menyampaikan bahwa jumlah pemudik terus meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk mewaspadai puncak arus mudik yang diprediksi terjadi […]

  • Ketum Iluni UI Bantah Isu Penyalahgunaan Data dan Intervensi Politik di Pemilihan

    Ketum Iluni UI Bantah Isu Penyalahgunaan Data dan Intervensi Politik di Pemilihan

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Umum Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Didit A. Ratam membantah tuduhan penyalahgunaan data dan pendaftaran tanpa izin dalam pemilihan langsung ketua umum Iluni UI periode 2025-2028. Ia menegaskan proses penyelenggaraan pemilihan berlangsung transparan. “Kami berkomitmen penuh menjaga marwah demokrasi kampus dalam proses pemilihan ini,” kata Didit dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025). Menurut […]

  • Abdul Mu’ti Pastikan Guru Tak Terlibat Dugaan Titip Kursi di Banten

    Abdul Mu’ti Pastikan Guru Tak Terlibat Dugaan Titip Kursi di Banten

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memastikan tak ada guru yang terlibat dalam dugaan praktik titip kursi di Banten. Hal itu disampaikan setelah tim Kementerian menuntaskan investigasi terkait kasus yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, Kamis, (3/7/2025). “Tidak ditemukan adanya keterlibatan guru,” ujar Mu’ti. Mu’ti tak merinci hasil investigasi dugaan […]

  • marketplace

    Pemerintah Terapkan PPh 22 di Marketplace, Shopee Tunggu Aturan Resmi

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah mewajibkan marketplace memungut PPh Pasal 22 untuk setiap transaksi perdagangan online. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menyusun aturan tersebut. Shopee Indonesia pun belum mengambil langkah lebih lanjut karena masih menunggu regulasi resmi oleh para merchant di e-commerce. Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang, menegaskan bahwa pihaknya […]

expand_less